Speaker:
EPIC PSPD Research Team

Venue and date of event:
Ruang Seminar PSPD UGM
Jl. Podocarpus II Blok C No. 7 Bulaksumur
Friday, October 14th, 2016 | 15.00 WIB

Please kindly text your:
[name, institution, email, phone number]
to 0822 3608 7330
or send the details to:
architanur@gmail.com
(Archita Nur Fitrian)

Line:
@KVC6387X

– Limited seats
– No registration free
– Free snackPemantik Diskusi:
Tim Riset EPIC PSPD

Waktu dan Tempat:
Ruang Seminar PSPD UGM
Jl. Podocarpus II Blok C No. 7 Bulaksumur
Jumat, 11 November 2016 | 15.00 WIB

Speaker:
Febrilya Widiartanti

Venue and date of event:
Ruang Seminar PSPD UGM
Jl. Podocarpus II Blok C No. 7 Bulaksumur
Friday, October 14th, 2016 | 15.00 WIB

Please kindly text your:
[name, institution, email, phone number]
to 0897 9843 712
or send the details to:
reza.bangun.m@mail.ugm.ac.id

– Limited seats
– No registration free
– Free snackPemantik Diskusi:
Febrilya Widiartanti

Waktu dan Tempat:
Ruang Seminar PSPD UGM
Jl. Podocarpus II Blok C No. 7 Bulaksumur
Jumat, 14 Oktober 2016 | 15.00 WIB

Tentang Community Officer (CO)

Tugas utama dari peserta magang yang menempati posisi sebagai CO adalah untuk menjalankan program-program rutin PSPD yang ditujukan bagi mahasiswa. Program tersebut antara lain adalah kajian pekanan (diselenggarakan setiap hari Jumat, pukul 15.00, dengan mahasiswa/akademisi sebagai pemateri), seminar bulanan (diselenggarakan setiap akhir bulan dengan dosen/peneliti/praktisi sebagai pemateri) dan kepenulisan artikel di surat kabar. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CO meliputi setiap aspek dalam pelaksanaan tersebut, seperti publikasi, konsumsi, surat-menyurat, moderator diskusi, serta dokumentasi. Dalam melaksanakan program-program tersebut, CO juga berstatus sebagai deputi dalam komunitas Empowering Perspective of International Commerce (EPIC) yang hingga saat ini memiliki 200+ anggota pasif. Selain itu, CO juga diharapkan dapat memberikan ide dan masukan agar PSPD dapat terus merangkul mahasiswa-mahasiswa pegiat isu perdagangan melalui program-program yang akan dicapai dalam waktu tertentu.

Di Indonesia, Trans-Pacific Partnership (TPP) telah menjadi wacana yang berkembang di ranah pemerintah pusat, dunia usaha, dan akademik. Namun, data dan kajian yang tersedia mengenai implikasi TPP bagi perekonomian Indonesia masih sangat terbatas, sehingga memengaruhi kesiapan pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terhadap TPP. Untuk itu diperlukan banyak kajian yang mendalam mengenai berbagai dampak dan konsekuensi dari bergabungnya Indonesia ke dalam TPP. Dan perlu juga meninjau berbagai hal yang harus disiapkan sebagai akibat dari keputusan tersebut. Dalam rangka memenuhi tujuan itu, kini telah dibentuk Tim Persiapan TPP yang terdiri dari para akademisi, kementerian/lembaga pemerintah terkait serta para pelaku usaha guna menyiapkan suatu studi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kesepakatan di dalam TPP. Kaitannya dengan hal tersebut, seminar ini merupakan agenda untuk memberikan gambaran proyeksi dampak TPP terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan hasil  kajian terhadap salah satu aspek kesepakatan dalam TPP, yaitu perlindungan investasi.

Background
Agreement on Trade Facilitation (ATF) is an agreement that adopted in the 9th WTO Ministerial Conference in Bali December 2013. ATF contains provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit. It also sets out measures for effective cooperation between customs and other appropriate authorities on trade facilitation and customs compliance issues. Although trade facilitation is not an unfamiliar issue, collective understanding amongst stakeholders both in national and local level still needs to be addressed. Since trade facilitation issue has turned into a formal regulation in WTO, collective understanding will enable stakeholders to achieve better collaboration both in ratifying ATF to national regulations and implement it in each authorities.

Pada volume ini, Journal of the World Studies menyajikan empat artikel yang mendiskusikan Indonesia dalam negosiasi sektor pertanian di WTO, isu lingkungan dan perdagangan internasional, serta perkembangan kerja sama perdagangan bilateral dan regional. Artikel pertama ditulis oleh Mira Sukmawati berisi tentang dinamika posisi Indonesia dalam perundingan pertanian di WTO. Artikel ini berargumen bahwa dalam memperjuangkan kepentingannya Indonesia menggunakan strategi perundingan integrative. Strategi ini digunakan Indonesia sebagai upaya untuk mengkompromikan dua kepentingan berbeda yang ingin dicapai yaitu mendorong terbukanya akses pasar yang lebih luas namun tetap memperjuangkan penggunaan subsidi domestik dan subsidi ekspor serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Negosiasi integratif ini ditunjukkan Indonesia melalui keterlibatannya dalam koalisi perdagangan yang berbeda, yaitu bergabung dengan Cairns
Group yang memperjuangkan akses pasar dan mendorong liberalisasi pertanian dan di sisi lain juga menjadi bagian dari koalisi G- 20 dan G-33 yang memperjuangkan perlakukan khusus bagi negara berkembang.

Pada volume ini, Journal of the World Studies menyajikan empat artikel yang mengambil tema utama politik domestik dan kebijakan perdagangan internasional. Tiga artikel difokuskan pada kebijakan perdagangan dan konteks politik domestik di Indonesia dan satu artikel mengangkat kasus Jepang. Artikel pertama yang ditulis oleh Sevy Kusdianita dan Primadiana Yunita difokuskan pada peran perusahaan besar dalam mempengaruhi kebijakan tobacco control di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat teratas mengenai jumlah perokok. Di samping itu, jumlah hasil produksi tembakau yang beredar di Indonesia juga termasuk tinggi. Jumlah yang tinggi dalam produksi tembakau merupakan akumulasi dari produksi tembakau perusahaan dalam negeri maupun produksi tembakau perusahaan multinasional yang berinvestasi di perusahaan dalam negeri. Tulisan ini menguraikan dan menganalisis mengenai kekuatan industri tembakau multinasional dalam mengintervesi kebijakan tobacco control di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa industri tembakau multinasional dapat mengintervensi kebijakan tobacco control di suatu negara, terutama di negara dunia ketiga. Intervensi yang dilakukan oleh perusahaan tembakau multinasional tersebut dikarenakan oleh dua kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional pada umumnya, yakni relational power dan structural power. Kekuatan tersebut telah terbukti mampu memberikan keuntungan bagi industri tembakau multinasional yang ada di Indonesia serta kepada negara asal industri tembakau multinasional tersebut.