Percepatan Ekonomi Hijau dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang selaras dengan tema presidensi Indonesia di G20 tahun lalu mengenai percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Tema ini menegaskan visi dan peran kepemimpinan Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, inklusivitas finansial, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Indonesia memprioritaskan tiga isu penting dalam konteks ekonomi kawasan, yakni pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, percepatan ekonomi digital, dan ekonomi keberlanjutan. Alih-alih hanya berfokus pada pembangunan ekonomi kawasan saja, Indonesia harus mengimplementasikan peran kepemimpinannya dalam mengorganisir kerja sama percepatan pembangunan berkelanjutan ASEAN. Tulisan ini akan membahas pentingnya percepatan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN dan apa saja yang bisa dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023. 

Urgensi Percepatan Ekonomi Hijau di ASEAN

Saat ini, kerja sama ASEAN sangat dibutuhkan untuk menghadapi dampak negatif perubahan iklim dalam berbagai sektor utama masyarakat ASEAN. Sebagai contoh, ASEAN berpotensi kehilangan setidaknya 35% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kawasan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Lebih lanjut, laporan the COP26 Universities Network and the British High Commission to Singapore berjudul “Adaptation and Resilience in ASEAN: Managing Disaster Risks from Natural Hazards” menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim akan berdampak signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian negara-negara di kawasan ASEAN. Produksi pertanian, terlebih produksi beras, diperkirakan berkurang sebanyak 50% karena banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan perubahan cuaca yang signifikan. Dampak dari perubahan iklim juga akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi yang diperoleh sektor perikanan. 

Tantangan perubahan iklim demikian pun dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat ASEAN dalam memperoleh makanan yang bernutrisi. Pada tahun 2020 saja, 46% dari masyarakat ASEAN tidak mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, permasalahan seperti gelombang migrasi yang masif karena kurangnya bahan makanan, isu kelaparan, kemiskinan, hingga keamanan juga akan mempersulit integrasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. 

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas pembangunan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan mengurangi polutan serta limbah yang dapat merusak lingkungan. Melihat kondisi ASEAN saat ini, strategi ekonomi hijau perlu dilaksanakan pemerintah dan masyarakat negara-negara ASEAN.

Dalam perkembangannya, ASEAN telah membuat kerangka kerja sama dalam pengembangan ekonomi hijau di kawasan, salah satunya melalui adopsi Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community (AEC) pada AEC Council Meeting ke-20. Kerangka kerja ini berperan sebagai pedoman jangka panjang ASEAN dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik ekonomi sirkular. ASEAN pun telah mengeluarkan berbagai laporan kerja sama untuk melihat dan mengukur potensi dampak perubahan iklim di kawasan. 

Melalui implementasi praktik ekonomi hijau di kawasan, negara-negara di ASEAN dapat membuka banyak lapangan kerja baru hingga mencapai 30 juta lapangan kerja yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan bisnis ekonomi hijau pada tahun 2030. Berdasarkan laporan Bain and Company, ASEAN juga akan mendapatkan keuntungan hingga $1 miliar melalui implementasi ekonomi hijau. Selain keuntungan ekonomi, sistem ekonomi hijau akan mengurangi emisi karbon hingga 80% melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan motor yang mendominasi kendaraan di berbagai kota utama negara-negara ASEAN. Selain itu, implementasi ekonomi hijau pada sektor industri ASEAN juga dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetisi dari perusahaan-perusahaan di ASEAN untuk bersaing dengan perusahaan dari kawasan lainnya. 

Keketuaan Indonesia dan Ekonomi Hijau ASEAN 2023

Setidaknya ada tiga hal yang Indonesia perlu lakukan sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam mempercepat akselerasi pembangunan berbasis ekonomi hijau di ASEAN. 

Pertama, Indonesia perlu mendorong kerja sama dan pertukaran ide serta praktik ekonomi hijau dengan berbagai negara di ASEAN. Sebagai contoh, Vietnam telah mengembangkan landasan hukum khusus untuk penerapan ekonomi sirkular melalui Peraturan Perlindungan Lingkungan pada tahun 2020. Peraturan ini dapat menjadi pembelajaran bagi anggota ASEAN lainnya untuk mengembangkan kebijakan percepatan pembangunan ekonomi hijau. 

Kedua, Indonesia perlu mendorong keterlibatan UKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui mekanisme kerja sama ASEAN untuk mempercepat penerapan ekonomi berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial mengingat 90% dari bisnis yang ada di kawasan ASEAN merupakan bisnis UKM. Dukungan negara-negara ASEAN terhadap UKM diperlukan karena sering terkendalanya UKM oleh keterbatasan sumber daya, utamanya modal untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi bisnis yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, pemerintah negara-negara ASEAN perlu mengembangkan berbagai kebijakan untuk menstimulasi peralihan UKM menuju sistem bisnis yang berkelanjutan.

Ketiga, Indonesia perlu mendorong akselerasi kerja sama ASEAN dengan mitra ASEAN seperti negara-negara Uni Eropa yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem ekonomi hijau. Mendorong adanya investasi dan kerja sama, baik dalam bidang kebijakan dan teknologi, akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi hijau di ASEAN. Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam meletakkan fondasi untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN untuk mengatasi keterbatasan kapasitas investasi dan sumber daya, belum terbukanya pasar yang luas untuk pemasaran produk-produk berbasis lingkungan, dan kebijakan negara-negara yang masih belum dalam tingkat yang sama.

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus dapat menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi hijau di kawasan. Berbagai inisiasi kegiatan yang dilakukan pada kepemimpinan ASEAN 2023 menjadi krusial karena tidak hanya akan membawa ekonomi ASEAN maju, tapi juga memastikan perekonomian ASEAN terhindar dari dampak negatif lingkungan dan perubahan iklim di masa mendatang.