PANGKALAN BUN, 12 Agustus 2026 – Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM bersama FAST Project UNDP Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menutup rangkaian program Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan dengan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 10-12 Agustus 2026. Peserta dari Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Informasi Geospasial menelusuri rantai pasok sawit dari kebun hingga pabrik untuk menguji argumen diplomasi yang disusun di ruang pelatihan dengan bukti di tingkat tapak.

Kunjungan ini melanjutkan pelatihan bauran yang digelar di Bandung pada akhir Juni 2026 dan diikuti perwakilan tujuh kementerian dan lembaga. Pada pelatihan tersebut, peserta membahas profil pasar negara mitra, regulasi seperti European Union Deforestation Regulation, serta posisi pekebun rakyat dalam skema sertifikasi. Kunjungan lapangan dirancang sebagai pelengkapnya, yaitu meninjau langsung praktik yang selama ini dijadikan materi argumen Indonesia di forum internasional.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau, dengan tutupan sawit di kisaran dua juta hektare. Kotawaringin Barat menjadi salah satu sentra produksinya. Kabupaten ini termasuk daerah di Kalimantan Tengah yang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) sebagai turunan dari agenda nasional. Karena itu, wilayah ini memberi gambaran cukup lengkap tentang bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan oleh pemerintah daerah, perusahaan, dan pekebun rakyat.

Kunjungan hari pertama dibuka di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS). Direktur Sustainability SSMS, Henky Satrio Wibowo, memaparkan bahwa seluruh operasional perusahaan telah bersertifikat ISPO dan RSPO, dengan ketertelusuran bahan baku yang dilaporkan mencapai 100 persen dari sekitar dua juta ton tandan buah segar. Perusahaan juga menjalankan integrasi sawit-sapi serta program konservasi orangutan di Pulau Salat, Kabupaten Pulang Pisau, bersama Borneo Orangutan Survival Foundation. Diskusi peserta mengerucut pada satu pertanyaan: bagaimana capaian semacam ini dikomunikasikan lebih kuat ke pasar global sekaligus menjawab kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia.

Di Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perkebunan menjelaskan posisi kabupaten sebagai salah satu wilayah dengan luas dan produktivitas kebun sawit tertinggi di provinsi. Kepala Bidang Perkebunan, Wahyu Setiyuwan menekankan bahwa peran pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan pekebun rakyat perlu disinergikan agar sertifikasi ISPO benar-benar terjangkau di tingkat pekebun. Ia juga menyinggung perlunya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, serta data kebun yang valid, karena program seperti Peremajaan Sawit Rakyat dan Dana Bagi Hasil Sawit bertumpu pada basis data tersebut.

Rombongan melanjutkan pertemuan dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri, gabungan kelompok tani binaan Dinas Pertanian dan SSMS yang beranggotakan sekitar 774 pekebun dengan luas kebun 1.747,73 hektare. Bentuk asosiasi memudahkan pengurusan sertifikasi secara kolektif, tetapi karena bukan badan hukum, kelembagaan ini terbatas ketika anggotanya hendak masuk ke kegiatan usaha. Asosiasi mengembangkan aplikasi sendiri untuk memantau perkembangan kebun anggota. Diskusi juga menyoroti penerapan prinsip people, planet, prosperityt di tingkat pekebun.

Hari kedua diisi kunjungan ke Sulung Estate milik PT SSMS. Peserta mengikuti proses perawatan hingga pemanenan, termasuk penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta skema upah dan fasilitas bagi pekerja. Pengendalian hama tikus dilakukan dengan membangun rumah burung hantu untuk menekan penggunaan pestisida. Peserta juga meninjau kawasan bernilai konservasi tinggi yang dipertahankan sebagai habitat rusa, kucing hutan, dan beberapa jenis primata di sela-sela blok tanaman produktif. Kunjungan berlanjut ke Sulung Mill di tengah areal kebun, tempat peserta melihat pengolahan tandan buah segar menjadi CPO serta pemanfaatan tandan kosong sebagai pupuk organik yang dikembalikan ke kebun.

Hari terakhir diisi kunjungan ke Koperasi Unit Desa Tani Subur di Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, koperasi pekebun swadaya yang bersertifikat RSPO sejak 2017 dan menjadi penerima manfaat Peremajaan Sawit Rakyat. Bersama enam koperasi primer lain di Kotawaringin Barat, koperasi ini membentuk Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya yang menghimpun sekitar 2.000 pekebun dengan luas kebun sekitar 6.000 hektare. Kelembagaan itu tengah menyiapkan pembangunan pabrik kelapa sawit milik petani, sebuah proses yang menurut pengurus sudah berjalan hampir tiga tahun untuk memenuhi persyaratan perizinan dan pembiayaan.

Catatan dari tiga hari kunjungan akan dipakai peserta sebagai bahan argumen dalam perundingan dan forum internasional, terutama untuk menunjukkan bahwa tuntutan keberlanjutan pasar global dapat dijawab dengan praktik keberlanjutan di tingkat tapak. Keberlanjutan pada tingkat perusahaan besar perlu untuk terus dikawal, sementara pekebun swadaya harus terus didorong dengan dukungan pembiayaan, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan teknis untuk mencapai standar yang sama. 

Direktur Pelaksana PSPD UGM, Agustinus Moruk Taek, mengusulkan agar komunitas epistemik yang terbentuk dari kunjungan lapangan ini harus dilanjutkan sebagai sebuah wadah kolaborasi lintas sektor. Beliau juga menekankan bahwa diplomasi mengenai sawit berkelanjutan tidak hanya tentang menampilkan praktik baik, tetapi juga keseriusan dalam membentuk ekosistem industri yang berkelanjutan melalui sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan keberpihakan kepada pelaku industri rentan.