Saat ini isu mengenai implementasi ekonomi sirkular semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Indonesia bahkan sudah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan lima sektor prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024. Implementasi ekonomi sirkular ditujukan untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam. 

Dalam mendukung pengembangan ekonomi sirkular, Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI) yang berafiliasi dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM hadir dengan semangat pengembangan UKM dan komunitas serta institusi berbasis ekonomi sirkular yang berlandaskan pada kearifan dan pengetahuan lokal. Saat ini, KESI telah memiliki lebih dari 20 anggota di Yogyakarta, Bali, dan berbagai wilayah lain di Indonesia seperti Rumijo Eco Indonesia, Sekolah Sampah Ringas Trengginas, dan Yayasan Sanggar Anak Alam (SALAM). Pada Desember 2022 lalu,  KESI juga turut terlibat aktif dalam menyelenggarakan Circular Economy Expo yang dihadiri lebih dari 50 tenants yang bergerak di bidang industri, komunitas, dan edukasi. 

Setelah mengembangkan dan mengokohkan jejaring konsorsium, KESI menyelenggarakan pertemuan rutinnya di Kantor PSPD UGM sebagai Sekretariat KESI pada 28 Januari 2023. Pertemuan ini menjadi tonggak awal KESI untuk merefleksikan komitmennya dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular untuk anggotanya. Dalam pertemuan kali ini, anggota KESI berdiskusi mengenai peluang dan tantangan implementasi ekonomi sirkular pada berbagai sektor utamanya, sektor UKM dan komunitas. 

Tindak lanjut dari diskusi ini pada beberapa bulan ke depan, KESI akan segera menyelenggarakan pelatihan keterampilan, manajemen, dan pemasaran  untuk anggotanya, dan kemudian akan diujikan kepada publik. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi kunci untuk permasalahan UMKM yang memiliki keterbatasan akses dalam bidang keterampilan, manajemen, dan pemasaran. Jangkauan peserta dari pelatihan ini ditargetkan dapat dilakukan secara menyeluruh termasuk pelatihan yang terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya terbatas pada anggota KESI. Dengan demikian, KESI akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan ekonomi sirkular berbasi kolaborasi dan pemberdayaan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM, Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI), dan Sedaya Indonesia mengadakan Kelas Komunitas Berdaya pertama seputar Optimalisasi Google Maps untuk UMKM dan Komunitas pada Rabu (15/2). Kelas diisi oleh Hadit Fikri Falah, S.Hub.Int, selaku Local Guide dan Google Maps Associate, dengan sharing pengetahuan dan praktik untuk meningkatkan performa UMKM dan komunitas melalui Google Maps. 

Kelas dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi wawasan dasar mengenai Google Maps dan optimalisasi fitur pengulasan Google Maps bagi UMKM dan komunitas. Sesi pertama membahas mengenai sejarah kemunculan dan popularitas Google Maps hingga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sesi selanjutnya diisi dengan sharing metode penyusunan struktur dan gaya konten ulasan di Google Maps yang berpotensi memaksimalkan bisnis UMKM dan aktivitas komunitas. Selain itu, Hadit juga membagikan berbagai strategi unik untuk meningkatkan ulasan pada Google Maps.

Kelas ditutup dengan pembagian hadiah apresiasi bagi para peserta berdasarkan simulasi praktik ulasan terbaik dan sambutan penutup dari Kepala PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani. Peserta antusias dalam mengikuti kelas dengan aktif bertanya dan mengajukan pendapat.    

Telah cukup lama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bergelut dengan persoalan pengelolaan sampah. Tak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk menjalankan tata kelola sampah di daerah ini, namun mewujudkan pengelolaan sampah yang rapi masih menjadi pekerjaan rumah. Sejauh ini, jawaban atas masalah pengelolaan sampah masih didasarkan pada solusi sementara yang kurang berkelanjutan seperti pembukaan dan perluasan tempat pengolahan sampah, serta pelarangan pembuangan sampah anorganik. Namun, sejauh apa solusi tersebut mampu bertahan di saat timbunan sampah relatif meningkat?

Mencermati kondisi yang ada, pengelolaan sampah di Yogyakarta perlu ditangani melalui kerja sama lintas-sektor secara partisipatif. Artinya, upaya pengelolaan sampah akan melibatkan langsung sektor industri, komunitas masyarakat, dan pemerintah dalam setiap rantai pengeloaannya.

Boy Candra, inisiator Guwosari Training Center (GSTC), berpandangan bahwa belum terintegrasinya pengelolaan sampah di Yogyakarta menjadi tantangan besar dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurut Boy, kenaikan jumlah sampah saat ini di Yogyakarta bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini karena industri berbasis pengolahan sampah masih mampu meningkatkan kapasitas produksi, di tengah permintaan produk daur ulang yang relatif tinggi. Boy memberikan gagasan terkait integrasi dan diversifikasi pengelolaan sampah di Yogyakarta.

Pertama, tata kelola manajemen sampah memerlukan integrasi lintas tingkat melalui satu komitmen untuk menjaga lingkungan dan memberikan keuntungan bagi seluruh pihak dengan adil. Upaya untuk menggalakkan kebijakan “satu kalurahan, satu pengolahan sampah” hingga proses akhir di kapanewon menjadi paling mutakhir. Berangkat dari gagasan kebijakan itu, maka kalurahan menjadi pengendali pertama manajemen sampah pada skala lokal yang sudah seharusnya diperhatikan dengan serius. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya tata kelola sampah, hingga pembentukan komunitas pengelola sampah berbasis masyarakat.

Kedua, tata kelola manajemen sampah selain memerlukan integrasi lintas tingkat, juga penting untuk menyepakati diversifikasi一termasuk spesialisasi一jenis sampah apa yang diolah oleh industri pengolah sampah lanjutan. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antarpelaku usaha pengelola sampah, termasuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Lebih lanjut, diversifikasi ini akan membantu memetakan potensi luaran hasil industri pengolah sampah yang ada di Yogyakarta. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menerima kunjungan dari University of Tennessee dan GEO FISIPOL UGM pada Kamis (5/1). Kunjungan dilakukan Dr. Paul K. Gellert dan dua mahasiswa dari University of Tennessee untuk memperoleh pemahaman terkait profil dan aktivitas PSPD. Kepala PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani, menyambut baik perwakilan yang hadir serta mengarahkan jalannya sesi sharing.

Pada sesi sharing, baik Dr. Riza Noer Arfani dan Dr. Paul K. Gellert menyampaikan fokus studi dan riset masing-masing institusi. Diskusi berputar pada peluang kolaborasi terkait isu-isu ekonomi dalam sektor agrikultur, agribisnis, hingga industri ekstraktif. Di akhir sesi diskusi, kedua pihak sepakat untuk semakin aktif memperkaya pengetahuan dan kegiatan seputar isu ekonomi, terlebih dalam kerangka kerja sama dengan WTO. Dr. Paul K. Gellert juga menyampaikan kemungkinan kembali ke Indonesia untuk keperluan riset lebih lanjut. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) menyelenggarakan Sarasehan Demokrasi Volume I pada Rabu (11/01). Membawa topik “Diskursus Demokrasi Lintas Orde”, sarasehan edisi pertama ini diselenggarakan di Amphitheater BRI Works Fisipol UGM. Dalam sarasehan ini turut hadir Praktisi Politik Mayjen TNI (Purn.) IGK Manila, Kepala PSPD UGM Dr. Riza Noer Arfani, dan Bagas Damarjati sebagai Perwakilan dari Mahasiswa yang berperan sebagai narasumber.

Diskusi dibuka oleh pemaparan dari Mayjen TNI (Purn) IGK Manila yang menekankan pentingnya peran akademisi dan kampus untuk menciptakan narasi demokrasi yang ideal. Alih-alih terlibat dalam politik praktis, kampus dan akademisi harus menjadi tujuan bagi politisi untuk meminta saran dan masukan.

Selanjutnya, Dr. Riza  dalam pemaparannya menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam masa yang terombang-ambing, maka dari itu dibutuhkan peran akademisi dan kampus untuk menciptakan praktik demokrasi yang ideal di Indonesia.

Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Bagas yang menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa dalam narasi demokrasi. Walau demikian, menurutnya dewasa ini mahasiswa tidak mendapatkan ruang yang cukup agar aspirasinya ditampung.

Dipandu oleh Peneliti PSPD UGM Mario Aden Bayu Valendo, diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung dengan interaktif dan lancar. Selain dilakukan secara luring, sarasehan kali ini juga disiarkan secara daring melalui Instagram Live yang bisa disaksikan melalui akun Instagram @CWTSUGM.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sumber Sumilir merupakan kelompok masyarakat penggerak aktivitas sektor pariwisata di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Kalurahan ini secara luas dikenal dengan destinasi pariwisata Bukit Teletubbies dan Rumah Domes, ditambah lingkungannya yang asri dan teduh karena hamparan lahan pertanian dan penghijauan. 

Mengangkat misi untuk membangkitkan geliat pariwisata kembali di Kalurahan ini yang telah dua tahun dihantam pandemi, Pokdarwis Sumber Sumilir memilih pendekatan yang progresif untuk membenahi kondisi lingkungan di daerahnya, sekaligus berinovasi untuk memberdayakan sektor pariwisata yang dapat mengundang turis. Kondisi lingkungan yang berupaya dibenahi tersebut karena penanganan sampah yang belum optimal, ditandai dengan aktivitas pembuangan sampah ke aliran sungai dan perkebunan, maupun pembakaran sampah.

Inisiasi lahirnya gerakan lingkungan untuk memberikan nafas kehidupan kembali bagi geliat pariwisata dicetuskan oleh Pokdarwis Sumber Sumilir yang dikoordinasikan oleh Andy Purnawan. Andy, sapaan akrabnya, juga menekuni dunia ekonomi kreatif melalui jenama “Kenandy”. Sebuah industri kreatif berbasis kriya dari olahan kulit untuk dibuat menjadi berbagai macam produk alat tulis ini memiliki satu langkah yang sama untuk berkolaborasi di Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI). Menurut Andy, semangat untuk menjaga lingkungan perlu menjadi kesatuan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Semangat Andy untuk berkontribusi menjaga lingkungan di Desa Wisatanya kian bergelora ketika mendapati pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan yang belum berjalan baik. Andy melihat bahwa aspek pariwisata dan kebersihan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Andy membayangkan bahwa atraksi wisata di Kalurahan Sumberharjo akan berbasis ecotourism一memadukan kearifan lokal kehidupan pedesaan dengan atraksi wisata alam. Secara umum, konsep ecotourism tersebut akan dikemas melalui kegiatan Bersih Desa.

Sebagai upaya untuk mendukung terciptanya desa wisata yang bersih, Pokdarwis Sumber Sumilir yang dipimpin oleh Andy ini telah mencanangkan gerakan pilah sampah ke 18 padukuhan di Kalurahan Sumberharjo. Bekerja sama dengan Rapel Indonesia, gerakan ini telah mengorbitkan tiga bank sampah di Kalurahan ini selama empat bulan terakhir, yakni Bank Sampah Cincing Jarik, Puspa, dan Brilian Teletubbies.

Salah satunya yakni Bank Sampah Cincing Jarik yang telah berjalan selama tiga bulan. Bank sampah ini beranggotakan 10-12 kepala keluarga. Praktik yang dilakukan oleh anggota bank sampah adalah aktivitas memilah sampah langsung dari rumah tangga, sebelum akhirnya disetorkan kepada depot pengumpulan bank sampah setiap bulannya.

Tak berhenti di sana, Andy dan pengurus Pokdarwis pada 21 Desember 2022 lalu juga mengadakan sosialisasi gerakan pilah sampah ke Padukuhan Sengir. Marta Yenni selaku perwakilan Rapel Indonesia yang memberikan materi pada sosialisasi ini menekankan bahwa sistem bank sampah akan secara langsung mendukung praktik ekonomi sirkular untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan warga yang sehat, terlebih kawasan ini merupakan desa wisata. Dengan demikian, Andy berharap gerakan pilah sampah ini mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan guna memberdayakan sektor pariwisata di Kalurahan Sumberharjo pasca-pandemi.

Peningkatan inflasi dan potensi krisis ekonomi di berbagai negara memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan dari industri garmen dan tekstil di Indonesia. Meski pernah menjadi primadona di tahun 1990-an sebagai fokus pengembangan industrialisasi nasional, industri garmen dan tekstil mulai tidak stabil sejak pandemi COVID-19  hingga berlangsungnya tren kenaikan inflasi di berbagai negara saat ini. Kondisi global yang semakin memburuk mendorong pengusaha industri garmen untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dan melakukan PHK. 

Industri garmen dan tekstil sendiri saling berkaitan, tapi dalam praktiknya terdapat perbedaan fokus dalam pengembangan masing-masing industri. Industri garmen merupakan industri yang lebih berfokus pada pembuatan pakaian jadi, sementara industri tekstil mencakup proses pembuatan pakaian dari serat hingga menjadi pakaian jadi. Industri terkait dengan tekstil merupakan industri padat karya Indonesia yang menyerap 1,4 juta pekerja pada tahun 2021. 

Peningkatan Jumlah PHK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) industri garmen dan tekstil terjadi di berbagai daerah Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menyampaikan bahwa industri sepatu tanah air mengalami penurunan pesanan untuk ekspor setidaknya sejak Juli 2022. Pendataan yang terlambat terhadap realisasi pengiriman ekspor produk garmen dan tekstil Indonesia menyebabkan seolah-olah industri garmen dan tekstil terlihat masih bertumbuh. Hal ini juga menyebabkan jumlah karyawan yang terkena PHK belum dapat terdata dengan baik. 

Fenomena terjadinya PHK juga terjadi di wilayah Subang, Jawa Barat, di mana Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang Yenni Nuraeni menyampaikan PHK sekitar 10.000 karyawan dari 25 pabrik garmen di daerah Subang. Hal yang sama disampaikan oleh Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Sariat Arifia, di mana perusahaan-perusahaan industri garmen sudah mengurangi lebih dari 50% jumlah tenaga kerja dan kapasitas karyawan dari masa sebelumnya. Data PPTPJB menunjukkan tutupnya 18 pabrik garmen di daerah Jawa Barat yang menyebabkan PHK lebih dari 90.000 orang. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pengurangan jumlah tenaga kerja dalam industri tekstil dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta tenaga kerja pada Agustus 2022. 

Alasan Terjadinya PHK

Terjadinya PHK massal dalam industri garmen dan tekstil Indonesia dilatarbelakangi satu isu besar, yakni berkurangnya pesanan dari pembeli di luar negeri. Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Aloysius Santoso, permintaan ekspor dari pasar Amerika Serikat dan Eropa terhadap industri garmen dan tekstil Indonesia kemungkinan akan berkurang 50% hingga pertengahan tahun 2023. Peningkatan inflasi akibat naiknya harga-harga barang pokok mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan dengan mengurangi pembelian terhadap produk-produk industri garmen dan tekstil yang tidak termasuk kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan produk tekstil dan garmen yang telah dikirim sebelumnya belum dapat sepenuhnya diserap pasar sehingga terjadi kelebihan pasokan di negara tujuan ekspor yang kemudian menurunkan jumlah pesanan kepada industri garmen dan tekstil. 

Regulasi pandemi COVID-19 untuk membatasi mobilisasi kapal pengangkut barang ekspor juga berdampak terhadap terjadinya keterlambatan pengiriman produk-produk garmen dan tekstil ke negara tujuan. Produk garmen dan tekstil yang harusnya telah sampai dalam masa pandemi menjadi terlambat untuk dipasarkan sehingga permintaan baru pun berkurang. 

Pentingnya Peran Pemerintah Indonesia 

Peningkatan jumlah tenaga kerja industri padat karya garmen dan tekstil yang mengalami PHK sepatutnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan proses kalkulasi PHK sebelum mengambil langkah pencegahan PHK yang lebih masif lagi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, pertumbuhan industri tekstil dan garmen secara agregat masih dianggap baik sehingga pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih dalam terkait dengan isu PHK yang sedang berkembang.

Isu PHK di Indonesia yang akhir-akhir ini tidak hanya tersentral pada industri garmen dan tekstil meningkatkan desakan akan hadirnya langkah-langkah preventif dan solutif dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa permasalahan PHK di sektor industri garmen dan tekstil harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena dapat berimbas pada lebih banyak sektor lain di tengah ancaman krisis dan resesi ekonomi tahun mendatang. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah konkret seperti menyerap produk-produk industri kecil/menengah garmen lokal serta memperluas pangsa pasar dengan membidik negara-negara yang perekonomiannya masih stabil sebagai tujuan ekspor baru. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM mengadakan Interactive Talk Show dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Sirkular melalui Keterlibatan Industri dan Komunitas” pada Kamis (8/12). Talk Show diselenggarakan di Selasar Barat FISIPOL UGM dan dihadiri empat pembicara, yakni Prof. Dr. Edia Rahayuningsih (Kepala Indonesia Natural Dye Institute/INDI UGM), Sri Wahyaningsih, Bsc (Pendiri Sanggar Anak Alam), Ir. Setyo Hastuti, M.P (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY), dan Boy Chandra (Ketua Guwosari Training Center). Talk Show ini merupakan bagian dari Circular Economy Forum (CEF) dalam UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region. 

Di bawah arahan moderator Josh Handani, Ketua Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI), Talk Show dibuka dengan pemaparan Prof. Dr. Edia Rahayuningsih terkait peran INDI UGM dalam menghidupkan kembali penggunaan pewarna alami sebagai wujud kearifan lokal dan warisan budaya. Sebagai negara dengan sumber daya yang melimpah, Indonesia didorong untuk memiliki spirit memproduksi berlandaskan prinsip ekonomi sirkular. Prof. Edia menekankan bahwa pewarna alami bukanlah produk semata, melainkan sebuah gerakan yang membutuhkan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak. 

Dari sudut pandang pemerintah, Ir. Setyo Hastuti, M.P menyampaikan pentingnya kerja sama pentahelix antara pemerintah, pengusaha, media, komunitas, dan masyarakat dalam mengembangkan UMKM yang berbasis keberlanjutan lingkungan. Untuk mendorong pengembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, reformasi pengelolaan UMKM ditekankan harus mencakup formalisasi dan transformasi digital.

Pemaparan dilanjutkan oleh Ibu Sri Wahyaningsih, Bsc yang menjelaskan sistem pendidikan Sanggar Anak Alam dari tingkat TK hingga SMA. Dengan memberikan kebebasan terhadap pelajar untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang menjadi ketertarikan mereka, Sanggar Anak Alam mengedepankan kurikulum berbasis praktik dan riset untuk memupuk keahlian wirausaha dan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. 

Talk Show diakhiri dengan pemaparan materi oleh Boy Chandra dari Guwosari Training Center (GSTC) terkait peran penting pemulung sebagai pemerhati lingkungan dan manajemen bebas sampah (zero waste management) yang diterapkan dalam pendirian GSTC. GSTC berfokus pada pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip bahwa sampah yang masuk harus keluar menjadi end product. Pada tahun 2020, GSTC merealisasikan prinsip yang sejalan dengan ekonomi sirkular tersebut melalui pembuatan teknologi mesin pengubah sampah menjadi balok. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM mengadakan Interactive Talk Show dengan tema “Menghubungkan Sekolah dengan Adopsi Ekonomi Sirkular” pada Rabu (7/12). Talk Show diselenggarakan di Selasar Barat FISIPOL UGM dan dihadiri empat pembicara, yakni Julie B. Appelqvist (Kepala Kerjasama Sektor Lingkungan, Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia), Drs. Muthoin, M.Si (Kepala BAPPEDA Kota Salatiga), Dr. Nurhadi, S.Sos, M.Si. (Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM), dan Dr. Junita Widiati Arfani (Koordinator IGPA). Talk Show ini merupakan bagian dari Circular Economy Forum (CEF) dalam UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region. 

Di bawah arahan moderator Suci Lestari Yuana, MA, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM, Talk Show dibuka dengan pemaparan Julie B. Appelqvist terkait pengembangan ekonomi sirkular di Copenhagen, Denmark. Julie membagikan beberapa strategi sosialisasi ekonomi sirkular di tingkat pendidikan dasar, seperti pemberian sebutan pahlawan sampah bagi siswa, inisiasi tren konsep sekolah bebas sampah, dan modifikasi kurikulum yang berorientasi pada praktik. Pengamalan ekonomi sirkular di ranah pendidikan juga akan terdukung dengan kebijakan dan kolaborasi dari pemerintah lokal.

Mewakili Pejabat Walikota Salatiga, Drs. Muthoin, M.Si selaku Kepala BAPPEDA Kota Salatiga menyampaikan upaya Salatiga mengatasi dampak pandemi melalui pemulihan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sampah. Beberapa praktik yang sejalan dengan ekonomi sirkular dapat dijumpai dalam pemanfaatan sisa makanan oleh peternak dan air cucian untuk pupuk cair petani di Salatiga. Selain itu, Salatiga merencanakan alokasi APBD untuk mendukung sekolah hijau dan pengadaan bank sampah di setiap RW. 

Dari sudut pandang akademisi, Dr. Nurhadi, S.Sos, M.Si menekankan peran penting pendidikan untuk menanamkan budaya ekonomi sirkular. Dr. Nurhadi menyampaikan tiga fungsi perguruan tinggi dalam memaksimalkan peran tersebut, yakni fungsi kampanye, fungsi riset dan pengembangan, serta fungsi advokasi.      

Talk Show dilanjutkan dengan pemaparan Dr. Junita mengenai tujuan dan kegiatan IGPA atau Indonesia Green Principal Award. Sebagai ajang pendampingan kepala sekolah dasar dan menengah, IGPA didesain untuk melembagakan praktik dan prinsip ekonomi sirkular kepada anak-anak mulai dari usia dini. IGPA diadakan sejak awal 2022 sebagai hasil kolaborasi lembaga pendidikan, riset, dan industri yang telah diikuti oleh 33 kepala sekolah dari 2 gelombang pelatihan.

Talk Show diakhiri dengan pengumuman perilisan buku karya kepala sekolah peserta IGPA bertajuk “Menemukan Kembali Mutiara Keberlanjutan” dan pemberian sertifikat rekognisi terhadap beberapa sekolah. Sertifikat rekognisi dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, kategori Knowledge Co-Production yang diberikan kepada SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dan SD Muhammadiyah Ketanggungan. Kedua, kategori Outreach Program yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Program Unggulan Khusus Kottabarat Surakarta dan SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Ketiga, kategori Curriculum Design/Adoption yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Sudagaran dan MI Muhammadiyah Ajibarang. Keempat, kategori Partnership Building yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Plus Salatiga.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM menyelenggarakan Forum Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular, dan Transformasi Industri pada Selasa (6/12). Sebagai bagian dari UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region, forum ini bertujuan menghasilkan usulan kebijakan perdagangan dan transformasi industri berbasis ekonomi sirkular dari dialog multi pihak n-helix. Partisipan forum terdiri atas delegasi WTO, pemerintah nasional, pemerintah daerah, akademisi dan pendidik, komunitas, hingga industri yang hadir secara daring maupun luring di Gedung Pusat (Rektorat) UGM.

Forum Kebijakan dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM Dr. Wawan Mas’udi dan Kepala PSPD UGM Dr. Riza Noer Arfani. Dr. Wawan dan Dr. Riza menekankan pentingnya belajar dari masyarakat sebagai inisiator ekonomi sirkular dalam merumuskan kebijakan. “Tidak perlu kerangka teoritik yang ndakik-ndakik, tapi bisa belajar dari inisiatif yang sudah mengakar dari masyarakat,” ucap Dr. Wawan. Bersama Dr. Poppy Sulistyaning Winanti selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL UGM, Dr. Riza memfasilitasi jalannya sesi pertama diskusi yang diisi pemaparan dari Dr. Werner Zdouc (Direktur Manajemen Pengetahuan dan Informasi, Divisi Jangkauan Akademik dan World Trade Organization/WTO Chairs), H.E. Dandy Iswara (Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II Jenewa/Duta Besar), Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. (Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM) dan Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MA (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM).

Dalam sambutannya, Dr. Werner Zdouc menekankan pentingnya ekonomi sirkular untuk menggantikan ekonomi tradisional yang mengeksploitasi sumber daya dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam konteks pengembangan ekonomi sirkular di negara-negara ASEAN, Amerika Latin, dan Karibia (SEA-LAC), Dr. Werner menekankan urgensi penyelesaian beberapa isu seperti definisi dan klasifikasi mengenai masa akhir produk, prosedur penilaian kesesuaian, perizinan, bantuan terhadap isu perdagangan, serta pembangunan kapasitas terkait perdagangan. Penting pula bagi pemerintah SEA-LAC untuk tidak hanya melakukan sosialisasi ekonomi sirkular bagi pemangku kepentingan bisnis, tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat sipil dalam praktik konsumsi. 

Menyambung Dr. Werner, H.E. Dandy Iswara menggarisbawahi pentingnya Indonesia untuk bekerja sama dalam menerapkan COP26 dan Perjanjian Paris di tengah pertumbuhan penduduk yang signifikan. Terdapat beberapa target Indonesia yang harus dicapai, di antaranya implementasi ekonomi sirkular untuk mengurangi emisi dan target perikanan berkelanjutan. H.E. Dandy juga menegaskan kolaborasi usaha nasional dan internasional untuk mencapai implementasi ekonomi sirkular yang tepat guna dan adil bagi setiap negara. 

Mewakili kalangan akademisi, Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. menyorot potensi terwujudnya ekonomi sirkular melalui peningkatan peran hutan dalam penyerapan karbon. Dr. Pramono menyampaikan lima sektor utama yang harus disorot dalam perencanaan pembangunan rendah karbon, yaitu perhutanan, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah dan sampah. Di samping peran hutan, ekonomi sirkular juga dapat muncul dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah. Prof. Catur Sugiyanto, MA menegaskan bahwa aspek peningkatan kelembagaan, teknologi, dan pendampingan menjadi penting dalam mendukung pengembangan UMKM yang memberdayakan masyarakat sekaligus menunjang pencapaian ekonomi sirkular oleh masyarakat. 

Rangkaian acara kemudian diisi dengan sesi formulasi kebijakan, di mana setiap pihak dari perwakilan daerah, komunitas, dan perusahaan bertukar ide dan menceritakan usaha dari masing-masing sektor mengenai berbagai kebijakan dan praktik ekonomi sirkular. Muncul berbagai isu menarik, misalnya terkait perbedaan prioritas pendekatan berbasis perubahan pola pikir dan keuntungan, karakteristik dan ketersediaan ruang setiap wilayah, isu pemantauan dan penilaian daur ulang, kesulitan komitmen terhadap inisiasi ekonomi sirkular, dan strategi konkret yang dapat diaplikasikan melalui sinergi lintas sektor. 

Forum Kebijakan diakhiri dengan sesi materi dari Prof. Daniel C. Esty dari Yale University. Dengan mengapresiasi hasil G20 Indonesia dan menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Prof. Daniel menekankan tiga elemen penting dalam implementasi ekonomi sirkular bagi Indonesia. Pertama, diperlukan perbaikan dan penguatan dalam kerangka kebijakan di level global, nasional, hingga sub-nasional. Kedua, diperlukan pergeseran norma bisnis, cara berpikir, dan fasilitasi dalam aspek finansial dan perdagangan yang terarah pada aksi perubahan iklim. Terakhir, diperlukan gerakan sosial dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mendorong transisi ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular.

Pada akhirnya, Forum Kebijakan menghasilkan kesepakatan berupa perumusan regulasi ekonomi sirkular yang partisipatif dan akomodatif terhadap berbagai aspirasi. Beberapa kesimpulan yang muncul mencakup: (1) pembentukan regulasi yang tidak sekadar bersifat top-down dan minim pengawasan, melainkan disertai dengan alternatif multi-sektor; (2) peningkatan riset pada aspek-aspek yang bersifat intangible seperti pola gaya hidup; (3) pembentukan bagan solusi alur ekonomi sirkular yang memaksimalkan unsur adat, agama, pendidikan, budaya, hukum, dan ekonomi lokal. Kesepakatan diharapkan dapat menjadi materi roadshow kebijakan PSPD UGM pada awal tahun 2023 yang terlebih dahulu difokuskan di daerah KARTAMANTUL (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul).