Indonesia dipastikan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023. Setelah terjadinya tragedi Stadion Kanjuruhan, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sempat dipertanyakan karena kemungkinan adanya sanksi dari federasi sepak bola tertinggi dunia FIFA. Namun, pembicaraan terkait sanksi tidak muncul dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA dalam kunjungannya ke Indonesia bulan lalu. Presiden FIFA, Gianni Infantino, justru mengutarakan rencana kunjungan tim FIFA ke Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi penyuksesan Piala Dunia U-20.

Piala Dunia U-20 diharapkan membuka pintu keuntungan bagi Indonesia dalam kali pertamanya menyelenggarakan kompetisi bergengsi ini. Berikut adalah potensi keuntungan ekonomi Piala Dunia U-20 bagi Indonesia. 

Apa itu Piala Dunia U-20? 

Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diadakan FIFA setiap empat tahun sekali. Setiap negara mendapatkan giliran untuk menjadi tuan rumah kompetisi yang sudah eksis sejak tahun 1930 ini. Selain Piala Dunia, FIFA juga menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional bagi pemuda (Piala Dunia U-20 dan U-17), wanita (Piala Dunia Wanita U-17 dan U-20), klub sepak bola, hingga turnamen jenis sepak bola lain seperti futsal dan sepak bola pantai.

Sebagai salah satu turnamen pemuda yang banyak diminati, Piala Dunia U-20 diselenggarakan setiap 2 tahun sekali bagi para pemain tim nasional berusia di bawah 20 tahun. Sejauh ini, terdapat 24 tim dari 24 negara yang akan memperebutkan trofi bergengsi U-20. 24 negara yang lolos ke tahap final akan diundi ke dalam enam grup yang terdiri dari empat tim. Saat ini, Indonesia sudah bergabung dengan lima tim dari Eropa, empat tim dari Amerika Utara, serta dua tim dari Oceania. 

Walau lokasi kota dan stadion Piala Dunia U-20 tahun depan belum ditentukan, Indonesia sudah mempersiapkan enam stadion yang meliputi Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan renovasi untuk infrastruktur yang masih kurang, terutama rumput stadion. 

Potensi Keuntungan Ekonomi Tuan Rumah 

Secara umum, penyelenggaraan Piala Dunia memberikan kesempatan bagi negara tuan rumah untuk meningkatkan persepsi internasional. Indonesia melalui penyelenggaraan Piala Dunia U-20 berpeluang untuk tidak hanya menampilkan kemegahan dan kesuksesan turnamen, tapi juga potensi pariwisata berbagai daerah di Indonesia.

Terangkatnya pariwisata nasional Indonesia diprediksi menjadi multiplier effect Piala Dunia U-20, di mana hadirnya turis mancanegara sebagai penonton kompetisi akan menggerakan sektor tersebut. Perkiraan ini didasari oleh pergerakan ekonomi Polandia ketika mengadakan Piala Dunia U-20 pada bulan Mei hingga Juni 2019. Berdasarkan data Badan Statistik Polandia, terjadi peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara pada masa penyelenggaraan turnamen berdasarkan tingkat okupansi hotel maupun penginapan sejenisnya. Pada bulan Mei 2019, jumlah hunian tercatat sebanyak 3.280.645. Hasil ini meningkat sebanyak 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Selain sektor pariwisata, potensi keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah masuknya investasi. Kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan akomodasi pariwisata, transportasi, hingga infrastruktur dalam penyelenggaraan kompetisi Piala Dunia U-20 dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan bekerja sama dengan investor-investor dari dalam dan luar negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno berencana mempromosikan pariwisata Indonesia secara besar-besaran melalui pemasaran digital. Selain mengambil peran di sektor pariwisata, investor dari dalam dan luar negeri dapat berkontribusi juga dalam berbagai proyek renovasi infrastruktur terkait Piala Dunia U-20 Indonesia. 

Adapun perbaikan infrastruktur dan peningkatan akomodasi Piala Dunia U-20 akan membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan PDB negara tuan rumah. Berbagai perhelatan internasional memiliki standar infrastruktur dan fasilitasnya masing-masing, tidak terkecuali Piala Dunia U-20, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Jepang dan Korea Selatan mendapati lebih dari 31.000 pekerjaan yang tercipta dari kolaborasi pengadaan Piala Dunia 2002. Terdapat $1,35 miliar keluaran ekonomi dengan tambahan $1 miliar untuk pendapatan dan nilai ekonomi secara kolektif.

Berdasarkan pengalaman tuan rumah kompetisi yang sama sebelumnya, perhelatan Piala Dunia U-20 tahun 2023 diperkirakan memberikan keuntungan ekonomi yang serupa bagi Indonesia. Diperlukan langkah pemerintah di tingkat nasional dan daerah yang tidak terpusat pada persiapan penyelenggaraan turnamen semata, melainkan juga terarah pada kapitalisasi peluang ekonomi yang muncul untuk memajukan ekonomi negara.

Sengketa larangan ekspor nikel di WTO (World Trade Organization) antara Indonesia dengan Uni Eropa tinggal menunggu keputusan. Pada 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada WTO terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dianggap merugikan industri nikel negara-negara Uni Eropa. Gugatan Uni Eropa mencakup lima bahasan pokok, yakni: (a) pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya; (b) kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batubara; (c) kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; (d) persyaratan perizinan ekspor nikel, dan; (e) skema subsidi yang dilarang. 

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia berpeluang kalah dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di WTO. Terlepas dari keputusan WTO, Indonesia tetap bersikeras melarang ekspor nikel dan menerapkan aturan serupa pada komoditas mentah lainnya seperti batubara, bauksit, tembaga,  dan emas. "Sepertinya kita akan kalah di WTO, tapi tidak apa-apa, industrinya sudah dibangun," kata Jokowi. 

Tulisan ini akan mengulas mengenai potensi industri nikel di Indonesia, alasan di balik dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel, dan isu-isu lain terkait industri nikel di Indonesia. Secara singkat, kebijakan pelarangan ekspor nikel mengindikasikan proteksionisme terhadap industri nikel dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa risiko yang eksis jika kebijakan hendak terus dipertahankan. Artikel ini akan membahas poin-poin tersebut secara mendalam. 

Potensi Industri Nikel Indonesia

Indonesia merupakan negara pengekspor nikel yang menguasai total 20% ekspor nikel dunia sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan dua tahun lalu. Indonesia memproduksi 1 juta metrik ton per tahun dan menyumbang 37% dari total produksi nikel dunia pada tahun 2021, yakni sekitar 2,7 juta metrik ton. Namun, terlepas dari adanya larangan ekspor, Indonesia tetap mampu meraup keuntungan dari ekspor produk berbasis nikel sebesar $20,9 miliar pada tahun 2021. Nilai ini meningkat drastis, mengingat pendapatan ekspor produk berbasis nikel Indonesia 7 tahun lalu hanya berada di angka $1 miliar. Jokowi berpendapat bahwa konsistensi Indonesia pada kebijakan ini akan mengantarkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai $3 triliun pada tahun 2030.

Alasan Larangan Ekspor Indonesia

Setidaknya ada dua alasan utama yang menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan pelarangan ekspor nikel: 

1. Perkembangan teknologi smelter di Indonesia berpeluang memicu naiknya kebutuhan nikel domestik. Indonesia kini memiliki 21 smelter yang direncanakan bertambah hingga 53 smelter pada tahun 2024. Kebutuhan nikel domestik sebagai bahan baku pengolahan smelter diprediksi mencapai 100 juta ton pada tahun 2022 dan akan terus meningkat. Nikel hasil olahan smelter memiliki kualitas lebih tinggi dan harga jual yang tidak rendah sehingga keuntungan ekspornya lebih besar daripada bijih nikel semata. Alih-alih dijual ke luar negeri, pemerintah bertujuan mengamankan stok bijih nikel domestik untuk kebutuhan smelter. 
2. Kebijakan larangan ekspor nikel dipandang mampu mengembangkan industri hilir dalam negeri yang berkaitan dengan komoditas nikel. Pemerintah Indonesia menargetkan lebih banyak investasi di industri hilir nikel, utamanya pengembangan industri baterai listrik. Saat ini, Indonesia hanya bisa memproduksi produk turunan nikel kelas 2 yang dibutuhkan untuk memproduksi baja nirkarat. Sementara itu, produk turunan nikel kelas 1 dibutuhkan dalam pembuatan baterai listrik. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi ingin nikel Indonesia diolah menjadi produk nikel tingkat 1 dan bahan baku baterai litium untuk memproduksi kendaraan listrik. Industri pengolahan nikel tingkat 1 dinilai menjanjikan bagi Indonesia di masa depan. 

Dari alasan-alasan tersebut, kebijakan larangan ekspor nikel yang diimplementasikan pemerintah Indonesia nampak berorientasi pada pengembangan industri domestik. Industri pengolahan nikel yang masih belum siap bersaing dengan industri besar lain membutuhkan bantuan investasi dan proteksi dari pemerintah. Kebijakan proteksionisme, layaknya larangan ekspor, dilakukan suatu negara agar industri pemula memiliki skala ekonomi dan kapasitas yang cukup kuat untuk bersaing di kancah internasional.

Dalam konteks yang lebih luas, tidak berubahnya sikap Indonesia didasarkan pada keinginan Indonesia untuk beralih peran dari eksportir bahan mentah menjadi produsen olahan nikel bernilai ekonomi tinggi. Sikap demikian dipertegas dengan pernyataan Jokowi, di mana “Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, sementara lebih baik mengolah dan mengkonsumsinya melalui industri hilir atau di dalam negeri”. Nilai ekspor bijih nikel saat ini berkisar pada angka $30 per ton, sedangkan nilai tersebut akan meningkat menjadi $100 per ton apabila dikonversikan menjadi feronikel – logam paduan antara besi dan nikel yang digunakan sebagai bahan pemadu dalam pembuatan baja. Dengan mengandalkan pengembangan industri hilir nikel, Indonesia mengekspektasikan keuntungan bagi sektor ini melalui penambahan nilai produk olahan nikel, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan mengurangi emisi karbon.

Isu-isu terkait Industri Nikel

Di samping melihat potensi yang dapat dikapitalisasi Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah isu penting yang menyertai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Isu yang dimaksud meliputi: (a) kerugian pendapatan negara; (b) transfer nilai tambah, dan; (c) ketenagakerjaan.

Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan potensi kerugian dalam pendapatan negara. Pelarangan ekspor nikel berisiko menurunkan penerimaan pajak negara dari perusahaan dan bea keluar sehingga hilirisasi industri nikel harus dapat menutup kerugian tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menciptakan insentif untuk menarik investor. Insentif dapat berupa tax holiday atau cuti pajak bagi investor, yakni pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan untuk mempersingkat pengurusan izin investasi juga dapat meminimalisasi kerugian dari berkurangnya pendapatan ekspor. 

Adapun beberapa investor asing telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi dalam pemurnian dan pemrosesan nikel di Indonesia. Perusahaan asal Tiongkok, GEM Co, memiliki komitmen investasi $30 miliar dan bersedia terlibat dalam kemitraan proyek pengembangan industri nikel Indonesia. Pada pertengahan April 2022, raksasa baterai China CATL juga mulai menjajaki investasi di Indonesia untuk penambangan nikel dan produksi baterai kendaraan listrik.

Isu kedua adalah transfer nilai tambah dari perusahaan tambang ke smelter. Sektor pertambangan lokal perlu berhadapan dengan permasalahan harga jual nikel dalam negeri dan sistem penilaian kadar uji logam. Larangan ekspor memaksa perusahaan tambang menjual bijih nikelnya ke perusahaan peleburan dalam negeri dengan harga yang lebih rendah di tengah tingginya harga nikel dunia saat ini. Selain itu, terdapat pula ketidakadilan dalam sistem penilaian kadar uji logam nikel yang dirasakan pengusaha nasional. Ketidakadilan tersebut terlihat ketika para pengusaha yang memiliki izin usaha pertambangan nikel diwajibkan menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara investor smelter asing boleh menunjuk surveyor sendiri. Hal ini berdampak pada perbedaan hasil analisis kandungan nikel, di mana hasil analisis surveyor pembeli seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang. Walau pemerintah perlu memberi kemudahan bagi investor asing, pemerintah tetap harus memastikan kebijakannya tidak merugikan pengusaha dalam negeri.

Isu ketiga berkaitan dengan ketenagakerjaan. Meskipun larangan ekspor bijih nikel diklaim berpeluang meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor peleburan, pemerintah juga perlu memikirkan dampak perampingan sektor pertambangan. Terlepas dari belum adanya data yang cukup kredibel menggambarkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di sektor pertambangan nikel, data BPS menyebutkan proporsi angkatan kerja industri manufaktur Indonesia tahun 2018-2020 belum meningkat signifikan. Dampaknya, pelarangan ekspor belum dapat dipastikan akan menguntungkan masyarakat dalam aspek ini. 

Langkah Indonesia untuk melakukan pelarangan ekspor bijih nikel bukanlah langkah yang bebas dari risiko. Kegigihan Indonesia hanya akan membawa keuntungan apabila diimbangi dengan pemberian perhatian khusus dan penanggulangan risiko dari pemerintah Indonesia terhadap isu-isu pajak, kemudahan berinvestasi, transfer nilai tambah dari perusahaan tambang ke smelter, dan peningkatan tenaga kerja secara nyata. Dibutuhkan sinergi dalam kerjasama untuk menanggulangi risiko dan memanfaatkan potensi terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. 

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan, firma riset investasi Ned Davis Research memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi terjadi tahun depan. 

Dikutip dari Investopedia, resesi ekonomi merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas secara signifikan dalam jangka waktu yang lama. Penurunan produk domestik bruto (PDB), kenaikan angka pengangguran, dan menurunnya kepercayaan konsumen menjadi tanda-tanda resesi ekonomi dalam suatu negara. Nah, kira-kira faktor apa saja, ya, yang menjadi penyebab resesi ekonomi global 2023 dan seberapa besar potensi kemunculannya di Indonesia? Simak bahasannya di sini!

Inflasi yang sangat tinggi 

Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya inflasi bukan merupakan hal yang buruk jika masih terjadi dalam batas wajar perekonomian nasional masing-masing negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat menargetkan inflasi 2%, Indonesia menargetkan sekitar 2-4%, dan Turki sebesar 5%. Namun, kenaikan drastis inflasi dalam waktu sangat singkat di atas target yang telah ditentukan tidak berdampak baik untuk perekonomian. 

Adapun Boediono menggolongkan inflasi ke dalam empat jenis. Jenis pertama adalah inflasi ringan yang ditandai dengan persentase laju inflasi rendah dalam waktu yang lama. Inflasi ini bernilai di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dengan penghasilan tetap. Kategori inflasi ini bernilai sekitar 10-30%. Jenis inflasi ketiga adalah inflasi berat yang ditandai dengan ketidakmauan masyarakat untuk menabung di bank karena imbal hasil yang diberikan kalah oleh laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30-100%. Terakhir adalah inflasi sangat berat yang ditandai dengan kenaikan harga dan barang secara umum hingga 100% atau lebih dalam periode setahun. 

Tingginya inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik. Menanggapi hal ini, Ekonom Interim OECD Alvaro Pereira menyampaikan bahwa kenaikan signifikan harga bahan makanan dan energi saat ini adalah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dunia akibat Perang Rusia-Ukraina. 

Secara tahunan (year-on-year) per Agustus 2022, tingkat inflasi negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman berada di tingkat 8,3% dan 7,9% per Agustus 2022. Inflasi di Amerika Serikat merupakan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di negara berkembang layaknya Turki dan Argentina berada di tingkat 80,21% dan 78,5% secara berurutan yang masuk ke dalam kategori inflasi berat. Di Indonesia sendiri, inflasi tahunan mencapai 4,69% per Agustus 2022 dan mencapai 5,95% pada September 2022 akibat faktor kenaikan harga bahan bakar dan bahan makanan. 

Perbedaan pengaruh ekonomi suatu negara terhadap ekonomi dunia menjadi penting dalam menilai keparahan inflasi bagi ekonomi global. Amerika Serikat yang menjadi kekuatan utama dalam ekonomi dunia akan memberikan dampak yang buruk bagi negara-negara lain apabila terjadi inflasi. Sementara itu, negara dengan ekonomi yang tidak terlalu berpengaruh kepada ekonomi dunia tidak terlalu memberikan dampak kepada negara lain. 

Kepala Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa tingginya inflasi yang terjadi di berbagai negara akan menambah jumlah masyarakat miskin, termasuk di Indonesia. Naiknya harga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga inflasi menyebabkan berkurangnya daya beli dan tabungan masyarakat, terkhusus masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan suku bunga di banyak negara 

Secara sederhana, tingkat suku bunga merupakan besaran bunga yang ditetapkan setiap bulan oleh bank sentral negara untuk dijadikan acuan berbagai produk pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya. Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi pula laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. 

Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The FED), dalam beberapa bulan terakhir terus melanjutkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat. The FED diprediksi akan menaikkan suku bunga hingga 3-4% yang menjadikannya suku bunga tertinggi Amerika Serikat dalam 15 tahun. Hal yang sama juga dilakukan bank-bank sentral lain seperti Inggris dan Uni Eropa. Inggris menetapkan suku bunga tertingginya dalam 14 tahun terakhir per September 2022 lalu, yakni 2,25%. Dalam waktu yang sama, Uni Eropa menetapkan suku bunga tertingginya dalam 11 tahun sebesar 1,25%.  

Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global. Berkurangnya permintaan masyarakat akibat naiknya suku bunga justru akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Bank Dunia memperkirakan kenaikan suku bunga yang terus terjadi di banyak negara untuk mengendalikan inflasi akan mengarahkan ekonomi global pada resesi yang besar di tahun 2023. Kenaikan suku bunga untuk menahan laju inflasi yang meningkat akan memperlambat pertumbuhan PDB global hingga 0,5% di 2023 dan menyebabkan resesi global. 

Potensi Resesi Ekonomi di Indonesia

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi cukup kecil untuk mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023. Dilansir dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani menyatakan masih surplusnya neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus 2022 dan terus meningkatnya aktivitas manufaktur Indonesia sebagai penyelamat Indonesia dari jurang resesi. Kedua faktor tersebut dipercaya menjadi katalis positif bagi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Proyeksi dari berbagai lembaga finansial global seperti IMF dan World Bank menyatakan bahwa ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh sekitar 5,1% hingga 5,3% dalam tahun 2022. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Finansial (BKF) Indonesia Febrio Kacaribu yang memperkirakan bertumbuhnya perekonomian Indonesia sebesar 5,6-6% dalam kuartal III tahun 2022.  

Walau begitu, Sri Mulyani tetap mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dalam mengambil setiap kebijakan moneter dan fiskal domestik untuk menghindari resesi. Kenaikan suku bunga untuk melawan ketinggian inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia menjadi lambat dan bahkan mengalami penurunan. Meskipun resesi ekonomi global diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023, pemerintah Indonesia perlu mengambil kebijakan yang preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan krisis yang masih terbuka.  

Konferensi tahunan WTO Chairs Programme (WCP) kembali digelar pada 25-27 Juli 2022 di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss. Perwakilan WTO, WCP, dan chairholders yang tergabung dalam kerangka WCP berkumpul untuk mendiskusikan berbagai isu terkait perdagangan serta arah kegiatan WCP ke depan. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi hasil Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO (MC12), respon WTO terhadap dampak pandemi COVID-19, hingga kemajuan perdagangan yang berkelanjutan.

Dibentuk pada tahun 2010, WCP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan diseminasi pengetahuan mengenai isu-isu yang berkorelasi dengan perdagangan di negara berkembang. Awalnya hanya terdapat 14 institusi akademis yang terpilih sebagai chairholders, di mana Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menjadi salah satu yang terlibat. Saat ini terdapat 36 universitas dari berbagai negara yang telah tergabung dalam skema WCP.  

Dr. Riza Noer Arfani selaku Direktur PSPD UGM mewakili Indonesia dalam konferensi tahunan WCP 2022. Dalam konferensi kali ini, Dr. Riza mempresentasikan dan mendiskusikan studi kasus pengembangan ekonomi sirkular, UMKM, dan pemulihan ekonomi di Indonesia yang aktif dilakukan PSPD UGM sejak 2021. Aktivitas PSPD UGM terkait isu-isu tersebut di antaranya mencakup penyelenggaraan lokakarya di tingkat lokal maupun internasional, seminar daring (webinar), publikasi jurnal ilmiah, serta perilisan siniar (podcast). Bersama dengan perwakilan berbagai negara lain seperti Mauritius, Barbados, dan Kenya, Dr. Riza menekankan bagaimana proyek-proyek WCP yang isunya juga relevan bagi negara maju maupun tertinggal dapat mendukung perkembangan perdagangan  berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konferensi tahun ini, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala selaku Direktur Jenderal WTO menyampaikan pentingnya peran chairholders dalam mendorong terwujudnya hasil MC12 melalui pemberian rekomendasi kebijakan berbasis riset. Deputi Direktur Jenderal WTO Xiangchen Zhang, dalam sambutan penutup konferensinya, berharap partisipasi aktif chairholders akan terus meningkatkan kegiatan penelitian dan diseminasi isu-isu terkait perdagangan, sekaligus memperkaya kerjasama dengan para pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya.  

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) merupakan perjanjian perdagangan yang melibatkan semua negara anggota ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Perjanjian perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alur perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi bagi negara yang menandatanganinya. RCEP mulai digagas oleh ASEAN pada tahun 2011, dirundingkan sejak 2012 hingga disepakati pada 2020. Dalam proses negosiasi yang terjadi, India akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari RCEP. Berlaku efektif tahun 2022, RCEP menjadi kerja sama regional perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 30% dari GDP dunia dengan nominal US$ 26,2 miliar dan 1/3 penduduk dunia. Tulisan ini akan membahas peran serta kepentingan ASEAN dalam negosiasi RCEP.    

Sebelum ditandatanganinya RCEP, ASEAN sebetulnya telah melakukan perjanjian perdagangan secara terpisah dengan setiap negara yang juga tergabung dalam RCEP. Dikenal dengan istilah ASEAN+1 FTAs (Free Trade Agreements), ASEAN melakukan kerja sama dengan Australia dan Selandia Baru di bawah kerangka AANZFTA (2010), dengan Tiongkok di bawah ACFTA (2015), dengan Korea Selatan di bawah AKFTA (2007), serta dengan Jepang di bawah AJCEP (2008). Tidak hanya melalui organisasi ASEAN, negara-negara anggota ASEAN juga memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan negara yang tergabung ke dalam RCEP seperti IA-CEPA antara Indonesia dengan Australia yang juga disepakati pada 2020. ASEAN pun memiliki perjanjian perdagangan antar sesama anggota seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

Tambahan perjanjian perdagangan RCEP dikhawatirkan akan menimbulkan apa yang disebut sebagai efek mangkuk spageti (spaghetti bowl effect), dimana eksistensi perjanjian perdagangan yang semakin banyak akan kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan perdagangan regional karena isinya saling tumpang-tindih dan tidak sinkron. Namun, RCEP justru berpotensi menjadi katalis efisiensi perdagangan ASEAN dengan para mitranya dan jalan keluar dari spaghetti bowl effect. RCEP tidak akan menjadi hambatan terhadap kelancaran perdagangan internasional ASEAN, melainkan akan mempermudah perdagangan ASEAN dengan para mitranya karena menyatukan perjanjian perdagangan dengan mitra lainnya yang telah ada ke dalam suatu perjanjian kerja sama baru. 

ASEAN memiliki peran sangat besar dalam menyukseskan RCEP sebagai penggagas sekaligus pemimpin perundingan dengan membawa konsep sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality). Sentralitas ASEAN merupakan prinsip yang diusung ASEAN dalam mengajak mitra kerja samanya, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk mengikuti mekanisme yang berlaku di kawasan ASEAN. Kepemimpinan ASEAN dalam proses perundingan RCEP tidak semata-mata karena ASEAN memiliki perhatian tinggi terhadap regionalisme di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN bergerak berdasarkan kepentingan terhadap peningkatan perekonomian dan perdagangan karena melihat pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral dengan mitra ASEAN selama ini belum terlalu signifikan pengaruhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepentingan utama ASEAN adalah mempermudah perdagangan antara ASEAN dengan mitra dagangnya. Aspek sentralitas ASEAN, yang diusung dalam setiap perundingan RCEP, menjadi sinyal dari keinginan ASEAN untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin dan fasilitator RCEP demi mewujudkan kepentingannya.

Namun, manifestasi sentralitas ASEAN dalam RCEP tidak berhenti pada pemosisian ASEAN sebagai pemimpin perundingan atas dasar pemenuhan tanggung jawab memajukan perdagangan semata. Sentralitas ASEAN perlu juga dipandang dari terbukanya peluang ASEAN untuk mendorong terbentuknya substansi perjanjian yang menguntungkan posisi ASEAN di dalamnya. Menurut Mueller, ASEAN sedang dalam bahaya karena perjanjian perdagangan ini beranggotakan negara-negara ekonomi kuat dunia yang hanya akan memanfaatkan ASEAN sebagai tujuan pasar. Benar bahwa RCEP tidak berpusat terhadap keuntungan ASEAN semata, namun sentralitas ASEAN akan memperkuat jaminan RCEP untuk tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan ASEAN. Hal ini salah satunya terlihat dari tercapainya RoO (Rules of Origin) atau ketentuan asal barang sebagai bagian dari kepentingan ASEAN.

Sama seperti perjanjian perdagangan lainnya, RCEP dirumuskan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan demi meningkatkan volume dan keuntungan perdagangan internasional. Bagi ASEAN, RCEP juga berpengaruh dalam meningkatkan integrasi dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, RCEP mengeliminasi hambatan perdagangan yang berkaitan dengan tarif sekaligus hambatan non-tarif. Salah satunya adalah perjanjian mengenai RoO (Rules of Origin) di Bab 3 RCEP yang mengatur mengenai identitas barang dan komoditas yang diperdagangkan. RoO memberikan identifikasi negara asal barang untuk menunjukkan dari mana suatu komoditas berasal. Akan tetapi, RoO bisa saja menjadi salah satu hambatan perdagangan ketika peraturan yang dibuat sangat mengikat dan detail. Oleh karenanya, negosiasi mengenai RoO dalam RCEP merupakan salah satu aspek negosiasi yang paling rumit karena setiap negara dapat tergabung ke dalam satu hingga tiga perjanjian perdagangan dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi sangat kompleks karena RCEP harus mempertemukan kepentingan-kepentingan negara yang terlibat karena tidak ada satu pihak pun yang menginginkan RoO membahayakan perdagangan mereka di masa depan.

RoO memberikan acuan standar bagi suatu produk yang akan dipasarkan ke negara lain dengan memfasilitasi kesatuan informasi berdasarkan standar dan kriteria yang disepakati dalam suatu perjanjian perdagangan. RoO dalam FTA dikategorikan sebagai sesuatu yang istimewa karena membantu negara asal barang untuk mendapatkan perlakukan spesial (preferential and special treatment) di pasar negara yang menyepakati suatu perjanjian perdagangan internasional yang sama. Hal ini sangat menguntungkan bagi setiap negara yang tergabung dalam RCEP karena RoO rawan menambah cukup banyak biaya perdagangan, mulai dari 1,4% hingga 5,9%. Pengaturan RCEP mengenai RoO diperkirakan akan mengurangi biaya ekspor dan mempercepat perdagangan antar negara dalam kerangka RCEP  sebesar US$ 90 miliar per tahun. Hal ini tentunya menguntungkan ASEAN dari sisi peningkatan volume perdagangan dan simplifikasi kerja sama internasional. Harmonisasi RoO antara ASEAN dengan sesama anggota RCEP sebagai mitra dagang yang sebelumnya memiliki peraturan berbeda-beda menjadikan perdagangan semakin efisien dan terhindar dari spaghetti bowl effect. 

ASEAN sebagai pemimpin dalam proses perundingan RCEP dianggap berhasil karena dapat membawa banyak negara menyetujui perjanjian yang prosesnya tidak sederhana. Dalam waktu yang bersamaan, ASEAN juga dapat mengimplementasikan nilai sentralitas ASEAN untuk menjamin terakomodasinya kepentingan ASEAN. Selain menghilangkan hambatan perdagangan seperti dengan penyepakatan RoO, RCEP menjadi kerangka perjanjian yang memudahkan ASEAN dalam meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mitranya. Banyaknya perjanjian ASEAN dengan mitra lainnya mendorong ASEAN untuk mempersatukan mitra-mitra dagangnya ke dalam suatu perjanjian kerja sama perdagangan dengan pedoman yang sama. Faktor-faktor demikianlah yang menjadikan RCEP dapat memberikan jalan bagi tercapainya lebih banyak lagi kepentingan ASEAN alih-alih menghalangi langkah ASEAN.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Multifaceted Sides of Circular Economy” pada Jumat (8/7/22) secara daring. Diskusi kali ini mengundang tiga pembicara yang berpengalaman dalam penelitian mengenai ekonomi sirkular, yakni Dr. Riza Noer Arfani, selaku Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, beserta Dr. Astadi Pangarso dan Ni Nyoman Clara L. D, M.A. Diskusi publik ini merupakan diskusi kedua yang dilaksanakan oleh CWTS Study Group sebagai kelompok studi ekonomi sirkular PSPD UGM. Sebelumnya, CWTS Study Group menggelar diskusi publik pertama bertajuk “Ekonomi Sirkular Dalam Praktik” bulan Mei lalu. Kegiatan kali ini bertujuan membuka ruang diskusi mengenai keterkaitan ekonomi sirkular dengan rantai nilai global (global value chain), UMKM, dan sektor industri tersier.

Diskusi dibuka dengan presentasi Dr. Riza Arfani mengenai titik temu ekonomi sirkular dan rantai nilai global. Dr. Riza menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat global terhadap ancaman dominasi sistem ekonomi linear sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, prinsip ekonomi sirkular baru diterapkan dalam 8,6% dari sistem ekonomi secara global. Dr. Riza kemudian menyampaikan bahwa penerapan ekonomi sirkular menjadi sistem yang problematis terutama karena adanya ketidaksetaraan relasi power dalam rantai pasok global, antara negara maju dan negara berkembang. Penting juga untuk memperhatikan aspek  pendanaan dan aksesibilitas yang selama ini menjadi tantangan bagi perusahaan di negara-negara berkembang untuk dapat mengembangkan model ekonomi sirkular dan masuk ke dalam rantai pasok global. 

Melanjutkan diskusi, Dr. Astadi Pangarso memaparkan materi seputar tinjauan model bisnis ekonomi sirkular bagi UMKM. Dr. Astadi menekankan pentingnya menyoroti sistem ekonomi sirkular dalam bisnis UMKM yang mayoritas menjadi penopang ekonomi banyak negara berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai bisnis UMKM di negara berkembang mengingat kebanyakan fokus penelitian saat ini masih terletak pada negara-negara maju. Pengembangan sistem ekonomi sirkular UMKM harus dilakukan melalui pandangan holistik yang melibatkan aspek-aspek finansial, pemasaran produk, hingga kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular oleh UMKM.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Ni Nyoman Clara L. D, M.A. terkait dampak potensial ekonomi sirkular Tiongkok terhadap penciptaan lapangan kerja dalam sektor industri tersier. Membawa poin pembahasan yang berbeda dari dua pembicara sebelumnya, Clara membawa contoh konkrit penerapan ekonomi sirkular yang diterapkan Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia. Sejak tahun 2000 Tiongkok mulai mengadopsi kebijakan dan regulasi yang berelasi dengan penerapan ekonomi sirkular di negaranya. Adopsi ekonomi sirkular oleh pemerintah Tiongkok yang dilakukan pada level mikro, meso, dan makro berpotensi meningkatkan jumlah lapangan tenaga kerja yang tidak hanya mengatasi permasalahan lingkungan, tetapi juga isu tenaga kerja dan pertambahan nilai terhadap industri sektor tersier Tiongkok. Upaya ini diterapkan oleh pemerintah Tiongkok melalui kebijakan nasional maupun lokal.

Diskusi berjalan dengan baik antara pemateri dengan peserta. Pertukaran ide dan gagasan semakin berwarna karena latar belakang peserta yang beragam, mulai dari mahasiswa, akademisi hingga praktisi. Sebagai refleksi dari diskusi publik ini, penerapan dari ekonomi sirkular memiliki keterkaitan dengan banyak aspek dalam ekonomi internasional seperti rantai nilai global, UMKM, dan juga sektor ketenagakerjaan. Meskipun implementasi ekonomi sirkular yang kompleks karena harus memperhatikan banyak aspek seperti finansialisasi, sosialisasi dan pembuatan kebijakan publik, diharapkan adopsi ekonomi sirkular dalam kegiatan ekonomi akan tercapai untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi.

Sebagai negara maritim, Indonesia punya laut yang sangat luas, lo! Diketahui sekitar 71% atau setara dengan 95.181 kilometer wilayah Indonesia merupakan laut yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Lautan yang demikian luas memiliki potensi besar untuk menghasilkan garam, tapi nyatanya pertanian garam Indonesia belum mampu memenuhi konsumsi garam dalam negeri. Indonesia secara terus-menerus melakukan impor demi memenuhi permintaan garam di tengah keterpurukan industri garam dalam negeri. Kira-kira mengapa, ya, hal ini bisa terjadi? Mari kita cari tahu tantangan pertanian garam di Indonesia serta sepak terjang pengembangan salah satu Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) di Yogyakarta dalam mengatasi kendala tersebut.

Tantangan Pertanian Garam di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, total garam yang diproduksi Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 1,5 juta ton di saat permintaan garam mencapai 3,1 juta ton. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan jumlah hasil produksi dengan permintaan garam, salah satunya cuaca yang sering berubah-ubah. Satu-satunya periode yang dapat dimaksimalkan untuk produksi garam adalah musim kemarau. Sayangnya, cuaca Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak menentu karena fenomena La Nina membuat curah hujan tetap tinggi saat musim kemarau. Cuaca yang tidak menentu inilah yang menghambat proses produksi garam, apalagi produksi masih dilakukan secara tradisional. 

Tidak hanya permasalahan cuaca, ternyata kualitas garam juga menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan garam Indonesia. Mayoritas petambak garam lokal belum dapat menghasilkan garam sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), di mana kadar NaCl garam konsumsi beryodium perlu mencapai 94,7% dan garam industri aneka pangan minimal 97%. Komisi Codex Alimentarius, selaku badan penanggung jawab standar pangan global bentukan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menetapkan kadar NaCl dalam garam untuk konsumsi langsung maupun pembuatan makanan tidak boleh kurang dari 97%. Usut punya usut, garam konsumsi produksi petambak Indonesia kaya akan mineral lain yang justru menjadi zat pengotor dan harus dihilangkan agar garam bersifat murni. Maka dari itu, garam berkualitas tinggi perlu didorong melalui pelatihan dan pemberdayaan kelompok petambak garam serta inovasi teknologi pengolahan garam. 

Ada beberapa hambatan dalam rantai pasok garam yang ikut menyebabkan garam Indonesia langka, seperti harga yang tidak kompetitif dan stok yang terbatas. Hal ini dikarenakan produksi garam hanya berjalan efektif dalam masa yang cukup singkat, yaitu tiga bulan. Hasil panen garam biasanya langsung dijual saat panen raya tanpa cadangan stok. Di saat yang sama, pemerintah tetap mengimpor garam sehingga garam melimpah di pasaran. Banyak beredarnya garam lokal saat panen menjadikan harganya murah, tapi kurang diminati karena masyarakat terlanjur familiar dengan garam impor yang ada setiap saat. 

Tapi jangan khawatir, Indonesia masih punya peluang untuk memajukan industri garam lewat diversifikasi produk. Setiap kali panen, petambak garam perlu menyortir garam layak konsumsi dan tidak layak konsumsi. Tapi garam yang tidak memenuhi standar konsumsi bukan berarti tidak berguna, lo. Jepang, contohnya, banyak mengimpor garam dengan kandungan mineral lain tinggi untuk keperluan tradisi. Maka dari itu, kajian dan pendampingan pengembangan produk turunan garam non-konsumsi harus didorong supaya petambak dan industri garam lokal tetap sejahtera. 

Menilik Produksi Garam di Gunungkidul

Belum lama ini, Pantai Siung dan Pantai Sepanjang di Kabupaten Gunungkidul (DIY) mulai aktif menghasilkan garam. Kedua pantai ini berada di garis pantai selatan Jawa yang terkenal akan kejernihan air dan gulungan ombaknya yang besar. KUGAR Tirta Bahari adalah kelompok petambak yang mengelola produksi garam tersebut. 

Garam Gunungkidul memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, di antaranya berwarna putih bersih dengan kristal garam yang berkilau karena berasal dari samudra yang jernih. Selain itu, garam Gunungkidul juga diproduksi secara organik dari alam yang jauh dari pencemaran dan diproses tanpa zat aditif. Menariknya lagi, garam yang diproduksi oleh KUGAR Tirta Bahari menggunakan sistem tunnel. Dengan sistem tunnel, petambak hanya perlu menambahkan wadah penampungan pada lahan dan membuat penutup yang dirangkai seperti terowongan (tunnel) menggunakan plastik khusus. Sistem ini membuat produksi garam dapat berlangsung sepanjang tahun meski musim hujan, berhubung cahaya dan hawa panas yang membantu proses kristalisasi bisa terus masuk dan terperangkap dalam ruang yang ditutupi plastik. Di Pantai Sepanjang, para petambak garam lokal sudah diberikan pelatihan dan pengembangan sistem tunnel sejak tahun 2017 untuk mengatasi fenomena kemarau basah 2016. Lain halnya di Pantai Siung, pengalihan tujuan pemberdayaan tunnel dari edukasi wisata menjadi produksi garam baru dimulai tahun 2020 untuk menghadapi tantangan ekonomi pandemi COVID-19. Seluruh garam yang dihasilkan melalui sistem ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk, di antaranya garam industri, garam kecantikan, garam kasar (krosok), dan bittern atau limbah cair garam yang menyimpan banyak manfaat.

Sebagai kelompok usaha yang masih terbilang muda, KUGAR Tirta Bahari masih berjuang menghadapi beberapa tantangan. Berdiri tahun 2013, KUGAR Tirta Bahari masih beroperasi secara tradisional dan belum punya cukup pengurus untuk mempertahankan keberlanjutannya. Rata-rata petambak garam KUGAR bekerja sesuai dengan kesanggupannya masing-masing dan tidak jarang memiliki profesi lain. Ketika musim liburan tiba, banyak petambak garam yang beralih profesi di sekitar pantai sehingga cukup menyulitkan pengelolaan dan produksi garam. Banyak warga usia muda juga lebih memilih untuk merantau karena belum stabilnya aktivitas dan pemasukan bertambak.

Tidak hanya itu, garam yang dihasilkan masih sulit menembus pasar nasional. Sejauh ini produk garam KUGAR masih dijual di sekitar Pantai Sepanjang dan Pantai Siung dengan menyasar wisatawan. Sementara itu, garam tidak dapat dijual kepada industri karena belum bisa memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, Gunungkidul masih tertinggal dari Purworejo ataupun Kebumen yang garamnya sudah lebih dahulu berkembang. 

Ketua KUGAR Tirta Bahari, Bapak Wahyono, terus berupaya mengembangkan sistem produksi garam di Pantai Sepanjang, di antaranya dengan berkunjung dan belajar kepada petambak garam di Purworejo dan Kebumen. Saat ini, KUGAR Tirta Bahari mendapatkan pendampingan dari Tim Gugus Tugas Kemandirian Garam Nasional Universitas Gadjah Mada dalam mendorong produksi dan diversifikasi produk garam. Pendampingan yang didapatkan meliputi riset uji kandungan garam, pendorongan produksi, serta pemasaran produk garam dan turunannya. Upaya tersebut ditujukan supaya garam lokal dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan mensejahterakan petambak garam lokal.

Setiap hari kita mengonsumsi garam sebagai penambah rasa dalam makanan. Garam meja yang pada umumnya kita konsumsi memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, di antaranya membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan fungsi organ. Tapi, tahukah kamu? Selain garam meja, ada juga garam organik yang juga memiliki banyak manfaat. Yuk, cari tahu lebih jauh dalam artikel ini!

Apa, sih, Garam Organik itu?

Kata “organik” pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah tersebut dapat mengacu pada setidaknya dua makna. Makna pertama ialah senyawa organik, yakni senyawa kimia dengan ikatan karbon dan hidrogen (hidrokarbon) yang memiliki peran vital dalam menghasilkan energi bagi manusia. Namun, istilah organik memiliki makna yang berbeda ketika digunakan untuk mendeskripsikan jenis garam.

Kata “organik” dalam garam organik mengacu pada bagaimana garam tersebut diproduksi. Garam baru bisa disebut organik apabila diproduksi secara manual dari alam tanpa risiko pencemaran air. Garam organik juga diproduksi tanpa melalui proses pemurnian garam, tanpa  zat aditif, serta harus memenuhi standar tinggi dalam analisis kimia. Beberapa contoh garam organik yang beredar di pasaran meliputi Garam Himalaya (Himalayan Salt), Garam Epsom (Epsom Salt), Garam Laut (Sea Salt), dan garam organik lainnya dengan berbagai merek berbeda. 

Sebaliknya, garam anorganik biasanya dipanen secara mekanis dari tanah atau bak beton dan disalurkan melalui pipa logam dengan proses buatan, ekstraksi mineral penting, serta penambahan zat anti gumpal, yodium anorganik, dan zat pemutih. Pada umumnya, garam meja yang kita konsumsi adalah garam anorganik.

Keunggulan Garam Organik

Seperti garam meja yang kita konsumsi, garam organik juga memiliki berbagai manfaat untuk tubuh kita. Garam organik memiliki kandungan elemen penting, yakni magnesium yang lebih tinggi dibandingkan garam meja. Magnesium merupakan elemen yang penting untuk menstimulasi aktivitas sel darah putih dan meningkatkan kerja vitamin. Selain itu, magnesium juga berperan dalam meningkatkan metabolisme glukosa dan phosphocalcium dalam tubuh kita.

Kandungan magnesium pada garam organik dapat pula membantu meredakan stres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres mental dan fisik dapat ditangani dengan mengatur kadar magnesium dalam tubuh. Meski penelitian tersebut melihat pada konsumsi magnesium secara oral, garam organik yang dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung melalui terapi dapat memiliki dampak yang sama.

Berendam atau spa dengan garam organik dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan pada kondisi peradangan tertentu, seperti rematik, lupus, asam urat, dan radang sendi psoriasis. Magnesium dalam garam organik dapat membantu mengurangi rasa sakit pada penderita radang sendi dengan membuang racun yang memperburuk peradangan, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan fleksibilitas sendi. 

Selain itu, studi menunjukkan bahwa mandi dengan garam organik juga bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit dan tubuh. Mandi dengan garam organik dapat meningkatkan kelembapan kulit, mengurangi kemerahan dan peradangan pada kulit, meningkatkan skin barrier, serta menghaluskan tekstur kulit yang kasar. Khasiat demikian menjadikan garam organik sering dimanfaatkan oleh penderita eksim maupun psoriasis. Perawatan atau terapi garam spa kini cukup populer dilakukan oleh kalangan wanita, baik di salon maupun sendiri di rumah. Meski begitu, manfaat garam spa tentu tidak terbatas bagi wanita.

Terapi Garam dengan Garam Spa

Berbekal sejuta manfaat, garam organik saat ini banyak diproduksi dan dipasarkan sebagai terapi kesehatan, lo! Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mendapatkan produk garam organik di berbagai gerai toko organik atau lokapasar (marketplace).

Terapi garam menggunakan garam spa menjadi salah satu opsi penggunaan garam organik. Garam spa pada umumnya digunakan saat mandi dengan cara berendam seluruh tubuh. Cukup siapkan bak rendam dengan air hangat, campurkan dua hingga tiga sendok makan garam spa ke dalam bak rendam, dan gunakan untuk berendam sekitar 15 - 20 menit sebelum membilas tubuh. Selain berendam seluruh tubuh, garam spa juga dapat digunakan untuk merendam kaki apabila hendak ditujukan untuk perawatan kaki saja. 

Di samping penggunaannya yang mudah, garam spa juga sangat diminati karena tersedia dalam beragam aroma untuk memaksimalkan relaksasi. Aroma dalam garam spa dapat menambah kesegaran pada tubuh, membantu mengatasi bau badan, dan mendukung sesi aromaterapi. Mandi dengan garam spa secara teratur tentunya akan memberikan segudang manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Kemandirian Garam Nasional Universitas Gadjah Mada tengah mendorong produksi garam organik dan garam spa berkualitas Indonesia melalui pemberdayaan produksi garam organik di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai daerah dengan garis pantai selatan yang terkenal akan keindahan serta air pantainya yang belum tercemar. Produksi garam organik di sepanjang garis pantai selatan telah menghasilkan jenis garam organik berkualitas dan putih berkilau. Pengembangan produksi garam Gunungkidul ditujukan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, mensejahterakan petambak lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan garam lokal yang tidak kalah berkualitas.

Perkembangan adopsi masyarakat terhadap mata uang kripto semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berbagai aspek positif dari mata uang kripto seperti adanya transparansi, kecepatan transaksi, dan juga keamanan, beberapa negara seperti misalnya El Salvador sudah mulai mengadopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran domestik. Sejak munculnya Bitcoin pada 2008, berbagai mata uang kripto bermunculan dan memiliki berbagai kegunaan dan keunggulan. Hal yang cukup menjadi perhatian dari adanya proliferasi penggunaan mata uang kripto dan perluasan adopsi di dalam ekonomi masyarakat dunia adalah energi listrik yang digunakan untuk tetap menjamin sistem blockchain, yang menjadi dasar dari mata uang kripto tetap berjalan. Berdasarkan informasi dari Columbia Climate School, energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem Bitcoin saja melebihi konsumsi energi Argentina per tahun. Konsumsi energi listrik yang demikian masifnya menghasilkan 65 megaton karbondioksida setiap tahun dimana total ini setara dengan jumlah emisi yang dihasilkan oleh negara Yunani setiap tahunnya. Bahkan energi yang digunakan dalam proses penambangan Bitcoin per menitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi rata-rata rumah tangga Amerika Serikat selama 17 tahun. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cambridge University, penambangan Bitcoin menggunakan listrik lebih dari konsumsi listrik gabungan dari Ukraina dan Norwegia per tahun.

Di samping penggunaan mata uang kripto dengan berbagai keunggulan dan kemudahannya ternyata membawa serta isu yang lebih fundamental dalam beberapa tahun terakhir yakni penggunaan energi yang semakin besar. Di samping itu isu dari mana energi tersebut juga semakin penting karena mayoritas sumber energi di dunia masih berasal dari barang tambang ekstraktif seperti misalnya batu bara. Dilansir dari Coinbase, penggunaan energi dalam sistem kripto dikarenakan sistem mayoritas masih berorientasi pada sistem Proof of Work dari pada Proof of Stake. 

Jelas masifnya penggunaan energi untuk mempertahankan sistem mata uang kripto yang berjalan mengharuskan adanya pertambahan jumlah energi yang dihasilkan. Hal ini ternyata telah memicu peningkatan produksi energi listrik seperti misalnya dari batu bara. Kebangkitan oerusahaan tambang batu bara misalnya terjadi di Amerika Serikat dimana salah satu pembangkit yang hampir bangkrut sejak ditutup, Hardin yang mengalami kerugian dari tahun 2018 kembali mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya karena peningkatan kebutuhan energi bagi para penambang kripto. Bahkan tahun 2020, energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara ini hanya ditujukan untuk para penambang kripto. Dilansir dari The Guardian, Hardin merupakan bagian kecil dari hidupnya kembali pembangkit listrik tenaga batu bara karena adanya peningkatan penggunaan kripto dalam beberapa tahun terakhir.

Efisiensi Sistem Kripto 

Mata uang kripto masih baru saja berkembang dalam 10 tahun terakhir secara masif. Adopsi yang semakin luas dari masyarakat menunjukkan adanya potensi terhadap sistem finansial yang sebenarnya dimulai karena adanya krisis finansial pada tahun 2008 dengan munculnya Bitcoin yang diduga dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto (bisa jadi nama kelompok/orang). Dengan sistem yang masih dapat berkembang seperti misalnya dari Proof of Work menjadi Proof of Stake pada sistem blockchain dapat memperkecil konsumsi dan energi yang dibutuhkan oleh sistem uang kripto untuk menjaga sistemnya tetap berjalan. Hal ini misalnya disampaikan dalam kampanye “Change the Code not the Climate” yang dikoordinasikan oleh Greenpeace Amerika Serikat dan Environmental Working Group bahwa Bitcoin dan mata uang kripto perlu meningkatkan sistem dalam mata uang kripto untuk melakukan efisiensi sistem yang kemudian mengurangi konsumsi energi dalam berjalannya sistem.

Dilansir dari NBC News, peneliti dari Ethereum Foundation menyampaikan bahwa dengan menggunakan sistem proof of stake, energi yang digunakan dapat dikurangi hingga lebih rendah 99.99% dari menggunakan sistem proof of work. Hal ini tentunya memberikan optimisme sendiri bagi yang mendukung kripto dan juga memberikan perhatian bagi lingkungan. Beberapa sistem mata uang kripto akan dan telah menggunakan sistem proof of stake semisal Ethereum dan juga Cardano. Dilansir dari Forbes, Proof of Stake menghilangkan sistem elemen kompetisi komputasi dan menjadikan satu mesin hanya bekerja untuk menyelesaikan satu permasalahan koding dalam satu waktu. Hal ini berbeda dengan Proof of Work dimana banyak mesin komputer berusaha untuk menyelesaikan banyak transaksi dalam satu waktu yang tentunya membutuhkan banyak energi.  

Menggunakan Energi Terbarukan

Dengan masifnya energi yang digunakan dalam sistem kripto, penggunaan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan menjadi penting dan krusial terutama untuk mendukung sistem transaksi dalam mata uang kripto yang semakin masif diadopsi oleh masyarakat. Hal ini misalnya sudah dilakukan di Kosta Rika yang memiliki surplus energi terbarukan. Dilansir dari DW News, energi yang dibutuhkan untuk melakukan penambangan kripto diperoleh dari energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Meskipun demikian, Jose Daniel Lara, peneliti dari UC Berkeley menyampaikan bahwa Kosta Rika merupakan negara yang special karena telah mengalami surplus terhadap energi terbarukan dan logika terhadap penambangan kripto dengan energi terbarukan menjadi memungkinkan.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang ingin mengadopsi penggunaan mata uang kripto untuk bukan hanya memperhatikan kemudahan dan keuntungan dari penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain, namun juga harus memperhatikan sumber energi untuk mempertahankan sistem teknologi kripto tetap berjalan dengan baik.

Derasnya pengaruh globalisasi mendorong terciptanya tren fesyen yang sangat cepat berubah. Untuk dapat bertahan, berbagai perusahaan fesyen tidak hanya bersaing dengan kompetitor yang menawarkan harga yang murah, tetapi juga berlomba untuk dapat memenuhi permintaan konsumen yang sesuai dengan tren terkini atau disebut dengan fast fashion (Barnes & Lea-Greenwood, 2010). Fenomena fast fashion terus berkembang dengan dua karakteristik utama, yakni memangkas jeda proses produksi dan meningkatkan pilihan konsumen dengan memastikan stok barang selalu tersedia dengan konstan (Hines, 2004). Oleh karenanya, berbagai perusahaan fesyen melakukan produksi massal 52 “micro-seasons” setiap tahunnya atau sama dengan satu koleksi baru setiap minggunya dan diperkirakan pada 2050 produksi tersebut dapat mencapai 160 juta ton.

Angka produksi fesyen yang sangat tinggi bukan berarti tanpa konsekuensi. UNEP mencatat bahwa industri fesyen telah menyumbang 8-10 % emisi karbon secara global – melebihi jumlah emisi karbon yang dihasilkan penerbangan internasional dan pengangkutan laut. Dalam proses produksinya, industri ini juga membutuhkan sumber daya air dalam jumlah melimpah dan berkontribusi terhadap 20% air limbah global secara keseluruhan. Untuk memproduksi tekstil sintetik, industri ini membutuhkan 42.534 kilo ton plastik setiap tahunnya yang kemudian berakhir menjadi limbah di laut. Permasalahan lingkungan dalam industri ini juga timbul di fase pasca konsumsi dengan menggunungnya limbah fesyen akhir masa pakai. Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa produksi massal pada industri ini berdampak signifikan pada lingkungan tanpa adanya upaya penanganan yang serius.

Demi mendukung keberlanjutan, industri fesyen yang selama ini dijalankan dengan pendekatan linear pada pada proses manufaktur, distribusi, dan konsumsinya haruslah beralih dan diganti dengan pendekatan ekonomi sirkular melalui 3 konsep utama yakni reduce, reuse, dan recycle atau disebut dengan circular fashion. Untuk mengimplementasikan circular fashion, diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak salah satunya pemerintah sebagai regulator. Hal ini dikarenakan konsep ini diimplementasikan secara kompleks pada setiap fase yang berkesinambungan dimulai dari tahap awal siklus hidup produk fesyen yakni pada tahap desain hingga ketika penggunaannya selesai dengan memastikan produk tersebut tidak akan berakhir mencemari lingkungan (Brismar, 2017).

Meski demikian, implementasi circular fashion masih menemui tantangan hingga saat ini (Kirchherr, 2018). Sebagai contoh, perusahaan cenderung membeli bahan tekstil sintetik baru karena harganya yang lebih murah dibanding melakukan proses daur ulang akibat dari diberlakukannya kebijakan subsidi bahan bakar fosil oleh pemerintah yang digunakan untuk memproduksi material tersebut. Oleh karenanya, kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis akan pentingnya circular fashion perlu disertai dan didukung dengan kesiapan regulasi sebagai faktor pendukung utama yang memiliki kekuatan daya paksa yang mengikat. Persoalan lingkungan di era pembangunan berkelanjutan tersebut perlu diselesaikan melalui peran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam hal ini, hukum digunakan sebagai formulasi ilmiah, pendekatan logis,  dan keterampilan inventif untuk mengatur, mengelola, dan menggerakkan masyarakat menuju berbagai pembaharuan (Pound, 1965)

Peneliti berpendapat bahwa fenomena fast fashion perlu ditangani dengan solusi regulasi yang cerdas atau smart regulation (Preston, 2017). Melalui pendekatan ini, selagi sebagian besar investasi, inovasi, dan implementasi circular fashion dilakukan oleh sektor swasta, pemerintah berperan penting untuk mengesahkan kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, dan aktivitas bisnis berkelanjutan. Kebijakan untuk menangani fast fashion didesain secara menyeluruh melalui serangkaian kebijakan yang mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan dan inovasi lainnya, kebijakan fiskal dengan mendisinsentif kegiatan yang berlawanan dengan usaha proteksi sumber daya, hingga kebijakan yang mengatur mengenai akhir masa pakai. 

Konsep smart regulation bukan lagi sebatas gagasan pembaharuan seiring dengan penerbitan European Union Strategy for Sustainable and Circular Textiles oleh Uni Eropa pada Maret lalu. Pada tahun 2030 mendatang, Uni Eropa memiliki visi untuk memastikan seluruh produk tekstil yang ada di pasarnya merupakan produk yang berumur panjang, berbahan serat daur ulang, bebas bahan berbahaya, serta diproduksi dengan proses yang menghormati hak-hak sosial dan lingkungan. Dalam strategi tersebut, Uni Eropa berhasil untuk membuat desain kebijakan yang komprehensif dan memperlihatkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan circular fashion. 

Uni Eropa meregulasi awal siklus hidup tekstil dengan menerapkan aturan desain produk yang lebih ketat untuk menekan limbah mikroplastik dari bahan sintetik. Guna menjawab tantangan budaya berupa kesadaran masyarakat, Digital Product Paspor (DPP) juga menjadi kebijakan baru dalam strategi ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang produk dan rantai pasokannya dan membagikannya ke seluruh rantai bisnis sehingga semua pelaku bisnis termasuk konsumen memiliki pemahaman yang baik mengenai produk serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Adapun untuk menangani limbah akhir masa pakai, Uni Eropa menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengharuskan produsen bertanggung jawab mengelola produk akhir masa pakai yang dipasarkan di negara tersebut dengan konsep reuse dan recycle. Kebijakan dari hulu ke hilir tersebut membawa implikasi pada 16 tindakan legislasi yang diantaranya meliputi pembuatan regulasi baru seperti Eco Design for Sustainable Product Regulation, serta revisi dan harmonisasi pada regulasi yang berkaitan, diantaranya Textile Labelling Regulation, Waste Framework Directive, Best Available Techniques Reference Documents, dan Taxonomy Regulation. 

Di sisi lain, terhadap kebijakan Uni Eropa, Kerry Bannigan, Executive Director Fashion Impact Fund -- sebuah organisasi yang mendukung peran perempuan dalam industri fesyen, memberikan catatannya bahwa fesyen merupakan persoalan global yang memerlukan komitmen dari negara lain untuk melaksanakan kerjasama dalam membangun infrastruktur ekonomi sirkular. Dalam perkembangannya, 15 negara maju dan berkembang bersama dengan berbagai negara anggota Uni Eropa yang tergabung dalam Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) telah berkomitmen untuk menjalankan dan mengadvokasikan circular fashion pada 2020. Selain itu, negara-negara G20 juga melakukan workshop circular fashion yang membahas mengenai peran negara untuk berkontribusi melalui kebijakan yang mendukung di tahun 2021. Namun demikian, hingga saat ini, selain Uni Eropa, hanya Amerika Serikat yang telah meregulasi circular fashion melalui New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act yang sedang berada dalam proses legislasi. Oleh karena itu, meskipun berbagai negara saat ini telah berkomitmen pada circular fashion melalui kerjasama internasional, masih banyak negara maju maupun berkembang yang belum mengimplementasikan konsep tersebut pada tataran pembentukan maupun harmonisasi peraturan. 

Sebagai refleksi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menaruh perhatiannya untuk menyelesaikan persoalan limbah tekstil secara berkelanjutan dalam program industri hijau tepatnya melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Secara lebih luas, pertanggungjawaban industri tekstil kaitannya dengan baku mutu air limbah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. Meski demikian, berbagai regulasi tersebut belum memuat terobosan baru kaitannya dengan upaya berkelanjutan untuk menangani fenomena fast fashion yang terjadi saat ini. Di sisi lain, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia juga dilakukan secara parsial terbukti subsidi bahan bakar fosil yang masih dilaksanakan oleh pemerintah mencapai USD 8,6 Miliar di tahun 2019 dan di awal pandemi negara G20 mengalokasikan USD 318,84 Miliar untuk menyokong energi fosil. Hal tersebut mengindikasikan kebijakan yang ada belum disusun secara sistematis dan terpadu untuk menjawab permasalahan lingkungan. Padahal di satu sisi, fenomena ini terus mengkhawatirkan didukung dengan fakta bahwa Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil per tahun 2021. Sejatinya, upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan himbauan mengenai ekonomi sirkular pada masyarakat di Indonesia telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah Denmark. Meski demikian, kerjasama yang dijalin belum mampu mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan riil dan melakukan harmonisasi peraturan sehingga kerjasama tersebut masih perlu diperkuat. 

Sebagai penutup, sebuah adagium hukum berbunyi “het recht hink achter de feiten aan”, menggambarkan kondisi hukum yang selalu tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Namun demikian, sejatinya pendekatan hukum sebagai rekayasa sosial telah mampu menjawab problematika modern yang terjadi saat ini. Berdasarkan uraian diatas, regulasi dan kerjasama internasional memainkan peran yang sentral dalam mengimplementasikan circular fashion. Tingginya urgensi untuk mengatasi permasalahan fast fashion yang berdampak besar pada lingkungan perlu didukung komitmen kuat pemerintah untuk berada di pihak pro-lingkungan dan mentranslasikannya dalam tataran regulasi yang holistik. Selanjutnya, circular fashion merupakan upaya yang harus didorong kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang. Dengan demikian, harapannya negara-negara di seluruh dunia berada dalam satu visi dan misi yang sama untuk menciptakan atmosfer yang mendukung implementasi circular fashion secara global. 

Referensi: 

“A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future,” 2017. https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy

Barnes, L., and G. Lea‐Greenwood. “Fast Fashion in the Retail Store Environment.” International Journal of Retail & Distribution Management 38, no. 10 (2010): 760–72. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09590551011076533

Boucher, Julien, and Damien Friot. “Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources,” 2017. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf

Brismar, Anna. “What Is Circular Fashion?,” 2017. https://greenstrategy.se/circular-fashion-definition/

Directorate-General for Environment. EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (2022). https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en 

Institute for Essential Service Reform. “Subsidi Energi Fosil Menghambat Transisi Energi,” 2021. https://iesr.or.id/subsidi-energi-fosil-menghambat-transisi-energi 

Kirchherr, Julian, Laura Piscicelli, Ruben Bour, Erica Kostense-Smit, Jennifer Muller, Anne Huibrechtse-Truijens, and Marko Hekkert. “Barriers to the Circular Economy: Evidence From the European Union (EU).” Ecological Economics 150 (2018): 264–72. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.04.028

Kompas. “Kurangi Limbah Tekstil, Bappenas Ajak Industri Terapkan Konsep Fashion Sirkular,” 2022. https://money.kompas.com/read/2022/02/24/083300926/kurangi-limbah-tekstil-bappenas-ajak-industri-terapkan-konsep-fashion-sirkular?page=all 

“New York Fashion Sustainability Act: Now In Committee,” 2022. https://www.natlawreview.com/article/new-york-fashion-sustainability-act-now-committee

Preston, Felix. “A Global Redesign? Shaping the Circular Economy.” Chatham House Briefing, 2012. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy, Environment and Development/bp0312_preston.pdf 

Pound, Roscoe (1965) "Contemporary juristic theory," dalam Dennis LLOYD (ed.) Introduction to Jurisprudence. London: Stevens and Sons. Second edition, pp. 247-252.

Smitts, Helene. “Fashion Industry, We Must Prepare for New Regulations,” 2022. https://sourcingjournal.com/topics/sustainability/recover-texiles-recycling-fashion-industry-regulations-waste-337870/

Stanton, Audrey. “What Is Fast Fashion, Anyway?,” n.d. https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-fast-fashion.

United Nations Environment Programme. “Financing Circularity: Demystifying Finance Fort The Circular Economy” 2020. https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/

———. “UN Alliance For Sustainable Fashion Addresses Damage of ‘Fast Fashion,’” 2022. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-alliance-sustainable-fashion-addresses-damage-fast-fashion

Webb, Ella. “EU Moves to Legislate Sustainable Fashion. Will It Work?,” 2022. https://www.voguebusiness.com/sustainability/eu-moves-to-legislate-sustainable-fashion-will-it-work