Senin (5/2), Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman isu perdagangan dunia terkait persiapan pelaksanaan kegiatan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership Tahun 2024. Selain itu, kunjungan ini dilakukan untuk mendiskusikan terkait penajaman rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional. Sekretaris Eksekutif PSPD UGM, Dr. Maharani Hapsari, bersama Siti Daulah Khoiriati, MA dan Taufik Adiyanto, S.H., LL.M., yang merupakan tim pakar PSPD UGM menyambut hangat perwakilan yang hadir.

Pada sesi diskusi, Dr. Maharani Hapsari menyampaikan bahwa keresahan negara berkembang adalah adanya simplifikasi tenaga kerja yang terjadi akibat fluktuasi setelah pandemi serta kebutuhan untuk perdagangan secara makro. Oleh karena itu, untuk membangun kebijakan diperlukan adanya peran aktif dari berbagai pihak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah intervensi korporasi pada regulasi dan melihat bagaimana sebuah negara bisa mengambil pajak untuk redistribusi global sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja di level mikro.

Langkah yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dalam pembuatan regulasi dan pemetaan data yakni diperlukan bingkai di level daerah untuk mengikutsertakan suara daerah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sedangkan untuk jangka panjang, dibutuhkan upskilling dan upgrading Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi permasalahan daya saing buruh yang rendah. 

Siti Daulah Khoiriati, MA, menambahkan bahwa saat ini industri manufaktur ringan tidak lompat ke sektor yang bernilai tinggi, tetapi kembali menjadi eksportir komoditas mentah. Sedangkan, negara-negara tujuan ekspor menginginkan produk dengan nilai yang tinggi. Free trade yang sekarang terjadi dinilai tidak adil karena resiprositas, upah buruh tinggi yang dibarengi dengan produktivitas rendah, dan adanya ekspor buruh. Untuk itu, dibutuhkan perancangan komoditas unggulan yang didorong oleh pemerintah. Sedangkan kondisi Indonesia saat ini yaitu tidak memiliki fokus komoditas unggulan. Di sisi lain, hal tersebut juga perlu disesuaikan dengan banyaknya UMKM dengan berbagai sektor yang menjadi fokus mereka.

Pemaparan dilanjutkan oleh Taufik Adiyanto, S.H., LL.M., yang menyampaikan mengenai isu keamanan nasional yang masih menjadi pertimbangan dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya promosi globalisasi yang inklusif dari World Trade Organization (WTO) agar kembali ke multilateralisme. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain yang muncul diantaranya Indonesia yang perlu mengadakan inspeksi pra-pengiriman sehingga terdapat kenaikan biaya, isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan standardisasi, belum adanya kepastian hukum terkait trade and sustainability yang dibahas di G20, TRIPS Waiver yang tidak boleh kaku ke negara berkembang, dan perlunya subsidi perikanan.

Diskusi ditutup dengan tanggapan dari pihak Bappenas bahwa perlu mendongkrak kualitas pendidikan untuk mengatasi gap SDM yang terjadi karena belum adanya keselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, pemetaan sumber daya buruh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat memiliki data tersebut hanya dari kementerian. Oleh karena itu, perlu diadakan pemetaan resources center daerah dalam bidang apapun, yang tentunya perlu didukung melalui integrasi data dari berbagai kementerian yang ada di Indonesia.

Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM (PSPD UGM) bersama Fakultas Geografi UGM menyelenggarakan Forum Dialog Komunitas (FDK) pada Sabtu (23/9). Kegiatan yang sekaligus mengawali peluncuran Circular Economy Forum (CEF) 2023 turut menghadirkan para praktisi komunitas lokal untuk berbagi pengalaman dan ide terkait isu ekonomi biru. Forum ini digelar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung peran komunitas lokal dalam pembangunan ekonomi biru pada tingkat nasional dan global. 

FDK dibuka oleh Dekan Fakultas Geografi UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc. dan Kepala PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani. Dr. Danang menekankan bahwa Indonesia memiliki mega biodiversity yang dapat menghasilkan berbagai produk tidak hanya produk mentah, namun bisa berupa produk kosmetik atau farmasi. “Potensi laut Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan yang harus menjadi aktor utama adalah masyarakat lokal.” Dilanjutkan oleh Dr. Riza, FDK diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi berkelanjutan dalam level produksi pengetahuan dan rancangan rekomendasi kebijakan mengenai ekonomi biru. 

Forum dilanjutkan oleh pemaparan Sefrianto Saleda atau yang kerap dipanggil Kak Seiya dari Konservasi Indonesia, Papua Barat. Kak Seiya menjelaskan bahwa Konservasi Indonesia mendorong ekonomi biru melalui pendekatan proteksi-produksi. Pendekatan ini diterapkan dalam pariwisata berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, dan pertanian/perkebunan berkelanjutan. Upaya untuk mendukung pendekatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pemetaan potensi wisata, dan penguatan kapasitas pengelola wisata.

Menyambung Kak Seiya, Dhimas Driessen dari Tani Remen Budaya (TRB) Creative, Jawa Tengah menyampaikan bahwa pertanian sangat erat hubungannya dengan ekonomi sirkular. Program yang pernah diinisiasi oleh TRB Creative adalah Rumah Kompos, Pertanian Berkelanjutan, Budaya untuk Pertanian, Produk Sehat, dan berbagai program lainnya yang sifatnya saling berkelanjutan. Seluruh program dilaksanakan mulai dari desa, hingga kabupaten atau kota. 

Dilanjutkan oleh Faizal Naf’an (Cak Aan) dari Rukun Nelayan Weru, Jawa Timur, menjelaskan bahwa saat ini di Lamongan, Jawa Timur terdapat beberapa industri yang dibangun di dekat pantai. Akibatnya, wilayah tangkapan nelayan menjadi terganggu. Tidak jarang nelayan juga merasa khawatir akan adanya kecelakaan laut karena ramainya lalu lintas kapal di area tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan penyesuaian aktivitas antara industri dengan nelayan lokal dan penyediaan akomodasi yang mendukung keselamatan aktivitas di laut. 

Pemaparan dilanjutkan Josh Handani, Ketua Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia (KESI), Bali & D.I. Yogyakarta, yang menyampaikan dedikasinya pada ekonomi sirkular berawal dari kegiatan membersihkan lingkungan dan sungai. Kegiatan ini menumbuhkan urgensi untuk mengurangi sampah dengan memulai membuat produk berbahan natural yang digunakan sendiri. Kini, beliau telah sukses memasarkan produk sirkular di pasar internasional. 

Forum ditutup dengan penyampaian tanggapan dari akademisi Fakultas Geografi UGM, Dr. Agr. Evita Hanie Pangaribowo, S.E., Midec, menjelaskan bahwa ekonomi biru yang didominasi oleh bisnis skala kecil memiliki berbagai macam hambatan yang berbeda, tergantung wilayah bisnis tersebut berada. Secara garis besar hambatan berasal dari perubahan iklim dan bencana alam. Hambatan lainnya berupa harga jual yang akan memengaruhi kualitas kesejahteraan pelaku bisnis skala kecil. Solusinya adalah melalui pemberdayaan dan pelatihan manajemen risiko yang melibatkan pelaku bisnis skala kecil. Pemerintah juga perlu hadir, salah satunya dengan memberikan asuransi kepada pelaku bisnis skala kecil terkait dampak dari hambatan perubahan iklim dan bencana alam.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) pada Jumat, 11 Agustus 2023. Kunjungan dilakukan oleh Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. dan 6 peneliti untuk memperoleh pemahaman terkait pemberlakuan ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement). Bergabung melalui media daring, Kepala PSPD UGM, Dr. Riza Noer Arfani menyambut baik kehadiran dari perwakilan yang hadir. 

Diskusi membahas berbagai isu dan dampak penerapan ATIGA terhadap perdagangan dan upaya Indonesia untuk mendukung ATIGA, baik di dalam negeri maupun lingkup ASEAN. Di akhir sesi diskusi, perwakilan FISIP UNDIP menyampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan PSPD UGM baik dalam hal produksi pengetahuan maupun kegiatan lainnya, salah satunya mengenai isu ekonomi sirkular.