Jakarta – Lebih dari dua puluh perwakilan kementerian dan lembaga berkumpul di Menteng, Jakarta Pusat pada 6–7 Mei 2026 dalam upaya memperkuat posisi dan daya saing komoditas berkelanjutan di pasar global, khususnya kelapa sawit. Mereka hadir dalam sebuah lokakarya intensif untuk menguji dan menyempurnakan draf modul pelatihan diplomasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Negosiasi dan Diplomasi Luar Negeri terkait Praktik Berkelanjutan Minyak Sawit, yang dijalankan oleh Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada (CWTS UGM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan UNDP melalui program Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Project. 

Moch. Edy Yusuf, S.E., M.A. selaku Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka forum dengan sebuah diagnosis kunci yang mendasari inisiatif ini. Ketika pejabat Indonesia tampil di forum internasional, narasi yang disampaikan mengenai kelapa sawit kerap berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. “Tujuan peningkatan kapasitas ini adalah menciptakan ‘satu frekuensi’ yang seragam di seluruh kementerian dan lembaga,” tegasnya. 

Dr. Maharani Hapsari selaku Sekretaris Eksekutif CWTS UGM menambahkan perlunya mengonsolidasikan pengetahuan tentang sawit yang tersebar dan terfragmentasi di berbagai sektor. Program pelatihan ini dirancang untuk memobilisasi pengetahuan tersebut sekaligus mendokumentasikan pengalaman historis diplomasi dan negosiasi sawit Indonesia secara sistematis.

Fokus diskusi di hari pertama menyasar pada pembahasan proses seleksi dan kebutuhan peserta serta modul pertama. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri mengusulkan agar modul dibuat ringkas dan langsung pakai, bukan sebagai buku teks akademis. juga mengidentifikasi dua kluster kebutuhan kapasitas, yaitu diplomasi ekonomi untuk memperluas akses pasar serta diplomasi kontra narasi untuk merespons kritik lingkungan. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Modul 1 dirancang sebagai bekal awal bagi para diplomat. Modul ini akan memetakan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global, menjelaskan pohon industri sawit dari hulu ke hilir, serta membekali peserta dengan poin-poin kunci yang dapat digunakan dalam advokasi, mulai dari kontribusi ekonomi, komitmen lingkungan, hingga inovasi produk. Dr. Ir. Jenny Elisabeth, MS, sebagai ahli, mendorong agar cakupan modul diperluas tidak hanya pada minyak sawit mentah (CPO) tetapi juga pada seluruh produk turunannya yang dikenal dengan konsep “Lima F”: Food (pangan), Feed (pakan), Fiber (serat), Fuel (bahan bakar), dan Fertilizer (pupuk). 

Memasuki hari kedua, perhatian tertuju pada pembahasan Modul 2 yang mencakup kerangka keberlanjutan, regulasi ekspor, persyaratan pembeli, dan studi kasus. Salah satu topik yang paling banyak menyita perhatian adalah sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Perwakilan dari Kementerian ESDM menyampaikan temuan studi Dutch Emission Authority pada Maret 2026 yang menunjukkan bahwa ISPO masih memiliki kelemahan dalam ketersediaan data dan keterlacakan (traceability) karena sistemnya yang masih berbasis kertas. Kekhawatiran senada diungkapkan oleh perwakilan dari Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) yang menyoroti capaian sertifikasi ISPO dari petani swadaya yang masih sangat rendah, yaitu kurang dari satu persen, berbanding terbalik dengan Malaysia yang telah menjangkau sekitar 90 persen petani swadaya melalui MSPO.

Meskipun demikian, para peserta sepakat bahwa kelemahan ini harus diakui sekaligus diimbangi dengan penyampaian pencapaian positif Indonesia. Ratna Sariati dari Kementerian Pertanian mengingatkan agar para negosiator Indonesia tidak bersikap inferior di forum internasional, mengingat ISPO telah berkembang selama lebih dari satu dekade dengan berbagai kemajuan konkret. Syauqi Ahmada dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian mengabarkan bahwa pihaknya tengah menginisiasi sistem informasi ISPO berbasis digital yang akan memungkinkan interoperabilitas data lintas kementerian melalui platform bernama SI-ISPO.

Selain isu keberlanjutan, perspektif petani kecil menjadi perhatian kritis lainnya. Perwakilan dari FORTASBI dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyuarakan bahwa narasi petani swadaya, sebagai kelompok yang paling sering menjadi sasaran kritik internasional, hampir tidak terbahas di dalam modul. Mereka mengusulkan agar perspektif organisasi petani sendiri turut dimasukkan untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Lokakarya ini juga membahas desain kunjungan lapangan yang akan menjadi bagian dari pelatihan. Iman K. Nawireja, Ph.D. selaku peneliti CWTS UGM menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman nyata tentang praktik keberlanjutan di daerah yang sudah memiliki perusahaan atau petani plasma bersertifikat. Sejumlah lokasi potensial mengemuka, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera. 

Menutup rangkaian diskusi, lokakarya ini menghasilkan sejumlah catatan penting untuk perbaikan modul, termasuk penambahan glosarium dan penguatan narasi tentang kondisi kelestarian lingkungan Indonesia. Dr. Maharani Hapsari menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelatihan satu angkatan, melainkan sebuah pool of knowledge jangka panjang tempat pengetahuan diplomasi sawit Indonesia dirawat, diperbarui, dan diwariskan. Pelatihan bauran program ini dijadwalkan akan berlangsung pada Juni 2026 mendatang.