Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) pada Jumat, 11 Agustus 2023. Kunjungan dilakukan oleh Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. dan 6 peneliti untuk memperoleh pemahaman terkait pemberlakuan ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement). Bergabung melalui media daring, Kepala PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani menyambut baik kehadiran dari perwakilan yang hadir. 

Diskusi membahas berbagai isu dan dampak penerapan ATIGA terhadap perdagangan dan upaya Indonesia untuk mendukung ATIGA, baik di dalam negeri maupun lingkup ASEAN. Di akhir sesi diskusi, perwakilan FISIP UNDIP menyampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan PSPD UGM baik dalam hal produksi pengetahuan maupun kegiatan lainnya, salah satunya mengenai isu ekonomi sirkular. 

Pada Jumat (9/6), PSPD UGM bersama Suryakanta Institute menyelenggarakan Sarasehan Demokrasi Ekonomi Indonesia (SARDEIN) dengan tema "Magang Mahasiswa di Tengah Pusaran Rezim Ketenagakerjaan Indonesia". Diskusi daring ini mengundang Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.(Adv), selaku Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, untuk mendiskusikan fenomena magang di Indonesia dari kacamata hukum dan implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja.

SARDEIN dipantik dengan penyampaian permasalahan kondisi regulasi magang mahasiswa Indonesia. Berangkat dari Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 (Permenaker 6/2020) tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Nabiyla menggarisbawahi keterbatasan ruang lingkup regulasi pelaksana UU Ketenagakerjaan tersebut dalam melindungi mahasiswa dari risiko eksploitasi. Permenaker 6/2020 yang ternyata hanya mengatur skema apprenticeship (pelatihan kerja lembaga) alih-alih internship (magang mahasiswa) membuka celah bagi beberapa perusahaan untuk memanfaatkan magang sebagai tameng politik pekerja murah. Celah demikian ada dikarenakan “apprenticeship” dan “internship” seringkali hanya diterjemahkan sebagai “magang” dalam Bahasa Indonesia sehingga terjadi pemaknaan konsep magang yang terlalu luas. Dampaknya, perusahaan berlomba-lomba membuka lowongan magang yang tidak lagi didasarkan pada motif edukasi, melainkan pada penghematan biaya tenaga kerja yang mengesampingkan hak mahasiswa.

Peningkatan jumlah lowongan magang yang pesat menjadikan magang sebagai parameter kualitas mahasiswa era kini dan norma penjamin peluang kerja setelah lulus. Selain menambah beban mahasiswa, normalisasi magang dipandang Nabiyla sebagai ancaman struktural terhadap keseimbangan jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Permasalahan seperti inilah yang menjadikan revisi Permenaker 6/2020 penting dilakukan untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum Indonesia bagi mahasiswa dalam program magang. Lebih lanjut, mahasiswa juga dihimbau untuk lebih jeli dalam memilih program magang.

Diskusi disambung dengan sesi tanya-jawab dan sharing bersama peserta SARDEIN yang merasakan dampak tren magang mahasiswa terkini terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, mulai dari jurnalistik, kesehatan, hingga pendidikan. Sejalannya tekanan yang dialami peserta SARDEIN dari beragam latar belakang ini semakin membuktikan urgensi perbaikan sistem ketenagakerjaan Indonesia saat ini. 

Rangkaian Bootcamp #NaiKelas: Mahir Data yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan Data Science Indonesia (DSI) Chapter Yogyakarta telah sampai pada pertemuan terakhir. Kelas diadakan pada Sabtu (27/5) dengan topik “Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Tren Data”. Dalam pertemuan ini, hadir Salsabila Zahirah Pranida atau yang akrab disebut Ira dari DSI Chapter Yogyakarta sebagai pemateri. 

Pertemuan diawali dengan penjelasan Ira mengenai manfaat pengambilan keputusan melalui pola atau tren. Menurut Ira, analisis tren data memberikan empat manfaat krusial untuk mengambil keputusan bisnis. Pertama, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran. Ketiga, memperkuat daya saing usaha. Keempat, mendorong adanya efisiensi dalam operasional usaha.

Selain itu, Ira juga menekankan tentang kerangka kerja pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan penggunaan data. Kerangka kerja ini dapat disebut dengan APPASA (Ask, Prepare, Process, Analyze, Share, dan Act). Kerangka kerja ini membantu menyusun strategi yang terstruktur dalam proses pengambilan keputusan oleh pelaku UMKM dan komunitas masyarakat. 

Untuk mengukur ketercapaian rangkaian program, pertemuan ini diakhiri dengan uji evaluasi bagi seluruh peserta dengan menguji pemahaman peserta terkait empat materi pertemuan bootcamp. Materi tersebut meliputi: Cara memahami data digital, cara menganalisis data digital, cara menyajikan data digital, dan cara mengambil keputusan bisnis berbasis tren data. Setelah hasil uji evaluasi ini diolah, para peserta juga akan memperoleh sertifikat.

Setelah mempelajari pengolahan data pada pertemuan kedua, Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM berkolaborasi dengan Data Science Indonesia (DSI) Chapter Yogyakarta mengadakan Kelas Bootcamp #NaiKelas yang ketiga pada Minggu (20/05). Berjudul “Cara Menampilkan Data dengan Kreatif”, pemateri dalam pertemuan kali ini adalah Bima Putra Pratama, seorang analytics engineer di Partipost dan juga ilmuwan data. Sebagai ilmuwan data, Bima juga berpengalaman membuka berbagai kelas pengenalan data bagi pemula melalui platform-nya, Ngulik Data.

Kelas ketiga ini diawali dengan pemaparan dari manfaat visualisasi data dan juga mengenalkan salah satu tools dari Google yakni Looker Studio untuk melakukan visualisasi data. Kemudian, peserta juga diajak mempraktikkan penggunaan Looker Studio secara langsung dan bertahap; mulai dari pengenalan fitur-fitur, penentuan bagian data yang akan ditampilkan, penentuan layout, hingga bagaimana menyajikan data dengan grafik, serta komponen-komponen pendukung lainnya.

Dalam kelas ini, Bima memandu peserta dalam langkah-langkah penyajian data. Bima berharap, para peserta dapat mengaplikasikan dengan baik Looker Studio untuk mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian Kelas Bootcamp #NaiKelas, Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM berkolaborasi dengan Data Science Indonesia (DSI) Chapter Yogyakarta dan SiBakul Jogja mengadakan Kelas Bootcamp kedua secara hybrid pada Sabtu (13/5) di kantor PSPD UGM. Kelas ini dibawakan oleh Titan Bagus dari DSI Chapter Yogyakarta mengenai “Cara Mengolah Data Retail dan Transaksi”. 

Dalam pemaparannya, Titan menjelaskan teknik dasar untuk merapikan data untuk keperluan bisnis. Titan juga menekankan bahwa data menjadi sangat penting dalam mengetahui kondisi pasar dan menentukan strategi bisnis yang tepat dan baik untuk peningkatan keuntungan bisnis. Di samping penggunaan data untuk meningkatkan keuntungan bisnis, penggunaan data digital juga sangat krusial dalam memperbaiki internal perusahaan untuk menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi. Dalam kelas ini, Titan juga memandu secara langsung para peserta untuk melakukan praktik pengolahan data dengan Google Spreadsheet. 

Kelas berlangsung secara interaktif dengan diskusi antara pemateri dengan peserta Kelas Bootcamp, baik dengan yang hadir melalui zoom dan yang hadir di PSPD UGM. 

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan peluang kepada pelaku bisnis seperti UMKM untuk memanfaatkan data digital demi kemajuan bisnis. Berangkat dari peluang tersebut, Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM mengadakan Bootcamp Mahir Data Digital pada Sabtu (6/5) dengan topik “Cara Memahami Data Retail dan Transaksi" yang diikuti oleh berbagai peserta seperti pelaku UMKM, mahasiswa, dan komunitas sosial. Kegiatan bootcamp kali ini merupakan salah satu dari rangkaian empat pelatihan untuk memberikan pemahaman awal dan penyadaran akan pentingnya peran data digital bagi para peserta. Pertemuan ini membahas berbagai jenis sumber data seperti  sistem point-of-sale (POS), media sosial, platform e-commerce, survei, dan wawancara untuk meningkatkan kegiatan bisnis. 

Pertemuan ini juga membahas dasar-dasar fitur Microsoft Excel yang dapat membantu pelaku UMKM memahami data digital dan pentingnya memastikan keamanan data. Materi disampaikan oleh mentor berpengalaman, Novendri Isra, seorang analis data di Grab Indonesia. Pertemuan pertama ini dihadiri oleh 20 peserta baik secara langsung di PSPD UGM maupun melalui  Zoom Meeting. Bootcamp ini diinisiasi melalui kerja sama PSPD UGM dengan Data Science Indonesia (DSI) Chapter Yogyakarta dan didukung oleh SiBakul Yogyakarta.

Pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023, di Kantor PSPD UGM dan akan membahas "Cara Analisis Data dan Tabel Pivot".

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM, Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI), dan Sedaya Indonesia mengadakan Kelas Komunitas Berdaya yang keempat pada Sabtu (15/4). Mengusung tema “Berkah dari Sampah untuk Lingkungan dan Ekonomi”, kelas diadakan sebagai forum diskusi pengetahuan pengelolaan sampah dan dampaknya, baik bagi lingkungan maupun ekonomi. KESI menghadirkan empat pembicara dari berbagai komunitas, yakni: Dwi Wantoro dari Sekolah Sampah Ringas Trengginas, Dra. Nike Triwahyuningsih, M.P. dari Rumah Kreativitas Jogja “d’Shafira”, Laksmi Shitaresmi dari Studio Seni Pulunggono Pulungsari, serta Ali Hidayat dari Sedaya Indonesia. Selain beberapa komunitas yang bergerak dalam isu sampah, perwakilan Perangkat Kalurahan Baturetno juga turut hadir dalam kelas kali ini.

Acara dimulai dengan sambutan Perwakilan Perangkat Kalurahan dan dilanjutkan oleh Dwi Wantoro sebagai narasumber pertama yang menjelaskan mengenai dasar praktik ekonomi sirkular. Dwi juga menekankan pentingnya dokumentasi pengalaman seseorang dalam pengelolaan sampah agar dapat melakukan evaluasi terhadap perjalanan tersebut. Laksmi Shitaresmi, seorang seniman yang juga pemerhati persoalan limbah dan sampah,  menyinggung cara pandang masyarakat umum hingga para seniman sejawatnya terhadap karya seni yang dihasilkan dari sampah. Menurutnya, selama ini hasil kerajinan dari daur ulang limbah kerap kali dianggap buruk oleh orang-orang yang awam akan isu lingkungan, berbanding terbalik dengan pegiat seni dari luar negeri yang menganggap karya-karya ini bernilai tinggi. 

Ali Hidayat menjelaskan pentingnya pengelolaan sampah di Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata yang kegiatan ekonominya memproduksi begitu banyak limbah yang tidak diolah kembali. Sayangnya, meskipun pengelolaan limbah adalah hal yang krusial, garda terdepan dalam dinamika pengelolaan sampah di Yogyakarta justru masih di tangan para relawan dan pegiat lingkungan. Nike Triwahyuningsih lalu melanjutkan dengan berbagi pengalamannya sebagai aktivis lingkungan sekaligus pengajar. Ia menceritakan pengalaman serupa dengan pemaparan Laksmi sebelumnya mengenai cara pandang masyarakat terhadap hasil pengolahan sampah yang menjadi produk kerajinan. Nike menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dan komunitas lain untuk bersama-sama mengolah limbah sisa dengan berbagai cara.

Selain berdiskusi mengenai berbagai hambatan dan solusi potensial yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah di masyarakat, kelas kali ini juga diisi dengan acara buka puasa bersama. 

Inkubator Bisnis (INBIS) Universitas Mahasaraswati Denpasar (UNMAS), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) UNMAS, dan Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) menyelenggarakan Sarasehan Demokrasi Ekonomi Indonesia (SARDEIN) pada Jumat (14/4). SARDEIN diselenggarakan di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, dengan tema “Memproyeksikan Pentingnya UMKM Lokal dalam Pemerataan Ekonomi Nasional.”

Acara dibuka dengan tari sambutan “Sekar Jagat” serta sambutan dari UNMAS dan PSPD UGM. Wakil Rektor III UNMAS, I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum, dalam sambutannya mengharapkan peningkatan kualitas UMKM dari hasil diskusi SARDEIN, terkhusus di Denpasar. Sambutan disambung oleh Dr. Riza Noer Arfani, Kepala PSPD UGM, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pelaku UMKM, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mendorong daya saing UMKM hingga pasar internasional. Mewakili Suryakanta Institute sebagai pendukung acara, Mayjen TNI (Purn.) IGK Manila, S.I.P. kemudian menyambut peserta dan narasumber dengan motivasi supaya mahasiswa peduli dengan perkembangan UMKM.

Dimoderatori Putu Desi Anggerina Hikmaharyanti, M. Hum, sesi diskusi dibuka dengan penyampaian berbagai praktik pengembangan UMKM pemerintah Kota Denpasar oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Dr. I Dewa Made Agung, SE.,M.Si. Beberapa upaya yang diangkat meliputi pembuatan situs web KUBALI.com untuk membantu akses permodalan UMKM, situs web e-catalogue  untuk peningkatan akses pasar UMKM, D’Youth Fest sebagai festival kreativitas ekonomi generasi muda, Denpasar Festival, hingga Pameran Pelaku UMKM. Kerja sama erat dalam menangani permasalahan UMKM dalam mengembangkan usahanya pun diharapkan terjalin, terutama dalam promosi dan pemasaran. 

Ketua Jejaring Desa Wisata Kabupaten Buleleng, Jero Mangku Made Ariawan, STT.PAR. MBA, mengangkat berbagai aktivitas ekonomi sirkular yang telah dilakukan di Desa Wisata Kabupaten Buleleng, Bali. Jero menekankan pada pentingnya diskusi dan arahan berbasis praktik bagi petani dan pelaku UMKM yang tidak terpusat pada teori semata. Dengan memanfaatkan potensi lokasi dan kultur, UMKM Desa Wisata Kabupaten Buleleng memajukan sektor seni, pertanian, dan makanan ringan.

Kepala INBIS UNMAS Denpasar, Daniel Manek, S.Fil., SM., MM, membagikan berbagai pengalaman kompetisi bertema UMKM yang diikuti oleh mahasiswa di UNMAS Denpasar guna memajukan dan mengembangkan keterampilan mahasiswa di bidang UMKM. Di samping kompetisi, Daniel juga mendorong pengembangan keterampilan melalui kolaborasi seperti yang terjalin antara UNMAS dengan PSPD UGM.

Ketua Bidang 1 Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kota Denpasar, I Putu Hendra Arimbawa, SE. menyampaikan potensi besar dari produk UMKM Bali serta potensi pasar UMKM di Indonesia yang cukup tinggi. I Putu Hendra menekankan pentingnya penguatan sektor ekspor-impor UMKM untuk memajukan perekonomian Indonesia. 

Pasca sesi tanya-jawab, SARDEIN ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PSPD UGM dan INBIS UNMAS terkait program pemberdayaan UMKM lokal untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya tahan. Kerja sama ini mengawali kolaborasi antar universitas PSPD UGM dalam skema n-helix yang berorientasi pada riset, pengembangan kurikulum, pelatihan, dan advokasi kebijakan. 

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang selaras dengan tema presidensi Indonesia di G20 tahun lalu mengenai percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Tema ini menegaskan visi dan peran kepemimpinan Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, inklusivitas finansial, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Indonesia memprioritaskan tiga isu penting dalam konteks ekonomi kawasan, yakni pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, percepatan ekonomi digital, dan ekonomi keberlanjutan. Alih-alih hanya berfokus pada pembangunan ekonomi kawasan saja, Indonesia harus mengimplementasikan peran kepemimpinannya dalam mengorganisir kerja sama percepatan pembangunan berkelanjutan ASEAN. Tulisan ini akan membahas pentingnya percepatan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN dan apa saja yang bisa dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023. 

Urgensi Percepatan Ekonomi Hijau di ASEAN

Saat ini, kerja sama ASEAN sangat dibutuhkan untuk menghadapi dampak negatif perubahan iklim dalam berbagai sektor utama masyarakat ASEAN. Sebagai contoh, ASEAN berpotensi kehilangan setidaknya 35% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kawasan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Lebih lanjut, laporan the COP26 Universities Network and the British High Commission to Singapore berjudul “Adaptation and Resilience in ASEAN: Managing Disaster Risks from Natural Hazards” menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim akan berdampak signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian negara-negara di kawasan ASEAN. Produksi pertanian, terlebih produksi beras, diperkirakan berkurang sebanyak 50% karena banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan perubahan cuaca yang signifikan. Dampak dari perubahan iklim juga akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi yang diperoleh sektor perikanan. 

Tantangan perubahan iklim demikian pun dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat ASEAN dalam memperoleh makanan yang bernutrisi. Pada tahun 2020 saja, 46% dari masyarakat ASEAN tidak mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, permasalahan seperti gelombang migrasi yang masif karena kurangnya bahan makanan, isu kelaparan, kemiskinan, hingga keamanan juga akan mempersulit integrasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. 

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas pembangunan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan mengurangi polutan serta limbah yang dapat merusak lingkungan. Melihat kondisi ASEAN saat ini, strategi ekonomi hijau perlu dilaksanakan pemerintah dan masyarakat negara-negara ASEAN.

Dalam perkembangannya, ASEAN telah membuat kerangka kerja sama dalam pengembangan ekonomi hijau di kawasan, salah satunya melalui adopsi Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community (AEC) pada AEC Council Meeting ke-20. Kerangka kerja ini berperan sebagai pedoman jangka panjang ASEAN dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik ekonomi sirkular. ASEAN pun telah mengeluarkan berbagai laporan kerja sama untuk melihat dan mengukur potensi dampak perubahan iklim di kawasan. 

Melalui implementasi praktik ekonomi hijau di kawasan, negara-negara di ASEAN dapat membuka banyak lapangan kerja baru hingga mencapai 30 juta lapangan kerja yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan bisnis ekonomi hijau pada tahun 2030. Berdasarkan laporan Bain and Company, ASEAN juga akan mendapatkan keuntungan hingga $1 miliar melalui implementasi ekonomi hijau. Selain keuntungan ekonomi, sistem ekonomi hijau akan mengurangi emisi karbon hingga 80% melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan motor yang mendominasi kendaraan di berbagai kota utama negara-negara ASEAN. Selain itu, implementasi ekonomi hijau pada sektor industri ASEAN juga dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetisi dari perusahaan-perusahaan di ASEAN untuk bersaing dengan perusahaan dari kawasan lainnya. 

Keketuaan Indonesia dan Ekonomi Hijau ASEAN 2023

Setidaknya ada tiga hal yang Indonesia perlu lakukan sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam mempercepat akselerasi pembangunan berbasis ekonomi hijau di ASEAN. 

Pertama, Indonesia perlu mendorong kerja sama dan pertukaran ide serta praktik ekonomi hijau dengan berbagai negara di ASEAN. Sebagai contoh, Vietnam telah mengembangkan landasan hukum khusus untuk penerapan ekonomi sirkular melalui Peraturan Perlindungan Lingkungan pada tahun 2020. Peraturan ini dapat menjadi pembelajaran bagi anggota ASEAN lainnya untuk mengembangkan kebijakan percepatan pembangunan ekonomi hijau. 

Kedua, Indonesia perlu mendorong keterlibatan UKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui mekanisme kerja sama ASEAN untuk mempercepat penerapan ekonomi berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial mengingat 90% dari bisnis yang ada di kawasan ASEAN merupakan bisnis UKM. Dukungan negara-negara ASEAN terhadap UKM diperlukan karena sering terkendalanya UKM oleh keterbatasan sumber daya, utamanya modal untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi bisnis yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, pemerintah negara-negara ASEAN perlu mengembangkan berbagai kebijakan untuk menstimulasi peralihan UKM menuju sistem bisnis yang berkelanjutan.

Ketiga, Indonesia perlu mendorong akselerasi kerja sama ASEAN dengan mitra ASEAN seperti negara-negara Uni Eropa yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem ekonomi hijau. Mendorong adanya investasi dan kerja sama, baik dalam bidang kebijakan dan teknologi, akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi hijau di ASEAN. Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam meletakkan fondasi untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN untuk mengatasi keterbatasan kapasitas investasi dan sumber daya, belum terbukanya pasar yang luas untuk pemasaran produk-produk berbasis lingkungan, dan kebijakan negara-negara yang masih belum dalam tingkat yang sama.

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus dapat menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi hijau di kawasan. Berbagai inisiasi kegiatan yang dilakukan pada kepemimpinan ASEAN 2023 menjadi krusial karena tidak hanya akan membawa ekonomi ASEAN maju, tapi juga memastikan perekonomian ASEAN terhindar dari dampak negatif lingkungan dan perubahan iklim di masa mendatang.