Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada (CWTS UGM), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan didukung oleh UNDP melalui program Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Project, menyelenggarakan forum perdana berupa Kick Off and Inception Workshop dalam persiapan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Negosiasi dan Diplomasi Luar Negeri terkait Praktik Berkelanjutan Minyak Sawit pada Selasa, 7 April 2026 di Yogyakarta. 

Acara ini menghadirkan lebih dari 20 peserta dari kalangan perwakilan lembaga pemerintahan, antara lain meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), hingga Badan Informasi Geospasial (BIG), praktisi, dan akademisi yang terlibat aktif dalam diskusi mendalam mengenai kondisi terkini, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik-praktik industri komoditas berkelanjutan.

Indonesia berkontribusi hingga 59% dari total produksi komoditas kelapa sawit  di tingkat global. Mengingat skala dan signifikansinya, arah strategis dan keterlibatan diplomatik Indonesia menjadi krusial, tidak hanya dalam membangun ekonomi nasional tetapi juga dalam memperkuat ketahanan pasar internasional serta memajukan kerjasama keberlanjutan. Indonesia telah melakukan upaya diplomasi masif melalui promosi, advokasi, hingga litigasi melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO). Untuk berhasil menavigasi upaya tersebut, negosiator Indonesia perlu dibekali dengan keahlian teknis dan alat negosiasi untuk mengadvokasi posisi Indonesia dalam panggung internasional.

Iwan Kurniawan, Programme Manager for NRM Cluster dari UNDP Indonesia menekankan kebutuhan konsolidasi data kelapa sawit yang saat ini masih terfragmentasi ke dalam satu pangkalan data terpadu. Langkah konsolidasi data dan jejak pendapat dalam forum diskusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para negosiator dalam menyampaikan informasi mengenai komoditas sawit Indonesia secara objektif dan akurat.

Pada sisi lain, Ir. Belinda Arunarwati Margono, M.Sc., Ph.D., selaku Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), menyatakan pentingnya penguasaan data yang akurat dan kontekstual bagi para negosiator Indonesia, terutama dalam menghadapi narasi yang kerap beredar di media sosial. Beliau menyebutkan bahwa persepsi negatif terhadap kelapa sawit sebagai komoditas yang identik dengan deforestasi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan. Menurutnya, perluasan lahan sawit di Indonesia tidak selalu berasal dari pembukaan hutan, melainkan dapat bersumber dari pemanfaatan lahan tidak produktif. Lebih dari itu, Indonesia telah memiliki sistem pemantauan yang mampu memverifikasi secara ilmiah apakah suatu pembukaan lahan benar-benar termasuk kategori deforestasi atau tidak. Bu Belinda mendorong para negosiator untuk menggunakan data resmi dari BIG yang validitasnya telah diakui oleh PBB.

Hal ini sejalan dengan komitmen CWTS UGM sebagai pelaksana program ini. Dr. Maharani Hapsari, Sekretaris Eksekutif CWTS UGM, menggarisbawahi orientasi program ini sebagai upaya penguatan pengetahuan standar keberlanjutan dan peningkatan strategi diplomasi publik untuk produk komoditas sawit berkelanjutan. Maka dari itu, agenda peningkatan kapasitas ini akan mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based) melalui sistem Learning Management System (LMS), pelatihan hibrida, hingga kunjungan lapangan ke lima daerah produksi kelapa sawit berkelanjutan.

CWTS UGM berniat untuk memberi fokus pada perspektif yang berimbang, yakni dengan memastikan aspek kesejahteraan sosial-ekonomi dari petani swadaya (smallholders) dalam diskursus perdagangan dan kebijakan terintegrasi secara struktural ke dalam kerangka kebijakan sekaligus menyoroti upaya industri hilir sebagai pilar menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.