Di abad ke-21 ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari penggunaan plastik. Alhasil, tumpukan limbah plastik menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena potensi ancaman pencemaran lingkungan dan lautan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mencatat bahwa terdapat 11 juta metrik ton limbah plastik dibuang ke lautan setiap tahun dan angka tersebut mencatat pertambahan tiga kali lipat hanya dalam dua dekade terakhir. Krisis lingkungan hidup sebagai akibat dari penumpukan limbah plastik mendorong pemimpin-pemimpin negara untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengontrolan plastik kepada empunya bisnis terkait plastik. Namun, perlu tindakan holistik dan kolaboratif untuk mencapai tujuan mengurangi pencemaran sampah plastik di laut. Sejumlah pemerhati lingkungan dunia menyebutkan bahwa diperlukan pendekatan bisnis yang komprehensif untuk menangkal masalah ini.

Tak terkecuali Asia Tenggara, area ini disinyalir menjadi salah satu lokasi pemasok limbah plastik berjumlah besar ke lautan di seluruh dunia. Berangkat dari permasalahan tersebut, Asian Development Bank (ADB) mengadakan forum lingkungan yang membahas peran penting ekonomi sirkular sebagai salah satu jalan keluar alternatif untuk menangani permasalahan limbah plastik di laut. Pembahasan tersebut tertuju pada aktivitas yang antara lain digagas Koinpack, sebuah sistem berbasis teknologi yang berpusat di Indonesia. Teknologi yang digagas Koinpack memungkinkan pengemasan dilakukan berkali-kali sehingga dapat menekan penggunaan plastik berujung jadi limbah. Selain berpengaruh secara signifikan bagi kesadaran penggunaan plastik di wilayah Indonesia, Koinpack berhasil mempengaruhi adanya inisiatif serupa di Singapura yang dinamakan kampanye Barepack yang bekerja sama dengan layanan pesan antar. 

Selain upaya-upaya tersebut, ADB juga memberikan dukungan untuk menangani limbah plastik dengan berinvestasi di Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) yang berfokus pada peningkatan kapasitas pabrik daur ulang plastik polietilen tereftalat (PET) di Indonesia dan tiga negara ASEAN lain serta pencapaian komitmen perusahaan untuk mendaur ulang minimal 750.000 metrik ton botol kepada konsumen di 2025. Di sisi lain, ADB juga turut mendorong sektor-sektor publik dan pemangku kebijakan untuk mengeluarkan regulasi yang berorientasi lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam kaitannya pada pengendalian produksi plastik dan pendaur ulangan limbah plastik.

Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki prospek menjanjikan untuk negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia. Berdasarkan data yang terpublikasi dalam Databoks, Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia pada tahun 2020 setelah Pantai Gading dan Ghana, disusul dengan Nigeria dan Kamerun di posisi ke-4 dan ke-5. Peringkat ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara dan di luar benua Afrika yang termasuk dalam kelima negara produsen cokelat terbesar di dunia. Pada tahun tersebut, produksi kakao di Indonesia telah mencapai 659,7 ribu ton dengan Pulau Sulawesi sebagai penyumbang tanaman kakao terbesar Indonesia yang mencapai 75% dari total produksi kakao Indonesia yakni 128,2 ribu ton.

Seperti yang dipaparkan Indonesia Investments, salah satu faktor yang mengantar Indonesia untuk menduduki posisi sebagai salah satu produsen terbesar kakao di dunia adalah ambisi pemerintah melakukan program revitalisasi untuk menggenjot produksi kakao pada tahun 2009. Program yang ditargetkan dalam jangka waktu lima tahun tersebut telah berhasil meningkatkan produksi kakao Indonesia secara drastis melalui kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kakao. Pada masa itu, pemerintah Indonesia juga telah berhasil memperluas lahan produksi kakao di seluruh Indonesia dengan luas total 450 ribu hektar.

Dengan tingginya angka produksi kakao pada tahun tersebut, Indonesia juga melakukan aktivitas ekspor kakao ke luar negeri. Berdasarkan Databoks, aktivitas ekspor kakao di Indonesia telah mencapai angka 358,48 ribu ton dengan nilai sebesar USD 1,2 miliar atau setara dengan IDR 17,2 triliun. Dari total jumlah ekspor kakao tersebut, Malaysia menjadi negara dengan importir kakao Indonesia terbesar dengan jumlah sebanyak 80,59 ribu ton atau 22,48% dari total ekspor dengan nilai USD 172,58 juta. Selanjutnya, Amerika Serikat menempati peringkat kedua importir kakao Indonesia sebanyak 17,23% dari total ekspor, disusul dengan ekspor kakao ke Tiongkok yang mencapai 6,58% dari total ekspor. Menurut Ipotnews, pada tahun 2019, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekspor kakao Indonesia telah menyumbang devisa negara Indonesia sebesar USD 1,13 miliar atau setara dengan IDR 16,3 triliun.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia melakukan ekspor produk olahan kakao seperti pasta kakao, minyak kakao, dan bubuk kakao. Adapun jumlah ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji sebesar 6,1% dan sisanya 93,9% dalam bentuk olahan. Sementara itu, produk-produk olahan kakao hanya diekspor untuk memenuhi kebutuhan produksi merek-merek cokelat siap konsumsi di luar negeri. Akibatnya, hasil-hasil produksi kakao Indonesia nyaris tak terlihat dan tersamarkan oleh pamor perusahaan cokelat siap konsumsi di luar negeri.

Kebijakan Bea Keluar Terhadap Biji Kakao

Pada tahun 2010, pemerintah telah memberlakukan Bea Keluar (BK) terhadap ekspor biji kakao dalam PMK No.67/PMK.011/2010 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010. Dengan adanya kebijakan ini, eksportir kakao dari dalam negeri akan dikenakan biaya setiap kali mereka akan mendistribusikan biji kakao mentah ke luar negeri untuk mengontrol intensitas aktivitas ekspor biji kakao agar persediaan biji kakao di dalam negeri tetap terpenuhi. Berdasarkan kebijakan tersebut, besaran bea keluar kakao diterapkan sebesar 5% hingga 15%. Namun demikian, sebagaimana dikutip dari Kontan, seiring berjalannya waktu, penerapan kebijakan bea keluar terhadap Biji Kakao mengalami dinamika khususnya terkait penyesuaian tarif yang sempat direncanakan untuk dinaikkan di angka 10% hingga 30% sebagai respon dari kurangnya persediaan kakao di Indonesia akibat kegiatan ekspor kakao yang berlebih. 

Dalam perkembangannya kebijakan tersebut menuai berbagai pro dan kontra.  Klaim yang ada pada saat kebijakan BK biji kakao tersebut berlaku adalah kebijakan ini dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri dan menyeimbangkan daya saing industri kakao. Selain itu dari sisi pemerintah, kebijakan bea keluar ini dimaksudkan untuk menambah persediaan kakao di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami defisit sebesar 300 ribu ton. Sebuah penelitian mengungkapkan fakta bahwa, pemberlakuan BK atas ekspor kakao pada tahun 2010 membuat volume ekspor kakao mentah mengalami penurunan dan relatif konstan disebabkan oleh mulai meningkatnya ekspor produk olahan kakao setengah jadi setelah pemberlakuan bea keluar terhadap biji kakao. Kebijakan BK dinilai telah berdampak positif terhadap upaya pengembangan industri pengolahan kakao dalam negeri dengan adanya penurunan ekspor kakao yang cukup signifikan diikuti dengan jumlah perusahaan industri cocoa processing yang bertambah. 

Di satu sisi, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) dan para petani kakao yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) menyoroti bahwa kebijakan bea keluar harus memperhatikan kesejahteraan para petani kakao. Dikutip dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Ketua Umum Askindo menyatakan bahwa kenaikan tarif bea keluar yang signifikan akan memberatkan petani kakao dan seharusnya pengenaan bea keluar harus tetap memperhatikan terjaminnya pasokan kakao di dalam negeri, terjaganya kelestarian lingkungan dan stabilitas harga kakao agar petani tidak dirugikan. Seperti apa yang tertulis dalam situs web resmi Kementerian Perindustrian, ketua APKAI juga menyampaikan bahwa adanya peningkatan tarif bea keluar dapat meningkatkan potensi terjadinya permainan harga oleh perusahaan pengolahan kakao. Hingga saat ini, kebijakan BK biji kakao ditetapkan melalui PMK No. 1/PMK.010/2022 yang menetapkan tarif bea keluar biji kakao sebesar 5-10% sesuai masing-masing kolom yang didasarkan pada tingkat harga referensi per ton. 

Adanya Ketergantungan Impor

Seiring dengan perkembangan industri pengolahan kakao dalam negeri, jumlah biji kakao dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan industri tersebut. Hal ini lantas membuka kran impor biji kakao dari luar negeri oleh Indonesia. Dilansir dari Bisnis.com, jumlah impor biji kakao di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sekitar 234 ribu ton. Walaupun jumlahnya terus berkurang hingga mencapai angka 133 ribu ton di tahun 2021, angka impor kakao di Indonesia masih terbilang cukup besar. 

Dikutip dari artikel tersebut, kebutuhan pasokan biji kakao yang besar tidak bisa dipenuhi sepenuhnya karena semakin menurunnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola perkebunan kakao. Indonesia Investments menyatakan bahwa 90% produksi kakao Indonesia merupakan hasil produksi para petani yang memang memiliki kekurangan secara finansial dan memiliki peralatan yang serba terbatas. Ditambah lagi, sebagian besar tanaman kakao di Indonesia telah mengalami penuaan yang menyulitkan proses reproduksi kakao secara alami. Hal tersebut menyebabkan proses pemeliharaan tanaman kakao menjadi kurang maksimal sehingga rentan akan kerusakan oleh berbagai faktor. 

Sebagai konsekuensinya, kualitas tanaman-tanaman kakao Indonesia pun menurun dan jumlah produksi kakao di Indonesia menjadi semakin berkurang. Faktanya, angka produksi kakao sebesar 659,7 ribu ton di tahun 2020 bukanlah angka produksi kakao terbesar di Indonesia. Dikutip dari Tempo, jumlah produksi kakao tahun 2012 mencapai 740,5 ribu ton dan pada 2019 turun menjadi 659 ribu ton. Oleh sebab itu, kemampuan Indonesia untuk mengekspor biji kakao ke luar negeri pun berkurang dan sangat bergantung akan produk impor.

Memajukan Industri Kakao Indonesia

Upaya memajukan industri kakao di Indonesia dapat dimulai dari menaruh perhatian pada produksi kakao dalam negeri. Pengusaha perkebunan kakao perlu meningkatkan kualitas kakao yang mereka produksi. Salah satunya adalah dengan mendistribusikan bibit-bibit unggul kakao ke produsen-produsen kakao yang ada di Indonesia. Strategi ini telah diimplementasikan pada tahun 2020, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Dilansir dari Badan Litbang Kementerian Pertanian, petani-petani kakao di Sulawesi Tenggara telah menerima benih-benih kakao varietas unggul untuk mereka budidayakan dan perdagangkan. 

Selain meningkatkan kualitas produk mereka, para pengusaha perkebunan kakao juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi, salah satunya dengan mengadakan pelatihan kerja bagi para sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan para petani kakao yang memiliki masalah finansial agar mereka dapat lebih maksimal dalam memproduksi tanaman kakao. Kelengkapan peralatan serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi kakao oleh para petani kecil juga harus disediakan.

Selanjutnya, perhatian pada industri pengolahan kakao juga perlu diberikan sejalan dengan terbukanya perkembangan industri pengolahan setelah pemberlakuan kebijakan BK. Para produsen dalam industri kakao harus didukung untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memajukan industri kakao di Indonesia. Tak hanya mengekspor produk-produk kakao setengah jadi untuk kebutuhan produksi merek lain di luar negeri, produsen kakao Indonesia juga dapat melakukan ekspor untuk produk-produk kakao siap konsumsi dengan merek asli Indonesia untuk diperkenalkan ke pasar internasional. Dengan memproduksi produk-produk kakao siap konsumsi atas nama merek asli Indonesia, reputasi industri kakao di Indonesia akan semakin dikenal baik oleh pasar Internasional. Nantinya, Indonesia tak hanya akan dikenal sebagai pengekspor bahan baku setengah jadi untuk keperluan produksi perusahaan lain, tetapi juga dapat dikenal dengan merek produk asli Indonesia dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar Internasional.

Saat ini, sudah banyak bermunculan perusahaan kecil dan menengah yang menawarkan produk kakao siap konsumsi. Produk-produk kakao siap konsumsi khas lokal ini sangat potensial untuk dapat sukses di pasar internasional. Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk mengembangkan potensi perusahaan yang bergerak dalam industri kakao siap konsumsi sangat penting untuk memajukan industri kakao Indonesia. Tentunya, masyarakat juga perlu untuk mulai mengkonsumsi produk olahan kakao lokal alih-alih produk olahan kakao dari luar negeri sebagai bentuk dukungan mereka untuk kemajuan industri kakao di Indonesia.

Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan berita terdamparnya kapal kargo di Teluk Chesapeake. Tepatnya pada 13 Maret 2022, kapal Ever Forward yang juga merupakan salah satu anggota armada Evergreen Marine Corp. dikabarkan tersangkut di Teluk Chesapeake. Dilansir oleh NPR, kapal Ever Forward pada saat itu berangkat dari Baltimore setelah memuat isian kargo mereka ketika para kru kapal membuat kesalahan dalam menavigasikan kapal tersebut. Pada akhirnya, kapal Ever Forward sampai di Teluk Chesapeake dan tersangkut di perairan dangkal yang sangat dekat dengan permukaan tanah selama empat minggu. Berbagai upaya telah dikerahkan untuk membebaskan kapal kargo ini agar dapat kembali berlayar dengan normal sesuai dengan jalur perdagangan yang harus dilalui. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapal tersebut dapat bebas dan masih tersangkut di Teluk Chesapeake. 

Meski tidak sampai membuat kerugian terhadap aktivitas distribusi yang dilakukan kapal-kapal lainnya, tetapi peristiwa ini menyebabkan tertundanya aktivitas suplai bahan baku dan produksi komoditas-komoditas esensial bagi kehidupan manusia dikarenakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelamatan kapal tersebut. Dilansir dari CBS News, kapal Ever Forward saat ini memuat sebanyak 5000 kontainer dan dengan terjebaknya mereka di posisi yang sama selama satu bulan, mereka telah menyebabkan kerugian sebanyak 1 Miliar USD per harinya. Untuk menghindari jumlah kerugian yang lebih besar, para kru kapal dan petugas keamanan pesisir Teluk Chesapeake berinisiatif untuk mengevakuasi kontainer-kontainer tersebut menggunakan kapal lain untuk segera didistribusikan ke para penerima.

Insiden yang menimpa Ever Forward ini kembali membuka mata bahwa transportasi maritim sangat krusial dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan. Aktivitas ekspor dan impor merupakan proses yang krusial dalam perdagangan berskala internasional untuk menyalurkan komoditas yang telah diproduksi ke tangan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk membuat aktivitas ekspor dan impor menjadi lebih efisien, dibutuhkan sarana transportasi, terutama sarana transportasi laut yang sudah sejak lama dipercaya sebagai transportasi yang efisien untuk mengangkut ragam jenis produk dalam waktu yang bersamaan. 

Dikutip dari rilis pers dalam situs resmi PBB, Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon menyampaikan betapa pentingnya transportasi maritim dalam ranah perdagangan internasional pada pidatonya tanggal 29 September 2016, bertepatan dengan Hari Maritim Sedunia. Ban Ki Moon menyatakan bahwa transportasi maritim merupakan tulang punggung dari aktivitas perdagangan global. Transportasi maritim membantu memastikan bahwa manfaat perdagangan lebih merata karena kapasitasnya yang besar dan biaya yang relatif lebih hemat dibandingkan angkutan-angkutan lainnya. Selain itu, industri pelayaran juga telah memainkan peran penting dalam peningkatan standar hidup global yang telah membawa jutaan orang keluar dari kemiskinan akut dalam beberapa tahun terakhir. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya transportasi maritim dalam dunia perdagangan internasional. 

Pentingnya Transportasi Maritim dalam Perdagangan

Nyaris tidak ada kegiatan ekonomi dan sektor industri di dunia yang dapat bertahan lama tanpa adanya keterlibatan transportasi laut dalam kegiatan ekspor dan impor mereka.  Pernyataan ini diperkuat oleh International Chamber of Shipping (ICS) yang memaparkan bahwa industri transportasi maritim internasional bertanggung jawab atas pengangkutan sekitar 90% komoditas hasil produksi dari aktivitas perdagangan dunia. Dalam angka tersebut, 80% nya merupakan komoditas yang diperuntukkan untuk kegiatan ekspor dan impor. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa aktivitas perdagangan sepenuhnya bergantung pada transportasi laut yang menjadi komponen penting untuk menggerakkan kegiatan ekonomi mereka. 

ICS juga menyebutkan bahwa dari angka 90% tersebut, ada 11 miliar ton komoditas yang diangkut dengan kapal kargo setiap tahunnya, di mana 1,5 tonnya mewakili kebutuhan hidup setiap satu orang di dunia per tahun. Setiap tahun, industri perkapalan mengangkut hampir 2 miliar ton minyak mentah, 1 miliar ton bijih besi, dan 350 juta ton gandum, di mana bahan-bahan mentah ini merupakan bahan-bahan dasar dari hampir seluruh kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini membuktikan bahwa keberlangsungan hidup seseorang sangat bergantung pada aktivitas perdagangan dunia, terutama pada proses ekspor dan impor melalui transportasi maritim. 

Selain itu, ICS menyebutkan juga bahwa saat ini, sudah ada lebih dari 50.000 kapal kargo internasional yang mengangkut setiap jenis komoditas di dalam kapasitas kargonya. Terdapat 150 negara di dunia yang memiliki armada kapal kargo yang terdaftar sebagai alat distribusi komoditas dalam perekonomian. Ditambah lagi, setiap armada yang ada mempekerjakan lebih dari satu juta sumber daya manusia dari hampir setiap negara. Ini membuktikan bahwa industri transportasi maritim dalam kegiatan ekspedisi sangat didukung keberadaannya untuk menjaga aktivitas perdagangan dunia agar tetap hidup. 

Yang Terjadi Setahun Sebelumnya

Selama setahun ini, dunia perdagangan dan khalayak umum dihebohkan dengan berita-berita tentang kapal kargo yang tersangkut di perairan tempat mereka berlayar. Sebelum insiden terdamparnya kapal Ever Forward di Teluk Chesapeake, terdapat insiden yang menimpa kapal Evergreen lainnya, di mana insiden ini dinilai jauh lebih fatal. Dilansir dari The Washington Post, pada akhir Maret 2021 lalu, salah satu unit kapal Evergreen Marine Corp., yakni Ever Given, dikabarkan tersangkut di Terusan Suez yang menyebabkan blokade kanal tersebut selama 6 hari penuh. Blokade yang disebabkan oleh tersangkutnya kapal pengangkut raksasa tersebut berhasil mengacaukan aktivitas pelayaran lebih dari 300 kapal, sehingga beberapa kapal terpaksa mengambil jalur alternatif, mengharuskan mereka untuk mengitari Benua Afrika untuk mencapai Asia dan menambah waktu pelayaran mereka sebanyak tiga minggu.

Dilansir dari CNBC, jumlah kerugian yang ditanggung oleh pihak Evergreen Marine Corp. setelah mengalami insiden ini tentunya tak sedikit, sebab bukan hanya perusahaan mereka saja yang mengalami kerugian, tetapi juga perekonomian di seluruh dunia. Meski telah membayar denda yang mencakup kompensasi kerusakan dan hilangnya pendapatan Terusan Suez, juga biaya penyelamatan dengan total sebesar 916 juta USD, pihak Evergreen Marine Corp. tidak dapat langsung mengembalikan keadaan perdagangan dunia seperti sediakala. Kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersangkutnya Ever Given ke perekonomian dunia tidak hanya berlangsung sehari atau seminggu setelahnya saja, tetapi dampaknya terasa hingga berbulan-bulan lamanya. 

Menurut Business Insider, kerugian yang disebabkan setelah peristiwa tersangkutnya kapal Ever Given ditaksir mencapai 400 juta USD per jamnya. Lloyd's List, sebuah jurnal berita pelayaran yang berbasis di London, memperkirakan nilai barang kargo yang melewati kanal setiap hari rata-rata 9,7 miliar USD, dengan total 5,1 miliar USD yang bergerak ke belahan bumi barat  dan 4,6 miliar USD yang bergerak ke belahan bumi timur. Dikalikan 300 lebih kapal kargo lainnya, tentunya jumlah kerugian ini bukanlah sesuatu yang sepele. Peristiwa ini mempengaruhi rantai pasokan global yang sudah mengalami kesulitan besar berupa kekurangan dan penundaan pengiriman sejak pandemi dimulai pada 2020.

Transportasi maritim merupakan pilihan transportasi terbaik untuk aktivitas distribusi dalam perdagangan dunia ditinjau dari fungsinya. Sebagai penggerak utama aktivitas distribusi komoditas dalam perdagangan internasional, kebutuhan manusia nyaris sepenuhnya bergantung pada kelancaran prosesnya. Namun, jika aktivitas perdagangan yang melibatkan transportasi maritim mengalami gangguan saat menjalankan fungsinya, maka kerugian yang ditimbulkan pun akan sangat fantastis. Kedepannya, perusahaan-perusahaan transportasi laut harus lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi situasi yang dapat membahayakan arus perdagangan internasional.

Jumat (8/4/22), Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada menggelar sebuah lokakarya kepenulisan secara daring yang dihadiri oleh pemagang PSPD UGM dari berbagai divisi. Dalam kesempatan ini, PSPD UGM mengundang Raras Cahyafitri, M.Sc selaku kepala divisi Riset PSPD UGM yang berpengalaman dalam jurnalisme dan kepenulisan sebagai pembicara. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis para pemagang dan staf PSPD UGM agar mampu menghasilkan tulisan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Adapun materi yang dibawakan meliputi pembahasan terkait teknik dan cara menulis untuk berbagai luaran. 

Lokakarya dibuka dengan pembahasan terkait langkah penting dan utama dalam memulai sebuah penulisan yakni menuliskan kalimat utama. Dalam pemaparannya, Raras menyampaikan bahwa terdapat dua tipe peletakan kalimat utama, yaitu induktif (peletakan di akhir penulisan) dan deduktif (peletakan di awal penulisan). Untuk membuat tulisan semakin menarik, maka diperlukan tulisan dengan paragraf yang komprehensif dan runtut. Raras memperkenalkan tiga cara menyusun paragraf yang dikenal dengan SMS––sort, match, dan structure, yakni menyortir informasi, mengelompokkan, dan menentukan struktur penulisan. 

Di akhir sesi, peserta lokakarya diajarkan cara mengolah data di dalam suatu bacaan dan menuangkannya ke dalam kerangka tulisan untuk dikembangkan menjadi paragraf dengan memberikan ruang bagi para peserta workshop untuk mempraktekkan hal tersebut. Dalam sesi ini, para peserta belajar bagaimana menyajikan data statistik yang ilmiah menjadi suatu bacaan yang informatif dan mudah dipahami. Beberapa peserta lokakarya mengalami kesulitan untuk mempraktikkan hal tersebut dikarenakan para peserta harus memahami dengan baik data yang tersaji dan berlatih menarik kesimpulan secara general. Meski demikian, keterampilan tersebut merupakan hal yang penting untuk dimiliki para pemagang khususnya dalam hal menyajikan informasi berbasis data dalam berbagai luaran di PSPD UGM.  

Kegiatan lokakarya diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta yang ditunjukkan dengan keaktifan para peserta berpartisipasi dalam sesi tanya jawab maupun sesi praktik. Dalam sesi pemaparan materi terkait pengolahan data menjadi tulisan, pemagang rata-rata mengalami kesulitan untuk mempraktikkan materi tersebut. Dengan demikian, berefleksi melalui kegiatan ini, diharapkan kedepannya terdapat program-program serupa yang dapat membantu peningkatan kemampuan penulis.

Sebagai sebuah sistem yang berusaha menjembatani antara perkembangan ekonomi pada satu sisi dan keberlanjutan pada sisi yang lainnya, praktik ekonomi sirkular juga memperoleh perhatian dari negara berkembang seperti negara-negara di Benua Afrika. Dalam perkembangannya, negara-negara di Afrika menjalin kerja sama untuk mengembangkan ekonomi sirkular terutama dengan negara-negara yang telah menerapkan ekonomi sirkular seperti di Uni Eropa. Kerja sama dengan Uni Eropa bukan hanya dapat mendorong percepatan dalam aspek inovasi dan teknologi untuk penerapan ekonomi sirkular namun juga dapat diutilisasi untuk mendorong pembuatan kebijakan publik dan perubahan dalam masyarakat di negara-negara Afrika yang semakin mengadopsi nilai-nilai dan praktik dari ekonomi sirkular.

Sejak eksistensi joint-declaration antara Uni Afrika dan Uni Eropa pada tahun 2017 dalam African Union-European Union Summit, pemerintah negara-negara di kedua organisasi regional tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi sirkular di negara-negara Afrika. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai inisiatif yang terjalin oleh keduanya dalam konteks pengembangan ekonomi sirkular dari aspek pendanaan, perkembangan teknologi, pembelajaran kebijakan, dan akses pasar dari sistem ekonomi sirkular di Afrika. Sebelumnya pada tahun 2014, kerja sama Uni Eropa dan negara-negara Afrika juga telah dilakukan melalui mekanisme SWITCH Africa Green yang pendanaannya diberikan oleh Uni Eropa dengan melibatkan pihak ketiga seperti United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan di wilayah Afrika.

Dalam konteks regional, beberapa negara di kawasan Afrika telah membentuk beberapa forum kerja sama yang bertujuan untuk mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi sirkular di Afrika. Pada 2016, African Circular Economy Network (ACEN) dibentuk oleh praktisi dan para ahli untuk mempercepat pengembangan ekonomi sirkular di regional Afrika melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang dilakukan dengan berkolaborasi antara negara maju dan negara berkembang. Pada tahun 2017, African Circular Economy Alliances (ACEA) dibentuk atas kesepakatan kerja sama antara Rwanda, Nigeria dan Afrika Selatan. ACEA ditujukan sebagai forum koordinasi antar negara yang tergabung di dalamnya untuk mengembangkan proyek dan program yang mendukung percepatan penerapan ekonomi sirkular. Di samping keterlibatan pemerintah beberapa negara, akselerasi penerapan ekonomi sirkular di Afrika juga dilakukan oleh para profesional. Terakhir pada tahun 2019, negara-negara Afrika melalui African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN) juga membuat deklarasi bersama dengan nama Deklarasi Durban yang memasukkan ambisi ekonomi sirkular ke dalam kerja sama pembuatan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks nasional, negara-negara Afrika juga telah mengembangkan praktik yang dapat tergolong ke dalam ekonomi sirkular seperti pengelolaan sampah dan limbah, pengurangan penggunaan energi dan air, serta utilisasi barang bekas terhadap pembuatan produk. Beberapa negara di Afrika sudah memberikan fokus terhadap pengembangan ekonomi sirkular, misalnya Afrika Selatan yang berfokus pada manufaktur, energi terbarukan, dan pengolahan sampah (Tahulela & Ballard, 2020) serta Ghana dan Nigeria yang juga sudah mulai memberikan fokus terhadap penanganan e-waste (Maphosa & Maphosa, 2020). Meskipun demikian, dalam aspek kebijakannya belum terdapat kategorisasi yang jelas terhadap apa yang merupakan praktik ekonomi sirkular dan apa yang tidak sehingga identifikasi dan pendataan masih belum komprehensif. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang ada di dalam domestik masing-masing negara cenderung belum secara holistik mengatur mengenai penerapan ekonomi sirkular. 

Meskipun pembahasan mengenai kerja sama ekonomi sirkular antara negara-negara Afrika dan Uni Eropa masih berkutat dalam aspek pengembangan teknologi dan bantuan finansial, dalam beberapa perjanjian kerja sama dan diskusi, keduanya sepakat bahwa aspek kebijakan publik dan juga pengenalan dari masyarakat terhadap ekonomi sirkular juga dapat didorong oleh negara-negara Afrika dalam kerja sama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan ekonomi sirkular baik secara regional maupun nasional. 

Dalam aspek kebijakan publik untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular, negara-negara di Afrika masih belum merancang kebijakan publik mengenai pengembangan ekonomi sirkular secara holistik. Menurut Desmond dan Asamba, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan proposal kebijakan yang mempercepat penerapan ekonomi sirkular semakin banyak dibahas di beberapa negara Afrika namun masih menunggu untuk dijadikan peraturan dan undang-undang dalam kebijakan pemerintah (Desmond & Asamba, 2019). Di Afrika Selatan misalnya, penerapan ekonomi sirkular dalam perusahaan manufaktur belum diatur secara holistik dan tegas oleh pemerintah. Ketiadaan kebijakan publik, standarisasi yang jelas, dan juga peraturan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur menjadi penghambat utama terhadap perusahaan dalam menjalankan praktik ekonomi sirkular di dalam sistem produksinya (Ohiomah & Sukdeo, 2022). 

Melalui mekanisme kerja sama dengan Uni Eropa, negara-negara di Afrika berpotensi mengembangkan kebijakan pengembangan ekonomi sirkular secara lebih komprehensif sebagaimana dilakukan di beberapa negara Uni Eropa. Menurut Wadee dan Tilkanen meskipun terminologi ekonomi sirkular menjadi konsep yang baru di negara-negara Afrika, praktik yang ada dalam konsep ekonomi sirkular ternyata telah berkembang di masyarakat Afrika. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan ekonomi sirkular di negara-negara Afrika belum dilaksanakan dengan inklusif dengan tidak melibatkan berbagai pihak yang seharusnya turut andil. Oleh karena itu, kerja sama dengan Uni Eropa yang notabene telah mengembangkan sistem ekonomi sirkular dapat memberikan gambaran terhadap pemerintah-pemerintah negara Afrika terhadap pihak-pihak mana saja yang yang terlibat dan program-program seperti apa yang harus dijalankan dalam pengembangan ekonomi sirkular. Selain itu, keberhasilan Uni Eropa dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular dapat menjadi pembelajaran kebijakan terutama dalam mekanisme untuk mendorong perusahaan dan masyarakat agar mau mengadopsi nilai-nilai ekonomi sirkular di dalam perusahaan bisnis dan kegiatan masyarakatnya. 

Selain dalam hal pembuatan kebijakan, kerja sama dengan Uni Eropa juga harus dilakukan dalam tahap implementasi peraturan dalam pengembangan ekonomi sirkular. Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh Trinomics, ketegasan dan penegakan terhadap peraturan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk beralih ke sistem ekonomi sirkular masih sangat lemah. Bahkan di banyak negara di Benua Afrika, peraturan dan hukum yang mengatur mengenai keberlanjutan lingkungan dapat dielakkan melalui praktik korupsi (Forson et al., 2017). Hal ini kemudian yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah negara-negara di Afrika dan Uni Eropa dalam melakukan kerja sama pengembangan ekonomi sirkular untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan yang telah disusun oleh keduanya dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam konteks ini, negara-negara di Afrika bukan saja berfokus pada pembuatan kebijakan namun juga harus melingkupi aspek pengawasan terhadap implementasi ekonomi sirkular terutama pada perusahaan-perusahaan bisnis di Afrika.

Di samping perlunya dukungan kebijakan publik yang holistik, pengembangan ekonomi sirkular di Afrika juga harus memperhatikan aspek perubahan perilaku dari masyarakat dan pebisnis di Afrika. Praktik dari ekonomi sirkular tidak hanya melibatkan para pelaku bisnis tapi juga para konsumen yang menggunakan produk tersebut. Sayangnya,  hingga saat ini masih banyak masyarakat di Afrika yang belum terlalu mengenal ekonomi sirkular dan praktik-praktik yang bisa dilakukan untuk mengembangkan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, pengenalan ekonomi sirkular kepada masyarakat menjadi hal yang penting sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Zurbrügg et al., (2014) dalam penelitiannya mengenai perkembangan pengolahan limbah di negara-negara berkembang yang menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan dari pada proyek pengolahan limbah di samping bergantung pada fungsi institusi pemerintah yang baik juga bergantung pada penerimaan dan pemahaman dari masyarakat terhadap ide dari pengolahan sampah dan limbah. 

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, melalui kerja sama dengan Uni Eropa sebagaimana dilakukan oleh Denmark dan Indonesia, negara-negara di Afrika dapat menginisiasi konferensi tahunan yang membahas mengenai ekonomi sirkular dengan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat dan para pengusaha dan pebisnis. Melalui diskusi dan konferensi dengan Uni Eropa, negara-negara di Afrika dapat mendorong pengenalan terhadap masyarakat dalam memparktikkan ekonomi sirkular. Pertukaran informasi dan praktik dalam ekonomi sirkular melalui melalui kerja sama keduanya dapat mendorong peningkatan pemahaman dari masyarakat terhadap ekonomi sirkular. 

Diantara berbagai isu kompleks lainnya yang merupakan tantangan dalam penerapan ekonomi sirkular di negara-negara Afrika, formulasi dan pengawasan implementasi kebijakan ekonomi sirkular masih menjadi isu utama yang menghambat percepatan implementasi ekonomi sirkular di negara-negara di Benua Afrika, terlihat dari beberapa penelitian yang dilakukan. Selain itu, pengenalan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan para pelaku bisnis menjadi krusial dalam usaha untuk institusionalisasi nilai dan praktik ekonomi sirkular di masyarakat negara-negara di Afrika. Oleh karena itu, meskipun kerja sama regional dalam pengembangan ekonomi sirkular di Afrika sudah dimulai dan berkembang melalui kerja sama Afrika dan Uni Eropa, masih dibutuhkan adanya peningkatan kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa telah terlebih dahulu sudah menjalankan ekonomi sirkular dalam hal pembuatan kebijakan yang secara holistik dan komprehensif dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular serta pengenalan ekonomi srikuar kepada masyarakat negara-negara Afrika. Dengan adanya kebijakan dan pengenalan ekonomi sirkular, ekonomi sirkular di Afrika dapat tercapai  dan dipercepat melalui kerja sama dengan Uni Eropa sebagai bagian terdepan dalam implementasi ekonomi sirkular di dunia. 

Referensi

Desmond, P., & Asamba, M. (2019). Accelerating the transition to a circular economy in Africa (pp. 152–172). https://doi.org/10.4324/9780429434006-9

Forson, J. A., Buracom, P., Chen, G., & Baah-Ennumh, T. Y. (2017). Genuine Wealth Per Capita as a Measure of Sustainability and the Negative Impact of Corruption on Sustainable Growth in Sub-Sahara Africa. South African Journal of Economics, 85(2), 178–195.

Maphosa, V., & Maphosa, M. (2020). E-waste management in Sub-Saharan Africa: A systematic literature review. Cogent Business & Management, 7(1), 1814503. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1814503

Ohiomah, I., & Sukdeo, N. (2022). Challenges of the South African economy to transition to a circular economy: A case of remanufacturing. Journal of Remanufacturing. https://doi.org/10.1007/s13243-021-00108-z

Tahulela, A., & Ballard, H. (2020). Developing the Circular Economy in South Africa: Challenges and Opportunities (pp. 125–133). https://doi.org/10.1007/978-981-13-7071-7_11

Zurbrügg, C., Caniato, M., & Vaccari, M. (2014). How Assessment Methods Can Support Solid Waste Management in Developing Countries—A Critical Review. Sustainability, 6, 545–570. https://doi.org/10.3390/su6020545

Saat ini, Sri Lanka sedang dihadapkan oleh demonstrasi massa sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi. Selama beberapa bulan terakhir, sejak akhir tahun 2021, Sri Lanka sudah bergelut dengan krisis ekonomi terburuk sejak masa kemerdekaannya di 1948. Krisis ini menyebabkan harga bahan-bahan kebutuhan dasar meningkat tajam dan stok bahan dasar makanan, bahan bakar, dan obat-obatan menipis. Ketidakmampuan jajaran pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, untuk membayar impor dan pengiriman bahan bakar yang disebabkan oleh kekurangan valuta asing berujung pada pemadaman listrik di sebagian wilayah Sri Lanka yang berlangsung selama 13 jam pada Rabu (30/3/22). Pemadaman listrik ini terjadi pada puncak gelombang protes massa yang ditandai dengan pemblokiran jalan-jalan utama di berbagai kota dan seruan penuntutan pemecatan Gubernur Ajith Cabraal di luar Bank Sentral Sri Lanka. Puncak krisis dan demonstrasi tersebut menyebabkan jajaran kabinet pemerintahan kali ini mengundurkan diri secara massal pada rentang waktu Selasa (4/4/22) hingga Rabu (5/4/22) kemarin. 

Para kritikus mengatakan bahwa akar dari krisis Sri Lanka terletak pada salah urus ekonomi secara berturut-turut oleh pemerintah yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar––keadaan ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pemasukan dan ketika produksi barang dagang dan jasa tidak mencukupi. Namun, krisis ekonomi kali ini dipercepat oleh penetapan kebijakan pemotongan pajak untuk menstimulasi ekonomi oleh Rajapaksa pada masa-masa pemilihan umum 2019, sesaat sebelum penyebaran virus COVID-19 yang turut memperparah ekonomi Sri Lanka. Menurut Murtaza Jafferjee, kepala think-tank Advocata Institute, kebijakan tersebut merupakan kesalahan diagnosis terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi Sri Lanka pada waktu itu. 

Krisis ekonomi Sri Lanka juga diperparah oleh kegagalan program manajemen utang Sri Lanka yang statusnya bergantung pada aspek industri pariwisata dan pembayaran uang dari pekerja asing yang dilemahkan pandemi. Dengan gagalnya program manajemen utang ini, cadangan devisa anjlok hampir 70 (tujuh puluh) persen dalam jangka waktu dua tahun. Selain itu, keputusan pemerintahan Rajapaksa untuk melarang semua produk pupuk kimia pada tahun 2021 tercatat memukul sektor pertanian negara dan memicu penurunan panen padi yang akhirnya mengacaukan produksi pertanian Sri Lanka.  

Untuk menangani krisis tersebut, pemerintahan Rajapaksa telah merencanakan dan menjalankan serangkaian program. Pada April ini, Sri Lanka merencanakan untuk membicarakan program pinjaman dengan IMF (International Monetary Fund). Sebelum melakukan langkah tersebut, di beberapa bulan terakhir, Sri Lanka secara bertahap mendevaluasi mata uangnya––yang ternyata berimbas buruk bagi masyarakat. Selain bantuan dari IMF, pemerintahan Rajapaksa juga mencari bantuan dari China dan India, terlebih untuk bantuan bahan bakar dari India. Pengiriman diesel di bawah batas kredit $500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari diperkirakan akan tiba pada hari Sabtu (9/4/22). Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $1 miliar untuk impor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan. Pemerintah Rajapaksa juga telah meminta setidaknya $ 1 miliar lagi dari New Delhi. Sementara itu, saat ini China sedang mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit $1,5 miliar dan pinjaman terpisah hingga $1 miliar setelah memberikan CBSL swap $1,5 miliar dan pinjaman sindikasi $1,3 miliar untuk mengatasi krisis yang menghantam negara kepulauan tersebut. Sebelum program bantuan ini, pemerintah Sri Lanka telah memiliki total utang luar negeri sekitar $4 miliar pada tahun 2022, termasuk obligasi negara internasional (ISB) senilai $1 miliar yang jatuh tempo pada bulan Juli. ISB merupakan bagian terbesar dari utang luar negeri Sri Lanka sebesar $12,55 miliar, dengan Bank Pembangunan Asia, Jepang, dan China di antara pemberi pinjaman utama lainnya.

Terhitung sejak 2 April 2022, Lithuania tidak lagi akan mengimpor pasokan gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan suplai energi negara mereka. Dikutip dari pernyataan Menteri Energi Lithuania, Dainius Kreivys dalam ABC News,  Lithuania merupakan negara Uni Eropa pertama dari 27 negara lainnya yang memberhentikan aktivitas impor gas dari Rusia secara total. Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda, mengunggah pernyataannya melalui akun Twitter resminya bahwa ia mengkonfirmasi fakta tersebut dan menyatakan bahwa Lithuania telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama dalam bidang energi dengan ‘agresor’. Langkah yang mereka ambil mengindikasikan bentuk solidaritas mereka terhadap Ukraina yang telah menerima serangan dari Rusia sejak akhir Februari 2022 lalu. Dalam pernyataan tersebut pula, Presiden Lithuania mengajak negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengambil langkah yang sama.

Di Balik Keputusan Lithuania

Dilansir melalui PBS, Lithuania merupakan negara dengan tingkat dependensi impor gas alam Rusia sebesar 100%. Bahkan, tercatat bahwa sebelum tahun 2014, Lithuania selalu berada di dalam daftar negara dengan total transaksi gas alam terbanyak di Uni Eropa. Setelah  tahun 2014, barulah mereka mulai membuka terminal produksi gas mereka sendiri di pelabuhan Klaipeda dengan kondisi saat itu mereka masih memiliki ketergantungan impor gas alam dari Rusia sebesar 26% di tahun 2021.

Hubungan kerjasama perdagangan gas antara Rusia dan Lithuania tetap berjalan baik hingga pada awal tahun 2022, Rusia memulai penyerangan terhadap Ukraina. Dilaporkan oleh Bloomberg, Presiden Vladimir Putin memberhentikan ekspor gas ke negara-negara yang memberi reaksi negatif terhadap penyerangan tersebut, termasuk Lithuania. Mulai pada tanggal 1 April 2022, berdasarkan maklumat Presiden Putin, Rusia juga mendesak negara-negara Uni Eropa untuk membayar biaya impor gas menggunakan mata uang rubel jika suplai gas mereka tidak ingin diputus. Lithuania mengecam keras serangan tersebut dan segera mengambil tindakan dengan memutus kerjasama perdagangan gas dengan Rusia.

Dampak Yang Akan Terjadi, Berkaca Dari Situasi

Tentunya, langkah yang diambil Lithuania sebagai respon mereka terhadap situasi menegangkan yang dihadapi oleh Ukraina dan Rusia ini akan memberi dampak yang besar pada perekonomian negara tersebut. Berdasarkan data dari Trading Economics, Lithuania sedang mengalami inflasi sebesar 14,2% sejak akhir Februari 2022, angka inflasi terbesar semenjak tahun 1996. Hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar secara drastis, termasuk gas alam. Gas untuk keperluan rumah tangga yang berbahan dasar gas alam mengalami kenaikan harga yang cukup fantastis, begitu juga dengan listrik yang dihasilkan dari pengolahan gas alam.

Dilansir dari Delfi, pada akhir tahun 2021, harga gas rumah tangga di Lithuania mengalami kenaikan sebesar 27-36% dari harga normalnya, sedangkan harga listrik turut naik sebesar 10%. Sampai sekarang, harga tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk setelah Lithuania memutuskan  menghentikan kerjasama impor gas dengan Rusia. Dalam situasi yang menegangkan ini, pemerintah Lithuania tak bisa tinggal diam dan harus memastikan ketersediaan pasokan gas di negaranya mengingat Lithuania merupakan salah satu negara yang sangat bergantung akan suplai gas alam sebagai sumber energi untuk sumber listrik dan bahan bakar pengatur suhu bangunan mereka.

Tindakan yang Diambil Lithuania

Pemerintah Lithuania mengambil beberapa langkah untuk menjaga ketersediaan gas alam untuk mengantisipasi kelangkaan akibat berakhirnya impor gas alam dari Rusia. Berikut adalah upaya yang dilakukan Lithuania setelah memutus pasokan gas dari Rusia terhitung sejak tanggal 2 April 2022 lalu:

1. Produksi Gas Alam Secara Mandiri

Dilaporkan dari Euronews, Kementerian Energi Lithuania telah menyatakan bahwa mulai 1 April 2022 mereka tidak akan lagi mengimpor gas Rusia dan akan meningkatkan produksi gas alam cair dari terminal produksi gas milik negara mereka sendiri sebagai alternatif dari kegiatan impor gas. Data dari operator sistem transmisi secara spesifik menunjukkan bahwa terhitung sejak 2 April 2022, impor gas Rusia untuk kebutuhan Lithuania melalui interkoneksi gas Lithuania-Belarus telah mencapai angka 0.  Kini, mereka secara mandiri mengandalkan produksi gas alam dari terminal gas milik negara mereka sendiri di daerah Klaipeda. Kedepannya, Lithuania akan meningkatkan produksi gas di Klaipeda untuk mencapai kemandirian suplai gas dalam negeri mereka sepenuhnya tanpa harus bergantung lagi akan impor gas dari negara lain, terutama Rusia.

        2. Kerjasama dengan Negara Tetangga

Sejalan dengan pernyataan Presiden Nauseda dalam akun Twitternya yang menggiatkan negara-negara Uni Eropa lainnya untuk memberhentikan impor gas dari Rusia, Pemerintah Lithuania pun menggalakkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam perdagangan gas alam, salah satunya pembangunan pipa saluran gas ke sumber gas alam Polandia. Dilansir dari Reuters, interkoneksi Gas Polandia–Lithuania (GIPL) yang menghubungkan Polandia dan Lithuania akan resmi dibuka pada 1 Mei 2022 untuk melangsungkan kerjasama perdagangan gas alam dengan menyalurkan gas alam yang diproduksi Lithuania ke Polandia dan sebaliknya. Dengan dibangunnya pipa gas alam ini, kedua negara akan saling menjaga persediaan gas alam masing-masing agar tetap aman. Proses pembangunan telah dimulai sejak awal tahun 2019 dan sempat terkendala pembangunannya di tahun 2021, fasilitas ini diresmikan lebih awal dari yang dijadwalkan, yakni pada pertengahan tahun 2022 nanti.

        3. Penggunaan Sumber Energi Alternatif

Terbukanya kemungkinan penurunan suplai gas alam Lithuania setelah pemutusan kerjasama impor gas dari Rusia, mendorong pemerintah Lithuania untuk mencari sumber energi alternatif lain, salah satunya adalah sumber energi angin. Dilansir dari Offshore Wind Biz, pada tanggal 31 Maret 2022 lalu, Parlemen Lithuania telah menyetujui undang-undang untuk pengembangan energi angin lepas pantai di Laut Baltik. Pemberian izin operasi untuk mengembangkan ladang pemanen energi angin ini menandai awal dari pembangunan fasilitas pemanen energi angin lepas pantai pertama di Lithuania. 

Dengan segala usaha yang dilakukan, Lithuania dapat segera menjadi negara yang independen dalam produksi energi, terutama gas alam, dan juga menjadi sumber gas alam bagi negara-negara lainnya. Produksi gas secara mandiri dan distribusi gas ke negara-negara lain juga dapat meningkatkan hubungan diplomatis antara Lithuania  dengan negara-negara yang secara langsung mendapatkan benefit dari kegiatan ekspor gas tersebut. Kebijakan eksplorasi sumber daya alternatif juga menjadi kunci dependensi energi Lithuania setelah pemutusan kerja sama ekspor impor gas Rusia.

Konflik yang terjadi di antara Rusia-Ukraina tidak hanya berimbas terhadap aspek politik tetapi juga aspek ekonomi di Rusia. Sejak serangan pertama yang diluncurkan terhadap Ukraina, negara ini harus menghadapi penarikan perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing dari berbagai sektor––mulai dari keuangan, makanan, media, teknologi, hingga energi––menangguhkan dan/atau mengurangi operasi perusahaan di Moskow. Langkah simbolik dilakukan oleh 4 (empat) ikon brand Amerika Serikat, yaitu PepsiCo, Coca-Cola, McDonalds, dan Starbucks pada Selasa (8/3/22). Selain perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat ratusan perusahaan lain yang bergerak di bidang terspesialisasi masing-masing yang turut menarik dan menangguhkan operasinya di Moskow. 

Dalam aksinya, tidak semua perusahaan memberhentikan operasi bisnis yang mereka lakukan secara total. Beberapa hanya menangguhkan, beberapa lainnya menghentikan operasinya di bidang tertentu dan tetap menjual komoditas lainnya. Salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, Universitas Yale, berhasil mengkompilasi aksi kurang lebih 500 (lima ratus) perusahaan yang mengundurkan diri dari pasar Rusia dalam 5 (lima) kategori pengurangan operasi––withdrawal, suspension, scaling back, buying time, dan digging in. Withdrawal adalah pemberhentian operasi perusahaan secara total. Suspension adalah pembukaan opsi untuk keterlibatan kembali sembari membatasi operasi. Scaling back adalah pengurangan aktivitas di sektor bisnis tertentu sambil melanjutkan bisnis yang lain. Buying time adalah penundaan investasi sembari melanjutkan bisnis substantif. Digging in adalah penolakan untuk mengurangi aktivitas.  

McDonald's mengumumkan pada Selasa (8/3/22) bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) outlet-nya di Rusia akan ditutup sementara yang berimbas pada munculnya jaringan gerai restoran lokal tiruan McDonalds di Rusia bernama Uncle Vanya. Starbucks melangkah lebih jauh dari McDonald's dengan menangguhkan semua aktivitas bisnis di Rusia, termasuk pengiriman produknya. Sementara itu, PepsiCo akan mengurangi penjualan produk minuman tetapi tetap menjual produk-produk pentingnya yang lain, seperti susu formula, susu, dan makanan bayi. Tentunya seluruh tindakan tersebut tidak dilakukan tanpa alasan. Menurut CEO PepsiCo, Ramon Laguarta, sebagai perusahaan food and beverages, aspek kemanusiaan harus diaplikasikan pada bisnis yang mereka jalankan. CEO McDonalds, Chris Kempczinski, menambahkan bahwa konflik di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Eropa telah menyebabkan penderitaan hebat pada warga tidak bersalah yang oleh karenanya, perusahaannya akan bergabung untuk mengutuk agresi dan kekerasan serta berdoa untuk perdamaian. 

Di samping itu, beberapa perusahaan yang ragu untuk menangguhkan aktivitasnya harus berhadapan dengan dorongan dan desakan dari publik. Nestle yang berbasis di Swiss awalnya menolak untuk menghentikan aktivitas bisnisnya di Rusia, tetapi ketika muncul kampanye kesadaran publik yang diluncurkan secara daring dengan menampilkan cokelat batangan Nestle yang berlumuran darah, perusahaan tersebut kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pekerjaannya di Rusia. Meski demikian, terdapat pula beberapa perusahaan lain yang bersikukuh untuk melanjutkan operasinya di Rusia, misalnya perusahaan ritel Prancis, Auchan, yang menentang opini publik dan menyatakan dengan tegas untuk tetap berada di Rusia serta beberapa bank dengan eksposur besar di Rusia yang juga mengabaikan eksodus ini.

Kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral merupakan suatu langkah yang krusial untuk mendukung kemajuan dan perkembangan negara-negara yang saling bekerja sama, terlebih lagi dalam kerjasama di bidang ekonomi. Membangun kerjasama dengan negara maju  seringkali dinilai lebih menguntungkan dalam berbagai sektor  Di sisi lain, kerjasama antar negara berkembang, atau yang biasa dikenal dengan istilah “Kerjasama Selatan-Selatan”, untuk mendukung pembangunan negara Selatan satu sama lain juga menjadi suatu hal yang penting Dikutip dari situs web resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilah “Kerjasama Selatan-Selatan” meliputi kerjasama teknis antara negara-negara berkembang untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan inisiatif sukses di bidang tertentu untuk mendukung perkembangan sektor tertentu dari negara-negara yang tergabung di dalam kerjasama tersebut. 

Venezuela dan Afrika Selatan merupakan salah satu bukti dari negara-negara berkembang yang telah sukses menjalin Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama antar kedua negara tersebut bermula dari kerjasama dalam perdagangan minyak pada tahun 2008 silam, dimana saat itu dunia sedang dilanda krisis keuangan global. Sebagai negara-negara berkembang yang berjuang keras untuk tetap bertahan, Venezuela dan Afrika Selatan secara inisiatif membangun kerjasama di bidang perdagangan. Venezuela dengan keunggulan potensi minyak buminya dan Afrika yang kaya akan gas alam saling menawarkan  potensi sumber daya mereka dan bergantung satu sama lain di dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai permulaan hubungan baik Venezuela dan Afrika Selatan melalui kerja sama antar negara yang terus berlanjut hingga sekarang. 

Kerjasama dalam Perdagangan Minyak di Tahun 2008

Venezuela dan Afrika Selatan menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagai bentuk aliansi dari kedua belah pihak pada tahun 2008 silam. Di dalam rencana kerjasama bilateral tersebut, kedua negara setuju untuk mengelola minyak bumi dan gas yang tersimpan di bawah permukaan lembah sungai Orinoco yang melintasi wilayah Venezuela. Dilansir melalui The Economic Times, Presiden Venezuela di periode tersebut, Hugo Chavez, secara terang-terangan mengundang perusahaan perminyakan Afrika Selatan untuk langsung datang ke Venezuela dan memulai kerjasama secepatnya. Dalam kerjasama ini, perusahaan Minyak dan Gas Bumi Afrika Selatan, atau PetroSA, bekerja sama dengan Petroleos de Venezuela SA, (PdVSA) di tanah Venezuela.

Sebagai balasannya, Presiden Afrika Selatan di periode tersebut, Thabo Mbeki, mempersilakan pihak Venezuela untuk mengeksplorasi sumber daya gas alam di negara tersebut. Afrika Selatan juga merupakan pelopor teknologi pengubah gas alam menjadi cairan dengan kepemilikan kapasitas penyimpanan stok komoditas tersebut sebanyak 45 juta barel. Hal ini yang kemudian turut membuat Venezuela semakin tertarik untuk bekerjasama dengan negara tersebut. Tujuan utama pengadaan kerjasama bilateral di bidang ekonomi kedua negara ini adalah untuk membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor minyak bumi dan gas alam dan berinisiatif melakukan ‘barter’ untuk sumber daya yang dibutuhkan negara masing-masing. 

Momen kerjasama ekonomi antara Venezuela dan Afrika Selatan menandai dimulainya hubungan yang erat antara keduanya. Seperti yang terekam dalam transkrip konferensi pers antara Venezuela dan Afrika Selatan pada tanggal 2 September 2008 tentang pembentukan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi, Presiden Mbeki menyebut kerjasama yang mereka laksanakan sebagai ‘kemitraan strategis’ yang memiliki arti bahwa kedua negara tersebut akan belajar dari satu sama lain dan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kerjasama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat kedua negara dan mendukung pembangunan.

Perkembangan Kerja Sama Keduanya, Masa Kini, dan Mendatang

Meski hubungan diplomatik Venezuela dan Afrika Selatan telah berjalan sejak tahun 1993 saat kedutaan di masing-masing negara sudah ditempatkan, perjanjian dalam komoditas minyak dan gas pada tahun 2008 merupakan sebuah batu loncatan bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan baik mereka. Terhitung semenjak kerjasama di dalam sektor perdagangan minyak tahun 2008 yang saling menguntungkan kedua belah pihak, Venezuela dan Afrika Selatan terus gencar membangun kerjasama di berbagai sektor lainnya. 

Salah satu contoh kerjasama antar kedua negara tersebut yang dijalin setelah suksesnya kerjasama perdagangan minyak pada 2008 yakni kerjasama perdagangan hasil tambang berlian pada bulan Juli tahun 2017 silam. Dilansir dari The Diamond Loupe, kontrak kerjasama tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri Sumber Daya Mineral Afrika Selatan, Godfrey Oliphant, dan mitranya dari Venezuela, Víctor Cano. Masih dalam sektor perdagangan sumber daya alam, contoh kerjasama Venezuela Afrika Selatan lainnya adalah ekspor kopi besar-besaran ke perusahaan pengolahan kopi di Afrika Selatan sebanyak 200 ton pada tahun 2020. Tak hanya dalam sektor perdagangan sumber daya alam, Venezuela dan Afrika Selatan juga saling bekerjasama dalam bidang khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di awal penyebarannya pada tahun 2020 silam dengan cara berbagi analisis evolusi virus COVID-19 sebagai acuan untuk membangun kebijakan dalam menghadapi pandemi. Bahkan di tahun 2019 ketika Venezuela menghadapi krisis politik dan keuangan besar-besaran, Afrika Selatan membantu Venezuela dengan cara mendesak Dewan Keamanan PBB untuk turut serta membantu Venezuela kembali ke titik normal.

Dikutip dari situs resmi DIRCO, Afrika Selatan akan terus menjalin hubungan persaudaraan yang kuat dengan Venezuela. Venezuela tetap menjadi mitra strategis Afrika Selatan di Amerika Latin, terutama dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan serta potensi kemitraan ekonomi ke depan menimbang faktor cadangan minyak dan gasnya yang melimpah. Perkembangan terakhir, untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut, Venezuela dan Afrika Selatan mengadakan pertemuan untuk membahas perjanjian-perjanjian kerjasama pada September 2021 lalu. Dilansir dari situs web resmi pemerintahan Venezuela, kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk meninjau agenda kerja sama bilateral dan membahas panorama geopolitik internasional. Dalam pertemuan itu juga, kedua negara tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama bilateral mereka.

Berbagai perjanjian kerjasama terkait perdagangan bahan tambang seperti minyak dan gas menjadi faktor utama di balik ketahanan hubungan diplomatik kedua negara berkembang ini. Kerjasama dalam bidang perdagangan minyak dan gas menjadi pintu pembuka peluang kedua negara dalam membangun kerjasama di bidang perdagangan komoditas lainnya dan juga kerjasama dalam berbagai bidang seperti keamanan dan kesehatan. Venezuela dan Afrika Selatan terbukti telah menjalin kerjasama yang solid sebagai negara berkembang yang saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan kerjasama antara Venezuela dan Afrika Selatan ini dapat dijadikan contoh untuk negara-negara berkembang lainnya agar dapat membangun hubungan kerjasama yang dapat bertahan lama. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, hubungan baik antara Venezuela dan Afrika Selatan diharapkan untuk terus dapat dilanjutkan kedepannya dan mampu meningkatkan perkembangan masing-masing negara.

Kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral merupakan suatu langkah yang krusial untuk mendukung kemajuan dan perkembangan negara-negara yang saling bekerja sama, terlebih lagi dalam kerjasama di bidang ekonomi. Membangun kerjasama dengan negara maju  seringkali dinilai lebih menguntungkan dalam berbagai sektor  Di sisi lain, kerjasama antar negara berkembang, atau yang biasa dikenal dengan istilah “Kerjasama Selatan-Selatan”, untuk mendukung pembangunan negara Selatan satu sama lain juga menjadi suatu hal yang penting Dikutip dari situs web resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilah “Kerjasama Selatan-Selatan” meliputi kerjasama teknis antara negara-negara berkembang untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan inisiatif sukses di bidang tertentu untuk mendukung perkembangan sektor tertentu dari negara-negara yang tergabung di dalam kerjasama tersebut. 

Venezuela dan Afrika Selatan merupakan salah satu bukti dari negara-negara berkembang yang telah sukses menjalin Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama antar kedua negara tersebut bermula dari kerjasama dalam perdagangan minyak pada tahun 2008 silam, dimana saat itu dunia sedang dilanda krisis keuangan global. Sebagai negara-negara berkembang yang berjuang keras untuk tetap bertahan, Venezuela dan Afrika Selatan secara inisiatif membangun kerjasama di bidang perdagangan. Venezuela dengan keunggulan potensi minyak buminya dan Afrika yang kaya akan gas alam saling menawarkan  potensi sumber daya mereka dan bergantung satu sama lain di dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai permulaan hubungan baik Venezuela dan Afrika Selatan melalui kerja sama antar negara yang terus berlanjut hingga sekarang. 

Kerjasama dalam Perdagangan Minyak di Tahun 2008

Venezuela dan Afrika Selatan menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagai bentuk aliansi dari kedua belah pihak pada tahun 2008 silam. Di dalam rencana kerjasama bilateral tersebut, kedua negara setuju untuk mengelola minyak bumi dan gas yang tersimpan di bawah permukaan lembah sungai Orinoco yang melintasi wilayah Venezuela. Dilansir melalui The Economic Times, Presiden Venezuela di periode tersebut, Hugo Chavez, secara terang-terangan mengundang perusahaan perminyakan Afrika Selatan untuk langsung datang ke Venezuela dan memulai kerjasama secepatnya. Dalam kerjasama ini, perusahaan Minyak dan Gas Bumi Afrika Selatan, atau PetroSA, bekerja sama dengan Petroleos de Venezuela SA, (PdVSA) di tanah Venezuela.

Sebagai balasannya, Presiden Afrika Selatan di periode tersebut, Thabo Mbeki, mempersilakan pihak Venezuela untuk mengeksplorasi sumber daya gas alam di negara tersebut. Afrika Selatan juga merupakan pelopor teknologi pengubah gas alam menjadi cairan dengan kepemilikan kapasitas penyimpanan stok komoditas tersebut sebanyak 45 juta barel. Hal ini yang kemudian turut membuat Venezuela semakin tertarik untuk bekerjasama dengan negara tersebut. Tujuan utama pengadaan kerjasama bilateral di bidang ekonomi kedua negara ini adalah untuk membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor minyak bumi dan gas alam dan berinisiatif melakukan ‘barter’ untuk sumber daya yang dibutuhkan negara masing-masing. 

Momen kerjasama ekonomi antara Venezuela dan Afrika Selatan menandai dimulainya hubungan yang erat antara keduanya. Seperti yang terekam dalam transkrip konferensi pers antara Venezuela dan Afrika Selatan pada tanggal 2 September 2008 tentang pembentukan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi, Presiden Mbeki menyebut kerjasama yang mereka laksanakan sebagai ‘kemitraan strategis’ yang memiliki arti bahwa kedua negara tersebut akan belajar dari satu sama lain dan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kerjasama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat kedua negara dan mendukung pembangunan.

Perkembangan Kerja Sama Keduanya, Masa Kini, dan Mendatang

Meski hubungan diplomatik Venezuela dan Afrika Selatan telah berjalan sejak tahun 1993 saat kedutaan di masing-masing negara sudah ditempatkan, perjanjian dalam komoditas minyak dan gas pada tahun 2008 merupakan sebuah batu loncatan bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan baik mereka. Terhitung semenjak kerjasama di dalam sektor perdagangan minyak tahun 2008 yang saling menguntungkan kedua belah pihak, Venezuela dan Afrika Selatan terus gencar membangun kerjasama di berbagai sektor lainnya. 

Salah satu contoh kerjasama antar kedua negara tersebut yang dijalin setelah suksesnya kerjasama perdagangan minyak pada 2008 yakni kerjasama perdagangan hasil tambang berlian pada bulan Juli tahun 2017 silam. Dilansir dari The Diamond Loupe, kontrak kerjasama tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri Sumber Daya Mineral Afrika Selatan, Godfrey Oliphant, dan mitranya dari Venezuela, Víctor Cano. Masih dalam sektor perdagangan sumber daya alam, contoh kerjasama Venezuela Afrika Selatan lainnya adalah ekspor kopi besar-besaran ke perusahaan pengolahan kopi di Afrika Selatan sebanyak 200 ton pada tahun 2020. Tak hanya dalam sektor perdagangan sumber daya alam, Venezuela dan Afrika Selatan juga saling bekerjasama dalam bidang khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di awal penyebarannya pada tahun 2020 silam dengan cara berbagi analisis evolusi virus COVID-19 sebagai acuan untuk membangun kebijakan dalam menghadapi pandemi. Bahkan di tahun 2019 ketika Venezuela menghadapi krisis politik dan keuangan besar-besaran, Afrika Selatan membantu Venezuela dengan cara mendesak Dewan Keamanan PBB untuk turut serta membantu Venezuela kembali ke titik normal.

Dikutip dari situs resmi DIRCO, Afrika Selatan akan terus menjalin hubungan persaudaraan yang kuat dengan Venezuela. Venezuela tetap menjadi mitra strategis Afrika Selatan di Amerika Latin, terutama dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan serta potensi kemitraan ekonomi ke depan menimbang faktor cadangan minyak dan gasnya yang melimpah. Perkembangan terakhir, untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut, Venezuela dan Afrika Selatan mengadakan pertemuan untuk membahas perjanjian-perjanjian kerjasama pada September 2021 lalu. Dilansir dari situs web resmi pemerintahan Venezuela, kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk meninjau agenda kerja sama bilateral dan membahas panorama geopolitik internasional. Dalam pertemuan itu juga, kedua negara tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama bilateral mereka.

Berbagai perjanjian kerjasama terkait perdagangan bahan tambang seperti minyak dan gas menjadi faktor utama di balik ketahanan hubungan diplomatik kedua negara berkembang ini. Kerjasama dalam bidang perdagangan minyak dan gas menjadi pintu pembuka peluang kedua negara dalam membangun kerjasama di bidang perdagangan komoditas lainnya dan juga kerjasama dalam berbagai bidang seperti keamanan dan kesehatan. Venezuela dan Afrika Selatan terbukti telah menjalin kerjasama yang solid sebagai negara berkembang yang saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan kerjasama antara Venezuela dan Afrika Selatan ini dapat dijadikan contoh untuk negara-negara berkembang lainnya agar dapat membangun hubungan kerjasama yang dapat bertahan lama. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, hubungan baik antara Venezuela dan Afrika Selatan diharapkan untuk terus dapat dilanjutkan kedepannya dan mampu meningkatkan perkembangan masing-masing negara.