Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM mengadakan Interactive Talk Show dengan tema “Menghubungkan Sekolah dengan Adopsi Ekonomi Sirkular” pada Rabu (7/12). Talk Show diselenggarakan di Selasar Barat FISIPOL UGM dan dihadiri empat pembicara, yakni Julie B. Appelqvist (Kepala Kerjasama Sektor Lingkungan, Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia), Drs. Muthoin, M.Si (Kepala BAPPEDA Kota Salatiga), Dr. Nurhadi, S.Sos, M.Si. (Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM), dan Dr. Junita Widiati Arfani (Koordinator IGPA). Talk Show ini merupakan bagian dari Circular Economy Forum (CEF) dalam UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region. 

Di bawah arahan moderator Suci Lestari Yuana, MA, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM, Talk Show dibuka dengan pemaparan Julie B. Appelqvist terkait pengembangan ekonomi sirkular di Copenhagen, Denmark. Julie membagikan beberapa strategi sosialisasi ekonomi sirkular di tingkat pendidikan dasar, seperti pemberian sebutan pahlawan sampah bagi siswa, inisiasi tren konsep sekolah bebas sampah, dan modifikasi kurikulum yang berorientasi pada praktik. Pengamalan ekonomi sirkular di ranah pendidikan juga akan terdukung dengan kebijakan dan kolaborasi dari pemerintah lokal.

Mewakili Pejabat Walikota Salatiga, Drs. Muthoin, M.Si selaku Kepala BAPPEDA Kota Salatiga menyampaikan upaya Salatiga mengatasi dampak pandemi melalui pemulihan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sampah. Beberapa praktik yang sejalan dengan ekonomi sirkular dapat dijumpai dalam pemanfaatan sisa makanan oleh peternak dan air cucian untuk pupuk cair petani di Salatiga. Selain itu, Salatiga merencanakan alokasi APBD untuk mendukung sekolah hijau dan pengadaan bank sampah di setiap RW. 

Dari sudut pandang akademisi, Dr. Nurhadi, S.Sos, M.Si menekankan peran penting pendidikan untuk menanamkan budaya ekonomi sirkular. Dr. Nurhadi menyampaikan tiga fungsi perguruan tinggi dalam memaksimalkan peran tersebut, yakni fungsi kampanye, fungsi riset dan pengembangan, serta fungsi advokasi.      

Talk Show dilanjutkan dengan pemaparan Dr. Junita mengenai tujuan dan kegiatan IGPA atau Indonesia Green Principal Award. Sebagai ajang pendampingan kepala sekolah dasar dan menengah, IGPA didesain untuk melembagakan praktik dan prinsip ekonomi sirkular kepada anak-anak mulai dari usia dini. IGPA diadakan sejak awal 2022 sebagai hasil kolaborasi lembaga pendidikan, riset, dan industri yang telah diikuti oleh 33 kepala sekolah dari 2 gelombang pelatihan.

Talk Show diakhiri dengan pengumuman perilisan buku karya kepala sekolah peserta IGPA bertajuk “Menemukan Kembali Mutiara Keberlanjutan” dan pemberian sertifikat rekognisi terhadap beberapa sekolah. Sertifikat rekognisi dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, kategori Knowledge Co-Production yang diberikan kepada SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dan SD Muhammadiyah Ketanggungan. Kedua, kategori Outreach Program yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Program Unggulan Khusus Kottabarat Surakarta dan SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Ketiga, kategori Curriculum Design/Adoption yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Sudagaran dan MI Muhammadiyah Ajibarang. Keempat, kategori Partnership Building yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Plus Salatiga.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM menyelenggarakan Forum Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular, dan Transformasi Industri pada Selasa (6/12). Sebagai bagian dari UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region, forum ini bertujuan menghasilkan usulan kebijakan perdagangan dan transformasi industri berbasis ekonomi sirkular dari dialog multi pihak n-helix. Partisipan forum terdiri atas delegasi WTO, pemerintah nasional, pemerintah daerah, akademisi dan pendidik, komunitas, hingga industri yang hadir secara daring maupun luring di Gedung Pusat (Rektorat) UGM.

Forum Kebijakan dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM Dr. Wawan Mas’udi dan Kepala PSPD UGM Dr. Riza Noer Arfani. Dr. Wawan dan Dr. Riza menekankan pentingnya belajar dari masyarakat sebagai inisiator ekonomi sirkular dalam merumuskan kebijakan. “Tidak perlu kerangka teoritik yang ndakik-ndakik, tapi bisa belajar dari inisiatif yang sudah mengakar dari masyarakat,” ucap Dr. Wawan. Bersama Dr. Poppy Sulistyaning Winanti selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL UGM, Dr. Riza memfasilitasi jalannya sesi pertama diskusi yang diisi pemaparan dari Dr. Werner Zdouc (Direktur Manajemen Pengetahuan dan Informasi, Divisi Jangkauan Akademik dan World Trade Organization/WTO Chairs), H.E. Dandy Iswara (Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II Jenewa/Duta Besar), Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. (Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM) dan Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MA (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM).

Dalam sambutannya, Dr. Werner Zdouc menekankan pentingnya ekonomi sirkular untuk menggantikan ekonomi tradisional yang mengeksploitasi sumber daya dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam konteks pengembangan ekonomi sirkular di negara-negara ASEAN, Amerika Latin, dan Karibia (SEA-LAC), Dr. Werner menekankan urgensi penyelesaian beberapa isu seperti definisi dan klasifikasi mengenai masa akhir produk, prosedur penilaian kesesuaian, perizinan, bantuan terhadap isu perdagangan, serta pembangunan kapasitas terkait perdagangan. Penting pula bagi pemerintah SEA-LAC untuk tidak hanya melakukan sosialisasi ekonomi sirkular bagi pemangku kepentingan bisnis, tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat sipil dalam praktik konsumsi. 

Menyambung Dr. Werner, H.E. Dandy Iswara menggarisbawahi pentingnya Indonesia untuk bekerja sama dalam menerapkan COP26 dan Perjanjian Paris di tengah pertumbuhan penduduk yang signifikan. Terdapat beberapa target Indonesia yang harus dicapai, di antaranya implementasi ekonomi sirkular untuk mengurangi emisi dan target perikanan berkelanjutan. H.E. Dandy juga menegaskan kolaborasi usaha nasional dan internasional untuk mencapai implementasi ekonomi sirkular yang tepat guna dan adil bagi setiap negara. 

Mewakili kalangan akademisi, Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. menyorot potensi terwujudnya ekonomi sirkular melalui peningkatan peran hutan dalam penyerapan karbon. Dr. Pramono menyampaikan lima sektor utama yang harus disorot dalam perencanaan pembangunan rendah karbon, yaitu perhutanan, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah dan sampah. Di samping peran hutan, ekonomi sirkular juga dapat muncul dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah. Prof. Catur Sugiyanto, MA menegaskan bahwa aspek peningkatan kelembagaan, teknologi, dan pendampingan menjadi penting dalam mendukung pengembangan UMKM yang memberdayakan masyarakat sekaligus menunjang pencapaian ekonomi sirkular oleh masyarakat. 

Rangkaian acara kemudian diisi dengan sesi formulasi kebijakan, di mana setiap pihak dari perwakilan daerah, komunitas, dan perusahaan bertukar ide dan menceritakan usaha dari masing-masing sektor mengenai berbagai kebijakan dan praktik ekonomi sirkular. Muncul berbagai isu menarik, misalnya terkait perbedaan prioritas pendekatan berbasis perubahan pola pikir dan keuntungan, karakteristik dan ketersediaan ruang setiap wilayah, isu pemantauan dan penilaian daur ulang, kesulitan komitmen terhadap inisiasi ekonomi sirkular, dan strategi konkret yang dapat diaplikasikan melalui sinergi lintas sektor. 

Forum Kebijakan diakhiri dengan sesi materi dari Prof. Daniel C. Esty dari Yale University. Dengan mengapresiasi hasil G20 Indonesia dan menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Prof. Daniel menekankan tiga elemen penting dalam implementasi ekonomi sirkular bagi Indonesia. Pertama, diperlukan perbaikan dan penguatan dalam kerangka kebijakan di level global, nasional, hingga sub-nasional. Kedua, diperlukan pergeseran norma bisnis, cara berpikir, dan fasilitasi dalam aspek finansial dan perdagangan yang terarah pada aksi perubahan iklim. Terakhir, diperlukan gerakan sosial dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mendorong transisi ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular.

Pada akhirnya, Forum Kebijakan menghasilkan kesepakatan berupa perumusan regulasi ekonomi sirkular yang partisipatif dan akomodatif terhadap berbagai aspirasi. Beberapa kesimpulan yang muncul mencakup: (1) pembentukan regulasi yang tidak sekadar bersifat top-down dan minim pengawasan, melainkan disertai dengan alternatif multi-sektor; (2) peningkatan riset pada aspek-aspek yang bersifat intangible seperti pola gaya hidup; (3) pembentukan bagan solusi alur ekonomi sirkular yang memaksimalkan unsur adat, agama, pendidikan, budaya, hukum, dan ekonomi lokal. Kesepakatan diharapkan dapat menjadi materi roadshow kebijakan PSPD UGM pada awal tahun 2023 yang terlebih dahulu difokuskan di daerah KARTAMANTUL (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul).

Indonesia dipastikan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023. Setelah terjadinya tragedi Stadion Kanjuruhan, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sempat dipertanyakan karena kemungkinan adanya sanksi dari federasi sepak bola tertinggi dunia FIFA. Namun, pembicaraan terkait sanksi tidak muncul dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA dalam kunjungannya ke Indonesia bulan lalu. Presiden FIFA, Gianni Infantino, justru mengutarakan rencana kunjungan tim FIFA ke Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi penyuksesan Piala Dunia U-20.

Piala Dunia U-20 diharapkan membuka pintu keuntungan bagi Indonesia dalam kali pertamanya menyelenggarakan kompetisi bergengsi ini. Berikut adalah potensi keuntungan ekonomi Piala Dunia U-20 bagi Indonesia. 

Apa itu Piala Dunia U-20? 

Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diadakan FIFA setiap empat tahun sekali. Setiap negara mendapatkan giliran untuk menjadi tuan rumah kompetisi yang sudah eksis sejak tahun 1930 ini. Selain Piala Dunia, FIFA juga menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional bagi pemuda (Piala Dunia U-20 dan U-17), wanita (Piala Dunia Wanita U-17 dan U-20), klub sepak bola, hingga turnamen jenis sepak bola lain seperti futsal dan sepak bola pantai.

Sebagai salah satu turnamen pemuda yang banyak diminati, Piala Dunia U-20 diselenggarakan setiap 2 tahun sekali bagi para pemain tim nasional berusia di bawah 20 tahun. Sejauh ini, terdapat 24 tim dari 24 negara yang akan memperebutkan trofi bergengsi U-20. 24 negara yang lolos ke tahap final akan diundi ke dalam enam grup yang terdiri dari empat tim. Saat ini, Indonesia sudah bergabung dengan lima tim dari Eropa, empat tim dari Amerika Utara, serta dua tim dari Oceania. 

Walau lokasi kota dan stadion Piala Dunia U-20 tahun depan belum ditentukan, Indonesia sudah mempersiapkan enam stadion yang meliputi Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan renovasi untuk infrastruktur yang masih kurang, terutama rumput stadion. 

Potensi Keuntungan Ekonomi Tuan Rumah 

Secara umum, penyelenggaraan Piala Dunia memberikan kesempatan bagi negara tuan rumah untuk meningkatkan persepsi internasional. Indonesia melalui penyelenggaraan Piala Dunia U-20 berpeluang untuk tidak hanya menampilkan kemegahan dan kesuksesan turnamen, tapi juga potensi pariwisata berbagai daerah di Indonesia.

Terangkatnya pariwisata nasional Indonesia diprediksi menjadi multiplier effect Piala Dunia U-20, di mana hadirnya turis mancanegara sebagai penonton kompetisi akan menggerakan sektor tersebut. Perkiraan ini didasari oleh pergerakan ekonomi Polandia ketika mengadakan Piala Dunia U-20 pada bulan Mei hingga Juni 2019. Berdasarkan data Badan Statistik Polandia, terjadi peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara pada masa penyelenggaraan turnamen berdasarkan tingkat okupansi hotel maupun penginapan sejenisnya. Pada bulan Mei 2019, jumlah hunian tercatat sebanyak 3.280.645. Hasil ini meningkat sebanyak 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Selain sektor pariwisata, potensi keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah masuknya investasi. Kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan akomodasi pariwisata, transportasi, hingga infrastruktur dalam penyelenggaraan kompetisi Piala Dunia U-20 dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan bekerja sama dengan investor-investor dari dalam dan luar negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno berencana mempromosikan pariwisata Indonesia secara besar-besaran melalui pemasaran digital. Selain mengambil peran di sektor pariwisata, investor dari dalam dan luar negeri dapat berkontribusi juga dalam berbagai proyek renovasi infrastruktur terkait Piala Dunia U-20 Indonesia. 

Adapun perbaikan infrastruktur dan peningkatan akomodasi Piala Dunia U-20 akan membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan PDB negara tuan rumah. Berbagai perhelatan internasional memiliki standar infrastruktur dan fasilitasnya masing-masing, tidak terkecuali Piala Dunia U-20, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Jepang dan Korea Selatan mendapati lebih dari 31.000 pekerjaan yang tercipta dari kolaborasi pengadaan Piala Dunia 2002. Terdapat $1,35 miliar keluaran ekonomi dengan tambahan $1 miliar untuk pendapatan dan nilai ekonomi secara kolektif.

Berdasarkan pengalaman tuan rumah kompetisi yang sama sebelumnya, perhelatan Piala Dunia U-20 tahun 2023 diperkirakan memberikan keuntungan ekonomi yang serupa bagi Indonesia. Diperlukan langkah pemerintah di tingkat nasional dan daerah yang tidak terpusat pada persiapan penyelenggaraan turnamen semata, melainkan juga terarah pada kapitalisasi peluang ekonomi yang muncul untuk memajukan ekonomi negara.

Sengketa larangan ekspor nikel di WTO (World Trade Organization) antara Indonesia dengan Uni Eropa tinggal menunggu keputusan. Pada 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada WTO terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dianggap merugikan industri nikel negara-negara Uni Eropa. Gugatan Uni Eropa mencakup lima bahasan pokok, yakni: (a) pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya; (b) kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batubara; (c) kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; (d) persyaratan perizinan ekspor nikel, dan; (e) skema subsidi yang dilarang. 

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia berpeluang kalah dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di WTO. Terlepas dari keputusan WTO, Indonesia tetap bersikeras melarang ekspor nikel dan menerapkan aturan serupa pada komoditas mentah lainnya seperti batubara, bauksit, tembaga,  dan emas. "Sepertinya kita akan kalah di WTO, tapi tidak apa-apa, industrinya sudah dibangun," kata Jokowi. 

Tulisan ini akan mengulas mengenai potensi industri nikel di Indonesia, alasan di balik dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel, dan isu-isu lain terkait industri nikel di Indonesia. Secara singkat, kebijakan pelarangan ekspor nikel mengindikasikan proteksionisme terhadap industri nikel dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa risiko yang eksis jika kebijakan hendak terus dipertahankan. Artikel ini akan membahas poin-poin tersebut secara mendalam. 

Potensi Industri Nikel Indonesia

Indonesia merupakan negara pengekspor nikel yang menguasai total 20% ekspor nikel dunia sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan dua tahun lalu. Indonesia memproduksi 1 juta metrik ton per tahun dan menyumbang 37% dari total produksi nikel dunia pada tahun 2021, yakni sekitar 2,7 juta metrik ton. Namun, terlepas dari adanya larangan ekspor, Indonesia tetap mampu meraup keuntungan dari ekspor produk berbasis nikel sebesar $20,9 miliar pada tahun 2021. Nilai ini meningkat drastis, mengingat pendapatan ekspor produk berbasis nikel Indonesia 7 tahun lalu hanya berada di angka $1 miliar. Jokowi berpendapat bahwa konsistensi Indonesia pada kebijakan ini akan mengantarkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai $3 triliun pada tahun 2030.

Alasan Larangan Ekspor Indonesia

Setidaknya ada dua alasan utama yang menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan pelarangan ekspor nikel: 

1. Perkembangan teknologi smelter di Indonesia berpeluang memicu naiknya kebutuhan nikel domestik. Indonesia kini memiliki 21 smelter yang direncanakan bertambah hingga 53 smelter pada tahun 2024. Kebutuhan nikel domestik sebagai bahan baku pengolahan smelter diprediksi mencapai 100 juta ton pada tahun 2022 dan akan terus meningkat. Nikel hasil olahan smelter memiliki kualitas lebih tinggi dan harga jual yang tidak rendah sehingga keuntungan ekspornya lebih besar daripada bijih nikel semata. Alih-alih dijual ke luar negeri, pemerintah bertujuan mengamankan stok bijih nikel domestik untuk kebutuhan smelter. 
2. Kebijakan larangan ekspor nikel dipandang mampu mengembangkan industri hilir dalam negeri yang berkaitan dengan komoditas nikel. Pemerintah Indonesia menargetkan lebih banyak investasi di industri hilir nikel, utamanya pengembangan industri baterai listrik. Saat ini, Indonesia hanya bisa memproduksi produk turunan nikel kelas 2 yang dibutuhkan untuk memproduksi baja nirkarat. Sementara itu, produk turunan nikel kelas 1 dibutuhkan dalam pembuatan baterai listrik. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi ingin nikel Indonesia diolah menjadi produk nikel tingkat 1 dan bahan baku baterai litium untuk memproduksi kendaraan listrik. Industri pengolahan nikel tingkat 1 dinilai menjanjikan bagi Indonesia di masa depan. 

Dari alasan-alasan tersebut, kebijakan larangan ekspor nikel yang diimplementasikan pemerintah Indonesia nampak berorientasi pada pengembangan industri domestik. Industri pengolahan nikel yang masih belum siap bersaing dengan industri besar lain membutuhkan bantuan investasi dan proteksi dari pemerintah. Kebijakan proteksionisme, layaknya larangan ekspor, dilakukan suatu negara agar industri pemula memiliki skala ekonomi dan kapasitas yang cukup kuat untuk bersaing di kancah internasional.

Dalam konteks yang lebih luas, tidak berubahnya sikap Indonesia didasarkan pada keinginan Indonesia untuk beralih peran dari eksportir bahan mentah menjadi produsen olahan nikel bernilai ekonomi tinggi. Sikap demikian dipertegas dengan pernyataan Jokowi, di mana “Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, sementara lebih baik mengolah dan mengkonsumsinya melalui industri hilir atau di dalam negeri”. Nilai ekspor bijih nikel saat ini berkisar pada angka $30 per ton, sedangkan nilai tersebut akan meningkat menjadi $100 per ton apabila dikonversikan menjadi feronikel – logam paduan antara besi dan nikel yang digunakan sebagai bahan pemadu dalam pembuatan baja. Dengan mengandalkan pengembangan industri hilir nikel, Indonesia mengekspektasikan keuntungan bagi sektor ini melalui penambahan nilai produk olahan nikel, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan mengurangi emisi karbon.

Isu-isu terkait Industri Nikel

Di samping melihat potensi yang dapat dikapitalisasi Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah isu penting yang menyertai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Isu yang dimaksud meliputi: (a) kerugian pendapatan negara; (b) transfer nilai tambah, dan; (c) ketenagakerjaan.

Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan potensi kerugian dalam pendapatan negara. Pelarangan ekspor nikel berisiko menurunkan penerimaan pajak negara dari perusahaan dan bea keluar sehingga hilirisasi industri nikel harus dapat menutup kerugian tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menciptakan insentif untuk menarik investor. Insentif dapat berupa tax holiday atau cuti pajak bagi investor, yakni pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan untuk mempersingkat pengurusan izin investasi juga dapat meminimalisasi kerugian dari berkurangnya pendapatan ekspor. 

Adapun beberapa investor asing telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi dalam pemurnian dan pemrosesan nikel di Indonesia. Perusahaan asal Tiongkok, GEM Co, memiliki komitmen investasi $30 miliar dan bersedia terlibat dalam kemitraan proyek pengembangan industri nikel Indonesia. Pada pertengahan April 2022, raksasa baterai China CATL juga mulai menjajaki investasi di Indonesia untuk penambangan nikel dan produksi baterai kendaraan listrik.

Isu kedua adalah transfer nilai tambah dari perusahaan tambang ke smelter. Sektor pertambangan lokal perlu berhadapan dengan permasalahan harga jual nikel dalam negeri dan sistem penilaian kadar uji logam. Larangan ekspor memaksa perusahaan tambang menjual bijih nikelnya ke perusahaan peleburan dalam negeri dengan harga yang lebih rendah di tengah tingginya harga nikel dunia saat ini. Selain itu, terdapat pula ketidakadilan dalam sistem penilaian kadar uji logam nikel yang dirasakan pengusaha nasional. Ketidakadilan tersebut terlihat ketika para pengusaha yang memiliki izin usaha pertambangan nikel diwajibkan menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara investor smelter asing boleh menunjuk surveyor sendiri. Hal ini berdampak pada perbedaan hasil analisis kandungan nikel, di mana hasil analisis surveyor pembeli seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang. Walau pemerintah perlu memberi kemudahan bagi investor asing, pemerintah tetap harus memastikan kebijakannya tidak merugikan pengusaha dalam negeri.

Isu ketiga berkaitan dengan ketenagakerjaan. Meskipun larangan ekspor bijih nikel diklaim berpeluang meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor peleburan, pemerintah juga perlu memikirkan dampak perampingan sektor pertambangan. Terlepas dari belum adanya data yang cukup kredibel menggambarkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di sektor pertambangan nikel, data BPS menyebutkan proporsi angkatan kerja industri manufaktur Indonesia tahun 2018-2020 belum meningkat signifikan. Dampaknya, pelarangan ekspor belum dapat dipastikan akan menguntungkan masyarakat dalam aspek ini. 

Langkah Indonesia untuk melakukan pelarangan ekspor bijih nikel bukanlah langkah yang bebas dari risiko. Kegigihan Indonesia hanya akan membawa keuntungan apabila diimbangi dengan pemberian perhatian khusus dan penanggulangan risiko dari pemerintah Indonesia terhadap isu-isu pajak, kemudahan berinvestasi, transfer nilai tambah dari perusahaan tambang ke smelter, dan peningkatan tenaga kerja secara nyata. Dibutuhkan sinergi dalam kerjasama untuk menanggulangi risiko dan memanfaatkan potensi terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. 

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan, firma riset investasi Ned Davis Research memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi terjadi tahun depan. 

Dikutip dari Investopedia, resesi ekonomi merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas secara signifikan dalam jangka waktu yang lama. Penurunan produk domestik bruto (PDB), kenaikan angka pengangguran, dan menurunnya kepercayaan konsumen menjadi tanda-tanda resesi ekonomi dalam suatu negara. Nah, kira-kira faktor apa saja, ya, yang menjadi penyebab resesi ekonomi global 2023 dan seberapa besar potensi kemunculannya di Indonesia? Simak bahasannya di sini!

Inflasi yang sangat tinggi 

Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya inflasi bukan merupakan hal yang buruk jika masih terjadi dalam batas wajar perekonomian nasional masing-masing negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat menargetkan inflasi 2%, Indonesia menargetkan sekitar 2-4%, dan Turki sebesar 5%. Namun, kenaikan drastis inflasi dalam waktu sangat singkat di atas target yang telah ditentukan tidak berdampak baik untuk perekonomian. 

Adapun Boediono menggolongkan inflasi ke dalam empat jenis. Jenis pertama adalah inflasi ringan yang ditandai dengan persentase laju inflasi rendah dalam waktu yang lama. Inflasi ini bernilai di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dengan penghasilan tetap. Kategori inflasi ini bernilai sekitar 10-30%. Jenis inflasi ketiga adalah inflasi berat yang ditandai dengan ketidakmauan masyarakat untuk menabung di bank karena imbal hasil yang diberikan kalah oleh laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30-100%. Terakhir adalah inflasi sangat berat yang ditandai dengan kenaikan harga dan barang secara umum hingga 100% atau lebih dalam periode setahun. 

Tingginya inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik. Menanggapi hal ini, Ekonom Interim OECD Alvaro Pereira menyampaikan bahwa kenaikan signifikan harga bahan makanan dan energi saat ini adalah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dunia akibat Perang Rusia-Ukraina. 

Secara tahunan (year-on-year) per Agustus 2022, tingkat inflasi negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman berada di tingkat 8,3% dan 7,9% per Agustus 2022. Inflasi di Amerika Serikat merupakan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di negara berkembang layaknya Turki dan Argentina berada di tingkat 80,21% dan 78,5% secara berurutan yang masuk ke dalam kategori inflasi berat. Di Indonesia sendiri, inflasi tahunan mencapai 4,69% per Agustus 2022 dan mencapai 5,95% pada September 2022 akibat faktor kenaikan harga bahan bakar dan bahan makanan. 

Perbedaan pengaruh ekonomi suatu negara terhadap ekonomi dunia menjadi penting dalam menilai keparahan inflasi bagi ekonomi global. Amerika Serikat yang menjadi kekuatan utama dalam ekonomi dunia akan memberikan dampak yang buruk bagi negara-negara lain apabila terjadi inflasi. Sementara itu, negara dengan ekonomi yang tidak terlalu berpengaruh kepada ekonomi dunia tidak terlalu memberikan dampak kepada negara lain. 

Kepala Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa tingginya inflasi yang terjadi di berbagai negara akan menambah jumlah masyarakat miskin, termasuk di Indonesia. Naiknya harga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga inflasi menyebabkan berkurangnya daya beli dan tabungan masyarakat, terkhusus masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan suku bunga di banyak negara 

Secara sederhana, tingkat suku bunga merupakan besaran bunga yang ditetapkan setiap bulan oleh bank sentral negara untuk dijadikan acuan berbagai produk pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya. Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi pula laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. 

Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The FED), dalam beberapa bulan terakhir terus melanjutkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat. The FED diprediksi akan menaikkan suku bunga hingga 3-4% yang menjadikannya suku bunga tertinggi Amerika Serikat dalam 15 tahun. Hal yang sama juga dilakukan bank-bank sentral lain seperti Inggris dan Uni Eropa. Inggris menetapkan suku bunga tertingginya dalam 14 tahun terakhir per September 2022 lalu, yakni 2,25%. Dalam waktu yang sama, Uni Eropa menetapkan suku bunga tertingginya dalam 11 tahun sebesar 1,25%.  

Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global. Berkurangnya permintaan masyarakat akibat naiknya suku bunga justru akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Bank Dunia memperkirakan kenaikan suku bunga yang terus terjadi di banyak negara untuk mengendalikan inflasi akan mengarahkan ekonomi global pada resesi yang besar di tahun 2023. Kenaikan suku bunga untuk menahan laju inflasi yang meningkat akan memperlambat pertumbuhan PDB global hingga 0,5% di 2023 dan menyebabkan resesi global. 

Potensi Resesi Ekonomi di Indonesia

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi cukup kecil untuk mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023. Dilansir dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani menyatakan masih surplusnya neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus 2022 dan terus meningkatnya aktivitas manufaktur Indonesia sebagai penyelamat Indonesia dari jurang resesi. Kedua faktor tersebut dipercaya menjadi katalis positif bagi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Proyeksi dari berbagai lembaga finansial global seperti IMF dan World Bank menyatakan bahwa ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh sekitar 5,1% hingga 5,3% dalam tahun 2022. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Finansial (BKF) Indonesia Febrio Kacaribu yang memperkirakan bertumbuhnya perekonomian Indonesia sebesar 5,6-6% dalam kuartal III tahun 2022.  

Walau begitu, Sri Mulyani tetap mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dalam mengambil setiap kebijakan moneter dan fiskal domestik untuk menghindari resesi. Kenaikan suku bunga untuk melawan ketinggian inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia menjadi lambat dan bahkan mengalami penurunan. Meskipun resesi ekonomi global diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023, pemerintah Indonesia perlu mengambil kebijakan yang preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan krisis yang masih terbuka.  

Konferensi tahunan WTO Chairs Programme (WCP) kembali digelar pada 25-27 Juli 2022 di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss. Perwakilan WTO, WCP, dan chairholders yang tergabung dalam kerangka WCP berkumpul untuk mendiskusikan berbagai isu terkait perdagangan serta arah kegiatan WCP ke depan. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi hasil Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO (MC12), respon WTO terhadap dampak pandemi COVID-19, hingga kemajuan perdagangan yang berkelanjutan.

Dibentuk pada tahun 2010, WCP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan diseminasi pengetahuan mengenai isu-isu yang berkorelasi dengan perdagangan di negara berkembang. Awalnya hanya terdapat 14 institusi akademis yang terpilih sebagai chairholders, di mana Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menjadi salah satu yang terlibat. Saat ini terdapat 36 universitas dari berbagai negara yang telah tergabung dalam skema WCP.  

Dr. Riza Noer Arfani selaku Direktur PSPD UGM mewakili Indonesia dalam konferensi tahunan WCP 2022. Dalam konferensi kali ini, Dr. Riza mempresentasikan dan mendiskusikan studi kasus pengembangan ekonomi sirkular, UMKM, dan pemulihan ekonomi di Indonesia yang aktif dilakukan PSPD UGM sejak 2021. Aktivitas PSPD UGM terkait isu-isu tersebut di antaranya mencakup penyelenggaraan lokakarya di tingkat lokal maupun internasional, seminar daring (webinar), publikasi jurnal ilmiah, serta perilisan siniar (podcast). Bersama dengan perwakilan berbagai negara lain seperti Mauritius, Barbados, dan Kenya, Dr. Riza menekankan bagaimana proyek-proyek WCP yang isunya juga relevan bagi negara maju maupun tertinggal dapat mendukung perkembangan perdagangan  berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konferensi tahun ini, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala selaku Direktur Jenderal WTO menyampaikan pentingnya peran chairholders dalam mendorong terwujudnya hasil MC12 melalui pemberian rekomendasi kebijakan berbasis riset. Deputi Direktur Jenderal WTO Xiangchen Zhang, dalam sambutan penutup konferensinya, berharap partisipasi aktif chairholders akan terus meningkatkan kegiatan penelitian dan diseminasi isu-isu terkait perdagangan, sekaligus memperkaya kerjasama dengan para pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya.  

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) merupakan perjanjian perdagangan yang melibatkan semua negara anggota ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Perjanjian perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alur perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi bagi negara yang menandatanganinya. RCEP mulai digagas oleh ASEAN pada tahun 2011, dirundingkan sejak 2012 hingga disepakati pada 2020. Dalam proses negosiasi yang terjadi, India akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari RCEP. Berlaku efektif tahun 2022, RCEP menjadi kerja sama regional perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 30% dari GDP dunia dengan nominal US$ 26,2 miliar dan 1/3 penduduk dunia. Tulisan ini akan membahas peran serta kepentingan ASEAN dalam negosiasi RCEP.    

Sebelum ditandatanganinya RCEP, ASEAN sebetulnya telah melakukan perjanjian perdagangan secara terpisah dengan setiap negara yang juga tergabung dalam RCEP. Dikenal dengan istilah ASEAN+1 FTAs (Free Trade Agreements), ASEAN melakukan kerja sama dengan Australia dan Selandia Baru di bawah kerangka AANZFTA (2010), dengan Tiongkok di bawah ACFTA (2015), dengan Korea Selatan di bawah AKFTA (2007), serta dengan Jepang di bawah AJCEP (2008). Tidak hanya melalui organisasi ASEAN, negara-negara anggota ASEAN juga memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan negara yang tergabung ke dalam RCEP seperti IA-CEPA antara Indonesia dengan Australia yang juga disepakati pada 2020. ASEAN pun memiliki perjanjian perdagangan antar sesama anggota seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

Tambahan perjanjian perdagangan RCEP dikhawatirkan akan menimbulkan apa yang disebut sebagai efek mangkuk spageti (spaghetti bowl effect), dimana eksistensi perjanjian perdagangan yang semakin banyak akan kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan perdagangan regional karena isinya saling tumpang-tindih dan tidak sinkron. Namun, RCEP justru berpotensi menjadi katalis efisiensi perdagangan ASEAN dengan para mitranya dan jalan keluar dari spaghetti bowl effect. RCEP tidak akan menjadi hambatan terhadap kelancaran perdagangan internasional ASEAN, melainkan akan mempermudah perdagangan ASEAN dengan para mitranya karena menyatukan perjanjian perdagangan dengan mitra lainnya yang telah ada ke dalam suatu perjanjian kerja sama baru. 

ASEAN memiliki peran sangat besar dalam menyukseskan RCEP sebagai penggagas sekaligus pemimpin perundingan dengan membawa konsep sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality). Sentralitas ASEAN merupakan prinsip yang diusung ASEAN dalam mengajak mitra kerja samanya, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk mengikuti mekanisme yang berlaku di kawasan ASEAN. Kepemimpinan ASEAN dalam proses perundingan RCEP tidak semata-mata karena ASEAN memiliki perhatian tinggi terhadap regionalisme di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN bergerak berdasarkan kepentingan terhadap peningkatan perekonomian dan perdagangan karena melihat pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral dengan mitra ASEAN selama ini belum terlalu signifikan pengaruhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepentingan utama ASEAN adalah mempermudah perdagangan antara ASEAN dengan mitra dagangnya. Aspek sentralitas ASEAN, yang diusung dalam setiap perundingan RCEP, menjadi sinyal dari keinginan ASEAN untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin dan fasilitator RCEP demi mewujudkan kepentingannya.

Namun, manifestasi sentralitas ASEAN dalam RCEP tidak berhenti pada pemosisian ASEAN sebagai pemimpin perundingan atas dasar pemenuhan tanggung jawab memajukan perdagangan semata. Sentralitas ASEAN perlu juga dipandang dari terbukanya peluang ASEAN untuk mendorong terbentuknya substansi perjanjian yang menguntungkan posisi ASEAN di dalamnya. Menurut Mueller, ASEAN sedang dalam bahaya karena perjanjian perdagangan ini beranggotakan negara-negara ekonomi kuat dunia yang hanya akan memanfaatkan ASEAN sebagai tujuan pasar. Benar bahwa RCEP tidak berpusat terhadap keuntungan ASEAN semata, namun sentralitas ASEAN akan memperkuat jaminan RCEP untuk tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan ASEAN. Hal ini salah satunya terlihat dari tercapainya RoO (Rules of Origin) atau ketentuan asal barang sebagai bagian dari kepentingan ASEAN.

Sama seperti perjanjian perdagangan lainnya, RCEP dirumuskan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan demi meningkatkan volume dan keuntungan perdagangan internasional. Bagi ASEAN, RCEP juga berpengaruh dalam meningkatkan integrasi dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, RCEP mengeliminasi hambatan perdagangan yang berkaitan dengan tarif sekaligus hambatan non-tarif. Salah satunya adalah perjanjian mengenai RoO (Rules of Origin) di Bab 3 RCEP yang mengatur mengenai identitas barang dan komoditas yang diperdagangkan. RoO memberikan identifikasi negara asal barang untuk menunjukkan dari mana suatu komoditas berasal. Akan tetapi, RoO bisa saja menjadi salah satu hambatan perdagangan ketika peraturan yang dibuat sangat mengikat dan detail. Oleh karenanya, negosiasi mengenai RoO dalam RCEP merupakan salah satu aspek negosiasi yang paling rumit karena setiap negara dapat tergabung ke dalam satu hingga tiga perjanjian perdagangan dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi sangat kompleks karena RCEP harus mempertemukan kepentingan-kepentingan negara yang terlibat karena tidak ada satu pihak pun yang menginginkan RoO membahayakan perdagangan mereka di masa depan.

RoO memberikan acuan standar bagi suatu produk yang akan dipasarkan ke negara lain dengan memfasilitasi kesatuan informasi berdasarkan standar dan kriteria yang disepakati dalam suatu perjanjian perdagangan. RoO dalam FTA dikategorikan sebagai sesuatu yang istimewa karena membantu negara asal barang untuk mendapatkan perlakukan spesial (preferential and special treatment) di pasar negara yang menyepakati suatu perjanjian perdagangan internasional yang sama. Hal ini sangat menguntungkan bagi setiap negara yang tergabung dalam RCEP karena RoO rawan menambah cukup banyak biaya perdagangan, mulai dari 1,4% hingga 5,9%. Pengaturan RCEP mengenai RoO diperkirakan akan mengurangi biaya ekspor dan mempercepat perdagangan antar negara dalam kerangka RCEP  sebesar US$ 90 miliar per tahun. Hal ini tentunya menguntungkan ASEAN dari sisi peningkatan volume perdagangan dan simplifikasi kerja sama internasional. Harmonisasi RoO antara ASEAN dengan sesama anggota RCEP sebagai mitra dagang yang sebelumnya memiliki peraturan berbeda-beda menjadikan perdagangan semakin efisien dan terhindar dari spaghetti bowl effect. 

ASEAN sebagai pemimpin dalam proses perundingan RCEP dianggap berhasil karena dapat membawa banyak negara menyetujui perjanjian yang prosesnya tidak sederhana. Dalam waktu yang bersamaan, ASEAN juga dapat mengimplementasikan nilai sentralitas ASEAN untuk menjamin terakomodasinya kepentingan ASEAN. Selain menghilangkan hambatan perdagangan seperti dengan penyepakatan RoO, RCEP menjadi kerangka perjanjian yang memudahkan ASEAN dalam meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mitranya. Banyaknya perjanjian ASEAN dengan mitra lainnya mendorong ASEAN untuk mempersatukan mitra-mitra dagangnya ke dalam suatu perjanjian kerja sama perdagangan dengan pedoman yang sama. Faktor-faktor demikianlah yang menjadikan RCEP dapat memberikan jalan bagi tercapainya lebih banyak lagi kepentingan ASEAN alih-alih menghalangi langkah ASEAN.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Multifaceted Sides of Circular Economy” pada Jumat (8/7/22) secara daring. Diskusi kali ini mengundang tiga pembicara yang berpengalaman dalam penelitian mengenai ekonomi sirkular, yakni Dr. Riza Noer Arfani, selaku Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, beserta Dr. Astadi Pangarso dan Ni Nyoman Clara L. D, M.A. Diskusi publik ini merupakan diskusi kedua yang dilaksanakan oleh CWTS Study Group sebagai kelompok studi ekonomi sirkular PSPD UGM. Sebelumnya, CWTS Study Group menggelar diskusi publik pertama bertajuk “Ekonomi Sirkular Dalam Praktik” bulan Mei lalu. Kegiatan kali ini bertujuan membuka ruang diskusi mengenai keterkaitan ekonomi sirkular dengan rantai nilai global (global value chain), UMKM, dan sektor industri tersier.

Diskusi dibuka dengan presentasi Dr. Riza Arfani mengenai titik temu ekonomi sirkular dan rantai nilai global. Dr. Riza menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat global terhadap ancaman dominasi sistem ekonomi linear sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, prinsip ekonomi sirkular baru diterapkan dalam 8,6% dari sistem ekonomi secara global. Dr. Riza kemudian menyampaikan bahwa penerapan ekonomi sirkular menjadi sistem yang problematis terutama karena adanya ketidaksetaraan relasi power dalam rantai pasok global, antara negara maju dan negara berkembang. Penting juga untuk memperhatikan aspek  pendanaan dan aksesibilitas yang selama ini menjadi tantangan bagi perusahaan di negara-negara berkembang untuk dapat mengembangkan model ekonomi sirkular dan masuk ke dalam rantai pasok global. 

Melanjutkan diskusi, Dr. Astadi Pangarso memaparkan materi seputar tinjauan model bisnis ekonomi sirkular bagi UMKM. Dr. Astadi menekankan pentingnya menyoroti sistem ekonomi sirkular dalam bisnis UMKM yang mayoritas menjadi penopang ekonomi banyak negara berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai bisnis UMKM di negara berkembang mengingat kebanyakan fokus penelitian saat ini masih terletak pada negara-negara maju. Pengembangan sistem ekonomi sirkular UMKM harus dilakukan melalui pandangan holistik yang melibatkan aspek-aspek finansial, pemasaran produk, hingga kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular oleh UMKM.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Ni Nyoman Clara L. D, M.A. terkait dampak potensial ekonomi sirkular Tiongkok terhadap penciptaan lapangan kerja dalam sektor industri tersier. Membawa poin pembahasan yang berbeda dari dua pembicara sebelumnya, Clara membawa contoh konkrit penerapan ekonomi sirkular yang diterapkan Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia. Sejak tahun 2000 Tiongkok mulai mengadopsi kebijakan dan regulasi yang berelasi dengan penerapan ekonomi sirkular di negaranya. Adopsi ekonomi sirkular oleh pemerintah Tiongkok yang dilakukan pada level mikro, meso, dan makro berpotensi meningkatkan jumlah lapangan tenaga kerja yang tidak hanya mengatasi permasalahan lingkungan, tetapi juga isu tenaga kerja dan pertambahan nilai terhadap industri sektor tersier Tiongkok. Upaya ini diterapkan oleh pemerintah Tiongkok melalui kebijakan nasional maupun lokal.

Diskusi berjalan dengan baik antara pemateri dengan peserta. Pertukaran ide dan gagasan semakin berwarna karena latar belakang peserta yang beragam, mulai dari mahasiswa, akademisi hingga praktisi. Sebagai refleksi dari diskusi publik ini, penerapan dari ekonomi sirkular memiliki keterkaitan dengan banyak aspek dalam ekonomi internasional seperti rantai nilai global, UMKM, dan juga sektor ketenagakerjaan. Meskipun implementasi ekonomi sirkular yang kompleks karena harus memperhatikan banyak aspek seperti finansialisasi, sosialisasi dan pembuatan kebijakan publik, diharapkan adopsi ekonomi sirkular dalam kegiatan ekonomi akan tercapai untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi.

Sebagai negara maritim, Indonesia punya laut yang sangat luas, lo! Diketahui sekitar 71% atau setara dengan 95.181 kilometer wilayah Indonesia merupakan laut yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Lautan yang demikian luas memiliki potensi besar untuk menghasilkan garam, tapi nyatanya pertanian garam Indonesia belum mampu memenuhi konsumsi garam dalam negeri. Indonesia secara terus-menerus melakukan impor demi memenuhi permintaan garam di tengah keterpurukan industri garam dalam negeri. Kira-kira mengapa, ya, hal ini bisa terjadi? Mari kita cari tahu tantangan pertanian garam di Indonesia serta sepak terjang pengembangan salah satu Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) di Yogyakarta dalam mengatasi kendala tersebut.

Tantangan Pertanian Garam di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, total garam yang diproduksi Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 1,5 juta ton di saat permintaan garam mencapai 3,1 juta ton. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan jumlah hasil produksi dengan permintaan garam, salah satunya cuaca yang sering berubah-ubah. Satu-satunya periode yang dapat dimaksimalkan untuk produksi garam adalah musim kemarau. Sayangnya, cuaca Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak menentu karena fenomena La Nina membuat curah hujan tetap tinggi saat musim kemarau. Cuaca yang tidak menentu inilah yang menghambat proses produksi garam, apalagi produksi masih dilakukan secara tradisional. 

Tidak hanya permasalahan cuaca, ternyata kualitas garam juga menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan garam Indonesia. Mayoritas petambak garam lokal belum dapat menghasilkan garam sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), di mana kadar NaCl garam konsumsi beryodium perlu mencapai 94,7% dan garam industri aneka pangan minimal 97%. Komisi Codex Alimentarius, selaku badan penanggung jawab standar pangan global bentukan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menetapkan kadar NaCl dalam garam untuk konsumsi langsung maupun pembuatan makanan tidak boleh kurang dari 97%. Usut punya usut, garam konsumsi produksi petambak Indonesia kaya akan mineral lain yang justru menjadi zat pengotor dan harus dihilangkan agar garam bersifat murni. Maka dari itu, garam berkualitas tinggi perlu didorong melalui pelatihan dan pemberdayaan kelompok petambak garam serta inovasi teknologi pengolahan garam. 

Ada beberapa hambatan dalam rantai pasok garam yang ikut menyebabkan garam Indonesia langka, seperti harga yang tidak kompetitif dan stok yang terbatas. Hal ini dikarenakan produksi garam hanya berjalan efektif dalam masa yang cukup singkat, yaitu tiga bulan. Hasil panen garam biasanya langsung dijual saat panen raya tanpa cadangan stok. Di saat yang sama, pemerintah tetap mengimpor garam sehingga garam melimpah di pasaran. Banyak beredarnya garam lokal saat panen menjadikan harganya murah, tapi kurang diminati karena masyarakat terlanjur familiar dengan garam impor yang ada setiap saat. 

Tapi jangan khawatir, Indonesia masih punya peluang untuk memajukan industri garam lewat diversifikasi produk. Setiap kali panen, petambak garam perlu menyortir garam layak konsumsi dan tidak layak konsumsi. Tapi garam yang tidak memenuhi standar konsumsi bukan berarti tidak berguna, lo. Jepang, contohnya, banyak mengimpor garam dengan kandungan mineral lain tinggi untuk keperluan tradisi. Maka dari itu, kajian dan pendampingan pengembangan produk turunan garam non-konsumsi harus didorong supaya petambak dan industri garam lokal tetap sejahtera. 

Menilik Produksi Garam di Gunungkidul

Belum lama ini, Pantai Siung dan Pantai Sepanjang di Kabupaten Gunungkidul (DIY) mulai aktif menghasilkan garam. Kedua pantai ini berada di garis pantai selatan Jawa yang terkenal akan kejernihan air dan gulungan ombaknya yang besar. KUGAR Tirta Bahari adalah kelompok petambak yang mengelola produksi garam tersebut. 

Garam Gunungkidul memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, di antaranya berwarna putih bersih dengan kristal garam yang berkilau karena berasal dari samudra yang jernih. Selain itu, garam Gunungkidul juga diproduksi secara organik dari alam yang jauh dari pencemaran dan diproses tanpa zat aditif. Menariknya lagi, garam yang diproduksi oleh KUGAR Tirta Bahari menggunakan sistem tunnel. Dengan sistem tunnel, petambak hanya perlu menambahkan wadah penampungan pada lahan dan membuat penutup yang dirangkai seperti terowongan (tunnel) menggunakan plastik khusus. Sistem ini membuat produksi garam dapat berlangsung sepanjang tahun meski musim hujan, berhubung cahaya dan hawa panas yang membantu proses kristalisasi bisa terus masuk dan terperangkap dalam ruang yang ditutupi plastik. Di Pantai Sepanjang, para petambak garam lokal sudah diberikan pelatihan dan pengembangan sistem tunnel sejak tahun 2017 untuk mengatasi fenomena kemarau basah 2016. Lain halnya di Pantai Siung, pengalihan tujuan pemberdayaan tunnel dari edukasi wisata menjadi produksi garam baru dimulai tahun 2020 untuk menghadapi tantangan ekonomi pandemi COVID-19. Seluruh garam yang dihasilkan melalui sistem ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk, di antaranya garam industri, garam kecantikan, garam kasar (krosok), dan bittern atau limbah cair garam yang menyimpan banyak manfaat.

Sebagai kelompok usaha yang masih terbilang muda, KUGAR Tirta Bahari masih berjuang menghadapi beberapa tantangan. Berdiri tahun 2013, KUGAR Tirta Bahari masih beroperasi secara tradisional dan belum punya cukup pengurus untuk mempertahankan keberlanjutannya. Rata-rata petambak garam KUGAR bekerja sesuai dengan kesanggupannya masing-masing dan tidak jarang memiliki profesi lain. Ketika musim liburan tiba, banyak petambak garam yang beralih profesi di sekitar pantai sehingga cukup menyulitkan pengelolaan dan produksi garam. Banyak warga usia muda juga lebih memilih untuk merantau karena belum stabilnya aktivitas dan pemasukan bertambak.

Tidak hanya itu, garam yang dihasilkan masih sulit menembus pasar nasional. Sejauh ini produk garam KUGAR masih dijual di sekitar Pantai Sepanjang dan Pantai Siung dengan menyasar wisatawan. Sementara itu, garam tidak dapat dijual kepada industri karena belum bisa memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, Gunungkidul masih tertinggal dari Purworejo ataupun Kebumen yang garamnya sudah lebih dahulu berkembang. 

Ketua KUGAR Tirta Bahari, Bapak Wahyono, terus berupaya mengembangkan sistem produksi garam di Pantai Sepanjang, di antaranya dengan berkunjung dan belajar kepada petambak garam di Purworejo dan Kebumen. Saat ini, KUGAR Tirta Bahari mendapatkan pendampingan dari Tim Gugus Tugas Kemandirian Garam Nasional Universitas Gadjah Mada dalam mendorong produksi dan diversifikasi produk garam. Pendampingan yang didapatkan meliputi riset uji kandungan garam, pendorongan produksi, serta pemasaran produk garam dan turunannya. Upaya tersebut ditujukan supaya garam lokal dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan mensejahterakan petambak garam lokal.

Setiap hari kita mengonsumsi garam sebagai penambah rasa dalam makanan. Garam meja yang pada umumnya kita konsumsi memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, di antaranya membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan fungsi organ. Tapi, tahukah kamu? Selain garam meja, ada juga garam organik yang juga memiliki banyak manfaat. Yuk, cari tahu lebih jauh dalam artikel ini!

Apa, sih, Garam Organik itu?

Kata “organik” pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah tersebut dapat mengacu pada setidaknya dua makna. Makna pertama ialah senyawa organik, yakni senyawa kimia dengan ikatan karbon dan hidrogen (hidrokarbon) yang memiliki peran vital dalam menghasilkan energi bagi manusia. Namun, istilah organik memiliki makna yang berbeda ketika digunakan untuk mendeskripsikan jenis garam.

Kata “organik” dalam garam organik mengacu pada bagaimana garam tersebut diproduksi. Garam baru bisa disebut organik apabila diproduksi secara manual dari alam tanpa risiko pencemaran air. Garam organik juga diproduksi tanpa melalui proses pemurnian garam, tanpa  zat aditif, serta harus memenuhi standar tinggi dalam analisis kimia. Beberapa contoh garam organik yang beredar di pasaran meliputi Garam Himalaya (Himalayan Salt), Garam Epsom (Epsom Salt), Garam Laut (Sea Salt), dan garam organik lainnya dengan berbagai merek berbeda. 

Sebaliknya, garam anorganik biasanya dipanen secara mekanis dari tanah atau bak beton dan disalurkan melalui pipa logam dengan proses buatan, ekstraksi mineral penting, serta penambahan zat anti gumpal, yodium anorganik, dan zat pemutih. Pada umumnya, garam meja yang kita konsumsi adalah garam anorganik.

Keunggulan Garam Organik

Seperti garam meja yang kita konsumsi, garam organik juga memiliki berbagai manfaat untuk tubuh kita. Garam organik memiliki kandungan elemen penting, yakni magnesium yang lebih tinggi dibandingkan garam meja. Magnesium merupakan elemen yang penting untuk menstimulasi aktivitas sel darah putih dan meningkatkan kerja vitamin. Selain itu, magnesium juga berperan dalam meningkatkan metabolisme glukosa dan phosphocalcium dalam tubuh kita.

Kandungan magnesium pada garam organik dapat pula membantu meredakan stres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres mental dan fisik dapat ditangani dengan mengatur kadar magnesium dalam tubuh. Meski penelitian tersebut melihat pada konsumsi magnesium secara oral, garam organik yang dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung melalui terapi dapat memiliki dampak yang sama.

Berendam atau spa dengan garam organik dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan pada kondisi peradangan tertentu, seperti rematik, lupus, asam urat, dan radang sendi psoriasis. Magnesium dalam garam organik dapat membantu mengurangi rasa sakit pada penderita radang sendi dengan membuang racun yang memperburuk peradangan, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan fleksibilitas sendi. 

Selain itu, studi menunjukkan bahwa mandi dengan garam organik juga bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit dan tubuh. Mandi dengan garam organik dapat meningkatkan kelembapan kulit, mengurangi kemerahan dan peradangan pada kulit, meningkatkan skin barrier, serta menghaluskan tekstur kulit yang kasar. Khasiat demikian menjadikan garam organik sering dimanfaatkan oleh penderita eksim maupun psoriasis. Perawatan atau terapi garam spa kini cukup populer dilakukan oleh kalangan wanita, baik di salon maupun sendiri di rumah. Meski begitu, manfaat garam spa tentu tidak terbatas bagi wanita.

Terapi Garam dengan Garam Spa

Berbekal sejuta manfaat, garam organik saat ini banyak diproduksi dan dipasarkan sebagai terapi kesehatan, lo! Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mendapatkan produk garam organik di berbagai gerai toko organik atau lokapasar (marketplace).

Terapi garam menggunakan garam spa menjadi salah satu opsi penggunaan garam organik. Garam spa pada umumnya digunakan saat mandi dengan cara berendam seluruh tubuh. Cukup siapkan bak rendam dengan air hangat, campurkan dua hingga tiga sendok makan garam spa ke dalam bak rendam, dan gunakan untuk berendam sekitar 15 - 20 menit sebelum membilas tubuh. Selain berendam seluruh tubuh, garam spa juga dapat digunakan untuk merendam kaki apabila hendak ditujukan untuk perawatan kaki saja. 

Di samping penggunaannya yang mudah, garam spa juga sangat diminati karena tersedia dalam beragam aroma untuk memaksimalkan relaksasi. Aroma dalam garam spa dapat menambah kesegaran pada tubuh, membantu mengatasi bau badan, dan mendukung sesi aromaterapi. Mandi dengan garam spa secara teratur tentunya akan memberikan segudang manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. 

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Kemandirian Garam Nasional Universitas Gadjah Mada tengah mendorong produksi garam organik dan garam spa berkualitas Indonesia melalui pemberdayaan produksi garam organik di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai daerah dengan garis pantai selatan yang terkenal akan keindahan serta air pantainya yang belum tercemar. Produksi garam organik di sepanjang garis pantai selatan telah menghasilkan jenis garam organik berkualitas dan putih berkilau. Pengembangan produksi garam Gunungkidul ditujukan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, mensejahterakan petambak lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan garam lokal yang tidak kalah berkualitas.