BANDUNG, 22 Juni 2026 – Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM bekerja sama dengan FAST Project UNDP Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia secara resmi membuka Pelatihan Bauran (Hybrid Training) Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan di Bandung pada Senin, 22 Juni 2026. Kegiatan lintas kementerian dan lembaga ini bertujuan membekali para negosiator perdagangan internasional dan pembuat kebijakan dengan strategi penguatan diplomasi berbasis bukti guna menghadapi dinamika regulasi global yang kian ketat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada, Prof. Mirwan Ushada, yang menegaskan posisi kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional sekaligus denyut nadi ekonomi Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya argumentasi berbasis data dalam forum internasional. “Standar keberlanjutan tidak boleh menjadi instrumen penghambat. Indonesia perlu menempatkan diri secara aktif dan membela kepentingan pekebun kecil,” ujar Prof. Mirwan. Beliau menambahkan bahwa diplomasi berbasis bukti merupakan senjata utama negosiator yang kredibel dan konstruktif, di mana peran jejaring universitas melalui riset kolaboratif juga sangat krusial dalam mendukung diplomasi sawit Indonesia.

Rangkaian pelatihan hari pertama diawali dengan tinjauan komprehensif mengenai profil negara mitra dan persyaratan regulasi pasar sawit dunia yang dipaparkan oleh Dr. Ditya Agung Nurdianto, selaku Direktur Perdagangan Internasional, Kementerian Luar Negeri. Dinamika pasar global saat ini menuntut Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar secara strategis, terutama ke wilayah pasar berkembang seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah, guna memitigasi dampak dari regulasi ketat di Uni Eropa. Pemerintah juga memetakan tantangan perdagangan internasional di forum multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan investigasi perdagangan di beberapa negara mitra tradisional untuk mempertahankan kedaulatan data dan beralih ke pendekatan diplomasi yang lebih proaktif.

Dari perspektif pelaku usaha, Dr. Bandung Sahari selaku Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menguraikan berbagai inisiatif keberlanjutan yang telah dijalankan oleh industri swasta nasional. Tantangan pemenuhan regulasi internasional, seperti EUDR (European Union Deforestation Regulation), membutuhkan upaya integrasi pemetaan kawasan dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi lahan. Industri kelapa sawit dalam negeri menyatakan bahwa mereka terus berkomitmen menerapkan praktik berkelanjutan. Upaya-upaya seperti sertifikasi serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dilakukan demi menyeimbangkan permintaan pasar masa depan dengan tanggung jawab kelestarian ekosistem.

Sesi interaktif kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai peran pekebun rakyat sebagai tulang punggung sektor kelapa sawit nasional. Perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) menekankan bahwa pekebun kecil bukan sekadar objek kebijakan, melainkan bagian dari solusi keberlanjutan global. Melalui penguatan kelembagaan koperasi, para petani swadaya telah berhasil mengadopsi standar sertifikasi internasional, menginisiasi hilirisasi produk secara mandiri, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat tapak. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menjadi modal diplomasi yang kuat untuk menekankan bahwa petani sebenarnya siap memenuhi tuntutan pasar global, termasuk persyaratan data poligon regulasi seperti EUDR, asalkan didukung oleh tata kelola data yang baik serta kebijakan dan penyesuaian alokasi sumber daya yang berkeadilan.

Sebagai penutup sesi substansi, Dian Susanti Soeminta selaku Direktur PT TÜV Rheinland Indonesia melengkapi perspektif sawit berkelanjutan dari badan sertifikasi internasional. Dian menjelaskan kompleksitas rantai pasok dari hulu hingga hilir dalam pemenuhan standarisasi global. Berbagai skema sertifikasi yang ada saat ini dipandang sebagai instrumen penting untuk melakukan penilaian risiko dan membangun reputasi positif produk di pasar global. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyelaraskan standar domestik seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan tuntutan pasar internasional agar dapat diakui secara universal.

Melalui pelaksanaan pelatihan ini, para peserta yang berasal dari tujuh kementerian dan lembaga diharapkan dapat merumuskan tindak lanjut konkret berupa strategi diplomasi yang sinergis dan integratif. Peningkatan kapasitas ini diarahkan untuk membangun diplomasi sains berbasis kedaulatan data, memperluas jejaring aliansi internasional dengan negara produsen lain, serta menyusun instrumen perdagangan nasional yang inklusif bagi seluruh lapisan pelaku industri sawit di Indonesia.