Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta usaha pada kuartal pertama 2021 dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Melihat potensi peningkatan perekonomian yang besar tersebut, pemerintah menaruh perhatian khusus pada UMKM di Indonesia dan terus berupaya untuk memberdayakan mereka di berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut salah satunya tercermin dari pelibatan UMKM dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah di Indonesia.

KEK telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU 39/2009) dan penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP 40/2021). Berdasarkan UU 39/2009, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi wilayah dan berfungsi untuk menampung berbagai  kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi dengan potensi daya saing internasional. Beberapa KEK yang ada di Indonesia antara lain adalah KEK Sorong di Papua dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh yang fokus di bidang Industri dan juga KEK Mandalika yang berfokus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi di dalam kawasan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas dan insentif khusus kepada pemilik usaha yang tergabung dalam KEK sebagai daya tarik investasi pihak luar.

Kontribusi KEK untuk UMKM

Pembangunan perekonomian nasional yang dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi mendorong keberpihakan pemerintah pada politik ekonomi yang memberikan kesempatan dan dukungan pada UMKM dan industri dalam negeri. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam UU No.39/2009 a quo, dalam pembangunan KEK, pemerintah menyediakan lokasi untuk UMKM sehingga mendorong keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung pelaku usaha lain. Pelibatan UMKM dalam pembangunan KEK diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan di Indonesia yang tidak hanya berpusat pada kota-kota besar saja, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya yang membutuhkan perhatian lebih.

Sebagai suatu kawasan khusus, KEK dilengkapi dengan fasilitas fiskal maupun non fiskal bagi para pelaku dan badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di KEK dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing agar diminati oleh penanam modal. Dalam hal ini, UMKM sebagai segmen usaha yang turut andil dalam kegiatan perekonomian di KEK tentunya dapat pula merasakan manfaat-manfaat yang dari pembangunan KEK. Seperti yang tertulis di situs web Dewan Nasional KEK yang didasarkan pada UU 39/2009 dan PP 40/2021, beberapa manfaat yang dapat dirasakan pemilik UMKM, pelaku usaha, dan badan usaha lainnya di dalam KEK antara lain:

1. Keringanan dalam Membayar Pajak

Para pelaku UMKM yang ada di dalam wilayah KEK akan mendapat keringanan dalam perihal perpajakan sebagai bentuk dari apresiasi akan kontribusi mereka terhadap perekonomian negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah memberlakukan pengurangan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pihak penanam modal dan tidak akan memungut PPh untuk badan usaha dalam transaksi pengadaan tanah untuk KEK, penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK, dan/atau sewa tanah dan/atau bangunan di KEK. Keringanan berupa bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga diberlakukan bagi pelaku usaha di kawasan KEK. Selain itu, pemerintah daerah setempat juga memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada badan usaha/pelaku usaha di KEK, paling sedikit berupa pengurangan bea perolehan atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

2. Dukungan Infrastruktur

UMKM dan pelaku usaha lainnya yang berada di wilayah KEK akan turut merasakan kenikmatan infrastruktur-infrastruktur yang dibangun di daerah tersebut. Untuk mendukung kesuksesan wilayah KEK, pemerintah mempermudah aksesibilitas masyarakat ke kawasan tersebut dengan membangun beberapa infrastruktur pendukung. Jalan raya, tol, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara disediakan untuk mempermudah mobilitas penduduk dan juga aksesibilitas masyarakat luar KEK yang datang berkunjung. Dengan demikian, jumlah pengunjung wilayah KEK akan meningkat dan juga berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan UMKM setempat.

3. Kemudahan Perizinan Usaha

UMKM dan usaha-usaha lainnya yang berdiri di dalam kawasan KEK akan diberi kemudahan dalam pengurusan perizinan untuk mendirikan usaha. Pengajuan perizinan usaha nantinya akan diberikan oleh Administrator KEK meliputi perizinan berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kemudahan dalam perihal pengajuan izin pendirian tempat usaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan melalui sistem OSS tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Sebagai tambahan, badan usaha/pelaku usaha tidak memerlukan persetujuan bangunan gedung untuk mendirikan lokasi tempat usaha. Sementara itu, KEK tidak lagi memerlukan penetapan sebagai kawasan industri, dikarenakan penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan terkait perindustrian sekaligus menjadi penetapan kawasan industri.

Belajar Dari KEK Mandalika

Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, KEK Mandalika merupakan salah satu KEK di sektor pariwisata yang dapat dibilang sukses besar. Masyarakat dan pelaku ekonomi di Mandalika merasakan perkembangan ekonomi yang begitu pesat setelah KEK dikembangkan sehingga kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah pun meningkat. Salah satu faktor dari kesuksesan pembangunan KEK Mandalika adalah wilayahnya yang didesain sedemikian rupa menjadi destinasi wisata berkelas dunia dengan segala kearifan lokalnya. Mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, dan banyak lagi sangat sarat akan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pada masa mendatang diproyeksikan akan lebih banyak UMKM lokal yang terlibat dalam menunjang wisata prioritas Mandalika seperti penyedia transportasi, akomodasi dan penginapan, camping ground dan lain-lain. Dilansir dari Media Indonesia, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI, Panutan Sulendrakusuma, menyampaikan bahwa diadakannya World Superbike Championship (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022 di KEK Mandalika turut menambah popularitas tempat wisata tersebut dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB sebanyak 1,7 persen melalui geliat UMKM di kawasan tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa estimasi hasil multiplier effect dari perkembangan ekonomi di KEK Mandalika dapat mencapai sebesar Rp4,8 triliun dan dari total keuntungan tersebut, 45,8 persennya akan mengalir ke UMKM, dengan nilai setara Rp 2,2 triliun. Tak hanya itu, di masa depan nanti, para pelaku usaha diperkirakan akan mendapat suntikan dana sebesar Rp. 28,6 triliun dan diproyeksikan akan mampu menyumbang devisa per tahun sebesar Rp. 7,5 triliun serta memberikan kontribusi terhadap PDB sektor pariwisata sebesar Rp. 16,96 triliun.

Tantangan Pemberdayaan UMKM di KEK

Disamping berbagai peluang berupa kemudahan dan fasilitas  yang ditawarkan untuk UMKM di KEK, terdapat beberapa tantangan untuk memastikan pemberdayaan UMKM di KEK pada masa mendatang dapat lebih optimal diantaranya:

1. Memproduksi dan Memasarkan Produk Unggulan

Produk unggulan merupakan produk yang berpotensi untuk dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal. Produk tersebut berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan dapat bersaing secara global. Hingga saat ini, bahkan pada KEK Mandalika yang sudah terkenal sukses, produksi dan pemasaran produk unggulan yang digunakan sebagai trademark Mandalika sebagai tempat wisata masih menjadi tantangan tersendiri, hal ini sebagaimana dilansir dalam Redaksi Bappeda NTB. Di dalam kawasan tersebut memang terdapat UMKM yang menjual oleh-oleh khas NTB seperti tekstil, perhiasan, dan makanan ringan, tetapi baik secara jenis maupun kualitas, produk yang mereka tawarkan masih banyak ditemukan di daerah NTB lainnya. Apabila kemudian harga produk UMKM yang ada di KEK Mandalika lebih tinggi daripada produk lainnya, dikhawatirkan para pemilik UMKM di Mandalika akan kalah saing. Kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi UMKM-UMKM di daerah lainnya, terutama yang berada di kawasan KEK untuk terus berinovasi menciptakan produk khas daerah yang berkualitas dan lebih menonjol dan memiliki unique selling point. Selain itu, kualitas dan harga produk juga harus lebih diperhatikan dan menyesuaikan dengan standar yang ada untuk meningkatkan daya saing.

2. Kurangnya Kepastian Insentif

Kurang pastinya perihal penerimaan insentif kepada para investor mengancam kelangsungan kegiatan usaha UMKM di KEK. Instrumen perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang mengatur tentang KEK tidak sepenuhnya mengontrol pemberian insentif dan pembangunan fasilitas di wilayah KEK dan menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya pada Pemerintah Daerah setempat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kebijakan mengenai perolehan insentif di berbagai daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki besaran insentif yang beragam. Tanpa kepastian insentif bagi para investor, pembangunan dan pengembangan KEK akan terganggu dan dengan demikian pemberdayaan UMKM di wilayah KEK tidak dapat maksimal. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih pasti untuk mengatur besaran insentif para investor KEK.

3. Koordinasi dan Kerjasama antar Instansi yang Kurang Memadai

KEK di Indonesia juga masih minim akan sinergi dengan kawasan sekitar dan koordinasi dengan instansi-instansi di sektor pemerintahan. Hal ini salah satunya dapat dikarenakan faktor lokasi KEK yang kebanyakan berlokasi di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan daerah. Koordinasi antar institusi yang lemah juga dapat menyebabkan masalah seperti kurangnya penyaluran sumber daya, kurangnya pelatihan pelaku usaha, dan pembangunan infrastruktur yang terbatas serta kurang memadai. Kerjasama dan koordinasi yang memadai sangatlah diperlukan demi mengelola KEK hingga menjadi sukses dan dapat banyak berkontribusi untuk pembangunan nasional.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) berkolaborasi dengan Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada (PIAT UGM) dan Janitra Bhumi Indonesia Education Consulting menggelar ajang kompetisi kepala sekolah tingkat sekolah dasar bertajuk “Indonesia Green Principal Award 2022”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20-22 Januari 2022 lalu. Program ini merupakan tahapan awal pengembangan sekolah berbasis ekonomi sirkular di Indonesia yang diikuti oleh 22 kepala sekolah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah se-Jawa Tengah.

Ekonomi sirkular menjadi tema penting dalam program ini seiring dengan kondisi Indonesia yang tengah menduduki peringkat dua negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Saat ini, budaya ekonomi linier “buat-pakai-buang” masih banyak diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, budaya tersebut dapat menyebabkan dampak buruk pada berbagai aspek, mulai dari sistem ekologi, masyarakat, hingga pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya solusi guna mengurangi dan menghindari permasalahan yang dapat terjadi yakni berupa pengembangan serta penerapan ekonomi sirkular dalam masyarakat. Dalam hal ini, adanya kepesertaan kepala sekolah sebagai pemimpin suatu komunitas pendidikan menjadi kunci dalam proses transformasi untuk menjadi agen perubahan (agent of change).

Kegiatan IGPA 2022 berlangsung di PIAT UGM selama 3 (tiga) hari. Hari pertama kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sesi. Pertama, sesi pembukaan acara yang dibawakan oleh drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D selaku Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada dan Dr. Ir. Taryono, M.SC selaku Direktur PIAT UGM. Kemudian, sesi kedua yakni “Panel Pengantar Ekonomi Sirkular” dipandu oleh oleh Dr. Riza Noer Arfani selaku Direktur PSPD UGM, Dr. Wahyu Chandra Purnomo, M.Eng selaku Wakil Direktur PIAT UGM, dan Dr. Tri Mulyani Sunarharum dari Fakultas Teknik UGM. Kegiatan hari pertama diakhiri dengan sesi lokakarya dengan tema “Menggagas Sekolah Ekonomi Sirkular” yang dibawakan oleh Dr. Junita Widiati Arfani dari JBI Education Consulting serta Suci Lestari Yuana, Ph.D Cand. dari Utrecht University, Belanda.

Pada hari kedua, peserta IGPA 2022 berkunjung ke 3 (tiga) instansi lokal, yaitu PT. YPTI, SMAN 11 Yogyakarta, dan beberapa startup binaan PT. YPTI. PT. YPTI adalah salah satu perusahaan pertama milik Indonesia yang bergerak dalam bidang pengecekan fixture full body eksterior dan interior pada sektor otomotif di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, para kepala sekolah disambut oleh presentasi mengenai "People, Planet, Profit" yang disampaikan oleh Bapak Petrus Tedja Hapsoro selaku Direktur PT. YPTI Yogyakarta. Peserta juga melakukan tour untuk melihat barang-barang yang diproduksi oleh PT. YPTI, yakni Reverse Vending Machine (RVM) dan produk-produk olahan plastik lainnya. Setelah itu, peserta mengunjungi SMAN 11 Yogyakarta yang menerapkan program water management system. Kegiatan hari kedua diakhiri dengan melihat startup bimbingan PT. YPTI yaitu Stechoq dan Helber yang bergerak di bidang lego robotika, serta INASTEK yang membuat produk untuk teknik otomasi, khususnya pada bidang agroindustri, seperti RVM dan hidroponik.

Pada hari terakhir, peserta melakukan kegiatan pembuatan business model canvas dan diskusi bersama Rendy Aditya Wachid, B. Arch., MBA, selaku CEO dan Founder dari Parongpong RAW Lab, Bandung. Parongpong merupakan perusahaan pengelola "zero landfills waste" yang memiliki rancangan sistem untuk setiap pemangku kepentingan agar dapat melakukan 5R yakni Refusing, Reusing, Reducing, Recycling, serta Rethinking waste. Program IGPA 2022 diakhiri dengan penutupan oleh Dr. Riza Noer Arfani dan penyerahan penghargaan bagi para kepala sekolah. Melalui kegiatan ini, CWTS berharap para peserta yakni kepala sekolah SD dan MI dapat mengembangkan dan menerapkan konsep ekonomi sirkular di lingkungan satuan pendidikannya.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) berkunjung ke kediaman Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, S.H, M.I.P, di Puri Gedeh, Semarang, pada Sabtu (15/01/22). Dalam pertemuan singkat tersebut, Direktur PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani, bersama dengan Sekretaris Eksekutif PSPD UGM, Dr. Maharani Hapsari, dan Perwakilan ASEAN Nagoya Club (ANC), Indra Kesuma Nasution, berdiskusi dengan Bapak Ganjar Pranowo S.H., M.I.P., mengenai berbagai program PSPD UGM serta probabilitas untuk para pihak berkolaborasi dalam berbagai kerjasama yang dapat dilakukan dengan Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah.

Bapak Ganjar mengapresiasi kegiatan-kegiatan PSPD UGM yang mendorong implementasi ekonomi sirkular sekaligus memberikan masukan yang menarik terkait pengembangan penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Hingga saat ini, konsep ekonomi sirkular diakui belum dikenal luas oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun, prinsip-prinsip ekonomi sirkular sudah mulai diterapkan, salah satunya melalui aplikasi pemilahan sampah bernama “Jeknyong” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Ganjar juga memberikan dukungan yang besar kepada program yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bersama dengan ANC, PSPD UGM menggagas kegiatan pembelajaran bahasa Jepang dan membuka peluang kepada pelajar di Indonesia untuk bekerja di perusahan-perusahaan yang ada di Jepang. Program ini menjadi salah satu program yang menarik minat dan perhatian Bapak Ganjar dan kedepannya dapat dikembangkan menjadi area kerjasama diantara kedua belah pihak. Bapak Ganjar sekaligus mendorong PSPD UGM untuk terlibat dalam pengembangan UMKM yang ada di Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari PSPD UGM kepada Bapak Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan kegiatan foto bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan kedepannya terus terjalin sinergi dan kerjasama yang baik antara CWTS dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Businesses and governments in Australia are recognising the potential waste materials give and the economic worth they maintain and are working towards a circular economy. This trend can be seen across the world, especially in the European Union, Canada, and Australia's main trading partners, such as China. The 2018 National Waste Policy establishes a framework for corporations, governments, communities, and individuals to work together until 2030. The government has done a commendable job of implementing measures such as phase out of superfluous plastics, increasing recycling through purchasing power, and boosting waste collecting statistics and information sharing to promote transparency. This policy specifically promotes Australia's participation in UN Sustainable Development Goal 12 on responsible consumption and production. It also plays a vital role in ensuring Australia fulfils its international duties. Although The National Waste Policy sets forth an effective, efficient, and achievable action plan, the challenge lies in convincing the private sector to undertake transformation and implement reform. There is a slight reluctance from the private sector because developing a circular business model is difficult and making the incorrect decision can be costly.

The National Waste Policy of 2009 outlined the following goals and strategies: Less waste, more resources have been instrumental in improving waste management, introducing products and resource stewardship, and creating national reporting of national waste and resource recovery statistics to drive policy and choices. The 2018 National Waste Strategy improves on the 2009 policy by emphasising waste prevention, enhanced material recovery, and the reuse of recovered resources. It lays forth a shared view of what should be prioritised in response to shifting worldwide trash markets. It will assist Australia in moving closer to a circular economy, which decreases waste while also improving economic, social, and environmental results. It will aid in the expansion of resource recycling systems and the re-establishment of Australian trust. While Australian businesses recognise the necessity of transitioning to a circular economy, many are hesitant to take the required measures to enact reform.

According to the second edition of the Australian Circular Economy Hub (ACE Hub)'s annual Circularity in Australian Corporate survey, an overwhelming 88 percent of business decision makers think that the circular economy will be crucial for their company's future, with 34% saying it is highly significant. The study, titled Circularity in Australian Business 2021: Awareness, Knowledge, and Perceptions, assesses how well Australian firms understand and apply the circular economy. The report draws on the findings of the first edition of the study, which was published in 2020 and assessed the level of circular economy thinking in Australia's corporate community.

The research demonstrates a disconnect between what people think they know about the circular economy and what they actually know. 81 percent of company decision-makers claimed they were familiar with the circular economy idea. However, when given a selection of possibilities, just 27% were able to properly identify the meaning of circular economy. This points to a knowledge gap that must be filled via education and engagement, which the ACE Hub can help with.

The Circularity in Australian Businesses report of 2021 also conducts in-depth interviews with 14 C-suite executives and surveys of 500 company decision makers from a variety of industries were used to develop insights from the study technique, which combined qualitative and quantitative data. The report finds that:

• Circular economy is something that 92 percent of company decision makers have heard of and are familiar with.
• According to the report, 88 percent of corporate decision makers believe the circular economy will be critical to their company's future success. The 2020 survey yielded the same results.
• From 21 percent in 2020 to 34 percent in 2021, the proportion of company decision makers who felt the circular economy will be "very essential" climbed dramatically.
• 'Reducing expenses' was the most often mentioned benefit of the circular economy (selected by 42 percent of business decision makers).
• 'Lack of information on how to apply circular economy principles' was the most prevalent barrier to the circular economy found (selected by 40 percent of business decision makers). This emphasises the importance of information services like the Internet.

The private sector is concerned with increasing its revenue. The public sector, on the other hand, tries to increase the people's nett social welfare. This misalignment of goals is a fundamental issue that must be resolved if we are to properly adopt this relatively new notion in the future. Many businesses are just not devoting enough resources to figuring out how to create and implement a circular business model.

Despite the general reluctance from most organisations, there are a few key actors who have succeeded in developing and executing a circular business model. They serve as a beacon of hope, paving the path for others to follow in their footsteps. So, who are they?

The first is BINGO. This company transforms waste into a useful resource. Through their advanced recycling centres, they keep garbage out of landfills. To improve recovery rates, they invest in innovative technologies and process materials for re-use and re-sale. This is healthy for the environment as well as for businesses. Much like the 2018 Waste Policy BINGO has matched its sustainability goals with the UN's Sustainable Development Goals. By aligning their approach with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework, they’re dedicated to examining climate risks and possibilities. They are also researching solar energy for our recycling centres and evaluating alternate fuels for our truck fleets, as well as building Recycling Ecology Park in Sydney's Eastern Creek. They want to achieve diversion rates of more than 75%. This will be accomplished by increasing resource recovery by investing in innovative separation technologies (Bingo Industries 2021).

The second major player is Planet Ark Power. This company is a partner of Planet Ark, it is a renewable energy engineering and technology firm. Their mission is “to unite people businesses and governments through positive environmental change”. This is similar to the objectives of the 2018 Waste Policy’s objectives. Planet Ark Power provides innovative technology and large-scale rooftop solar to companies and schools, they are working towards accelerating Australia's shift to renewable energy sources. They have already began transforming IKEA Adelaide into a grid-connected, sustainable energy microgrid with their award-winning “eleXsys” Energy Management System. Planet Ark Power's goal is to provide their clients with the most cost-effective, high-performing, and dependable sustainable energy solutions possible. Clean energy solutions that produce measurable energy and cost savings while also assisting their clients in meeting their sustainability goals during the system's lifetime (Planet Ark 2021).

In Australia, the concept of a circular economy is gaining traction. Florin et al., (2015) found that the advantages of circularising Australia's economy were predicted to be worth AU$26 billion per year, with an overall additional value for Australian businesses of AU$9.3 billion. Despite the benefits, private businesses are hesitant to make the move due to the high degree of risk associated during the implementation phase. The potential of a circular economy has been recognised by the public sector. The government has introduced measures such as the 2018 Waste Policy and has allocated $80 million in the Federal Budget for 2021 to the waste and resource recovery business. Will this, however, be enough for the private sector to overcome their reservations and transform these projections into a circular revolution?

Ilustrasi Oleh: Marsha

Ilustrasi Oleh: Marsha

The implementation of circular economy principles in countries around the world is as recent as it is varied, with states working alongside international organisations such as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to encourage the fulfilment of the Sustainable Development Goals (SDGs). Circular economy (CE) and its influence on social development is a relatively new area of research, particularly regarding the relationship between CE and gender equity. The OECD has released research and frameworks on areas where the implementation of CE may affect and increase gender equity. The 2019 OECD report on CE and gender highlights areas of environmental degradation, the globalised fashion industry, waste management, and women's consumer patterns as critical components that will be affected where CE policy is implemented. A common trend in the gender analysis applied by organisations of the global North is a lack of differentiation between women from different socio-political and cultural backgrounds. The OECD undertook studies of gendered patterns from developed and developing countries; however, there was little emphasis regarding how women's socio-economic circumstances would reap different results and how this reflects in local governmental policy. The one-size-fits-all approach fails to provide much needed context when seeking to implement policy or commit resource allocation to grassroots initiatives and programs that empower the individual. This article aims to deconstruct how international organisations, such as the OECD, understand the relationship between CE and gender, using Indonesia as a representative case study for CE's application in developing countries and Australia as a case study for developed countries.

The concept of environmental sustainability has been a rapidly growing movement since the 1960s and '70s. However, the Australian government did not integrate the CE framework until the 2018 National Waste Policy. Since then, think tanks such as the Commonwealth Scientific and Industrial Research (CSIRO) have been tasked with investigating the benefits of CE in an Australian context. Australia's environmental and economic sustainability journey is seemingly in its research and discovery phase. Without a strong push from policymakers and government ministers, corporations have little incentive to adopt the framework themselves. Even though many international organisations and Australian-led think-tanks have proved CE to benefit business owners and consumers both fiscally and environmentally, corporate hesitation derives from a lack of information, understanding, and 'top-down' incentives. As a result, most efforts toward CE in Australia have been made by investors and consumers.

Women, in particular, have been progressing the CE movement in extraordinary ways. Generally, women as consumers are a powerful influence and statistically inclined to be the group most responsible for small, frequent household purchases, and having a high literacy regarding eco-branded product labels. While women are not the only members of Australian society that are using their purchasing power to direct companies to adopt a CE method of practice, they are further involved in several initiatives to educate consumers and change Australian industries. For example, 2018 saw the inaugural Australia Circular Fashion Conference that covers 'advocacy and awareness towards consumer change management'. Furthermore, the South Australian government have implemented the 'Women in Circular Economy Leadership Awards', selecting one woman each year to represent CE in action through education efforts and environmentally sustainable management practices. According to the OECD report, these examples demonstrate gender-specific consumption patterns and the active promotion of women's role in CE.

In addition to consumer power driving corporations into greener economic practices, the adoption of CE in Indonesia affects women as producers and informal, unpaid workers. This is primarily due to poor working conditions and exposure to toxic pollutants that are the by-product of the work women typically undertake. While Indonesia has gained momentum in its transition into a green economy, policymakers are yet to give necessary weight to women-focused programs and initiatives within the scope of CE. A 2021 report led by Kementerian PPN Bappenas and the Danish Embassy highlighted Indonesia's vital economic sectors that would best suit CE implementation. The OECD report was cited within the analysis, indicating women are the most likely to benefit from CE in Indonesia. Among the reasons for this is greater access for women to formal, green jobs creating financial security, less exposure to dangerous chemicals used in work practices, or from plastic burning in waste management. The report stated that women are likely to fill up to 75 per cent of the potential green jobs available through CE. Similarly to Australia, however, policymakers fail to give appropriate credence to the connection between CE and gender equity. The United Nations (UN) SDGs Roadmap for Indonesia, CE, is listed as a recommendation for Goal 8 (decent work and economic growth), with no mention of the potential impacts CE has on Goal 5 (gender parity and women's empowerment).

Grassroots programs in Indonesia have identified the beneficial relationship between CE and gender. There are several programs that have been identified in the greater Jakarta region by a 2018 study. Examples include the Gerakan Indonesia Kantong Plastik (Indonesia's Plastic Bag Diet Movement), Waste4Change – which provides corporations, communities, and individuals consultancy and support in green waste management, and SiDalang – which provides ‘training on upcycling and business development to local women'. Grassroots organisations and SMEs are ostensibly driving the force behind Indonesia's acceptance and future with a CE through their prioritising waste management and the re/up-cycling of waste resources. Results of women participating in these upcycling training and social enterprise programs demonstrate the benefits the OECD report highlighted. This includes improved life skills and the ability to experience and explore entrepreneurship, thus improving overall welfare.

While the connection between CE and gender equity has been established and investigated by international organisations and states alike, further prioritisation must be placed on supporting organisations and programs that facilitate and encourage the relationship. The contrast between CE influence on women in Australia and Indonesia is evident. The OECD report is comprehensive insofar as it identifies how women are affected by CE and how women globally work, consume, and influence. For example, women in higher socio-economic positions can be involved in CE through their consumer power; by influencing corporations and businesses to implement greener production processes. Equally, women who work in unsafe conditions due to the linear economy will benefit from the incorporation of circular practices that will provide better jobs, financial stability, and enhanced overall wellbeing. The OECD report and consequential research aiming to understand the connection between CE and gender is the first step to a green future. However, further advocacy is needed to establish a specific, local policy that centres on women as crucial actors in CE, considering individuals' strengths and limitations based on socio-economic and cultural standpoints.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) menyelenggarakan webinar internasional pada Rabu (8/12/21), bertajuk “Africa-Indonesia Trade Relations: Current Status, Strategic Issues, and Future Trajectories”. Kegiatan ini terlaksana sebagai bentuk kolaborasi Indo-Africa Centre UGM dan PSPD UGM guna mendiskusikan relasi perdagangan negara-negara Afrika dengan Indonesia dari segi perkembangan kapabilitas perdagangan, investasi, dan tenaga kerja, strategi yang tepat untuk memperkuat keberlanjutan relasi, serta arah hubungan perdagangan masing-masing negara berdasarkan kesepakatan kerjasama yang sudah dan sedang berlangsung.

Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Ika Dewi Ana, selaku Wakil Rektor Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM, dan Prof. Frednard Gideon, selaku Wakil Rektor Akademik Universitas Namibia. Webinar dihadiri oleh dua duta besar Indonesia untuk negara-negara di Afrika sebagai pembicara di webinar ini, yakni Duta Besar Al Busyra Basnur (selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Etiopia, Djibouti, dan Uni Afrika) dan Duta Besar Dr. Mohamad Hery Saripudin (selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya, Uganda, Kongo, Somalia, UNEP, dan UN-HABITAT di Nairobi). Selain mengundang dua pembicara untuk menyampaikan perspektif Indonesia, webinar juga mengundang dua pembicara untuk menyampaikan perspektif negara-negara Afrika terhadap relasi perdagangan Afrika-Indonesia, yakni Dr. Jacob M. Nyambe (selaku Dekan Eksekutif Fakultas Perdagangan, Manajemen dan Hukum, Universitas Namibia) dan Prof. Dr. Azzedine Ghoufrane (selaku Dekan dan Ketua WTO Chairs Programme di Fakultas Hukum, Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Mohammed V di Rabat, Maroko).

Seminar ini terdiri dari dua sesi diskusi yang diawali dengan sesi mengenai status terkini dan isu-isu strategis perdagangan antara Indonesia-Afrika serta dilanjutkan dengan sesi mengenai masa depan perdagangan Indonesia-Afrika. Dipandu oleh Siti Daulah Khoiriati, MA, sesi pertama membahas mengenai prioritas Indonesia di Afrika, khususnya Etiopia, dalam memperkuat diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara dan mempertahankan perlindungan. Sesi pertama juga menyinggung diskusi seputar isu-isu teknis dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Afrika khususnya di Namibia bersama dengan Duta Besar Al Busyra Basnur dan Dr. Jacob M. Nyambe.

Pada sesi kedua, diskusi yang dipandu oleh Dr. Maharani Hapsari dan diisi oleh Prof. Dr. Azzedine Ghoufrane beserta Duta Besar Dr. Mohamad Hery Saripudin memberikan diskusi menarik seputar peluang dan hambatan perdagangan dari perspektif Maroko/Afrika Utara secara umum dan dari perspektif Indonesia. Di samping melihat kemampuan ekonomi dalam negeri, keduanya sepakat jika pembenahan institusional dan cara pandang untuk tidak melulu melihat keterbelakangan negara mitra merupakan tahap awal yang penting dalam menjalankan kerja sama perdagangan ke depan.

Seminar ditutup oleh Dr. Riza Noer Arfani, selaku Direktur PSPD UGM dan Chair-holder WTO Chairs Programme PSPD UGM. Dr. Riza menyampaikan kesempatan diskusi semacam ini sangat penting untuk memperkuat pengembangan riset dan kurikulum pengajaran mengenai relasi perdagangan Afrika-Indonesia. Dr. Riza sekaligus berharap bahwa perwakilan duta besar, menteri perdagangan, maupun para kolega lainnya dari Maroko, Namibia, dan Etiopia dapat hadir dan saling bertukar pengetahuan pada kesempatan berikutnya.