Pusat Studi  Perdagangan Dunia UGM bekerja sama dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia akan menyelenggarakan agenda seminar dengan topik “Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia-Singapura”. Dalam kesempatan ini, kami bermaksud untuk mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk hadir di agenda seminar tersebut yang akan dilaksanakan pada,

hari, tanggal     :  Kamis, 15 Maret 2018

pukul               :  08:30 s.d. 12.00 WIB

“Kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan pada penguatan diplomasi ekonomi guna mengamankan dan memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan memastikan aturan perdagangan internasional yang adil, seimbang, dan pro terhadap kepentingan pembangunan”, demikian disampaikan Febrian A. Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, dalam sambutannya di hadapan lebih dari 100 peserta akademisi, mahasiswa dan perwakilan dari berbagai K/L terkait pada pertemuan Jaring Masukan Posisi dan Strategi Perundingan Indonesia Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 World Trade Organization (WTO) di Kompleks Universitas Gadjah Mada pada tanggal 20 Februari 2018.

Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan seminar dengan topik “Posisi dan Strategi Perundingan Indonesia Pasca Konferensi Tingkat Menteri ke-11 World Trade Organization”. Agenda seminar tersebut yang akan dilaksanakan pada,

hari, tanggal                   : Selasa, 20 Februari 2018

pukul                              : 08:30 s.d. 16.30 WIB

tempat                            : Ruang Sekip, Gadjah Mada University Club

Pembicara     : Putra Perdana, M.Sc

Waktu             : Jum’at, 8 Desember 2017 Pukul 14.00 s.d. 16:00 WIB

Tempat           : Ruang Diskusi Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM

Pada kesempatan kali ini, Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM mendapatkan kehormatan atas pemaparan Bapak Putra Perdana dalam agenda diskusi Weekly Vast Discussion dengan tajuk “Tantangan Perekonomian Mendatang: Ekonomi Digital”. Apabila akademisi mengkaji tentang isu ekonomi digital, tentu saja tidak hanya sebatas pada perkembangan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi perekonomian yang memudahkan perdagangan barang/jasa antara produsen dengan konsumen.

Pembicara     : Dr. Fahmy Radhi, M.B.A

Waktu              : Jum’at, 24 November 2017 Pukul 14.00 s.d. 16:00 WIB

Tempat           : Ruang BA. 101, Gedung FISIPOL UGM

Dr. Fahmy Radhi secara konsisten mengamati tentang kebijakan negara di sektor minyak, gas serta minerba (mineral barang tambang). Dr. Fahmy juga sejak dua bulan ini menjadi tim informal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jonan untuk menyusun formula kebijakan dalam penetapan harga divestasi saham PT Freeport McMorran Indonesia. Apabila publik dan civitas akademis Indonesia membicarakan isu tentang PT Freeport Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Dalam konteks perdagangan Internasional, sebenarnya investasi PT Freeport ke Indonesia secara teoritis masuk kategori FDI (Foreign Direct Investment), karena peraturan Indonesia mewajibkan perusahaan asing membentuk joint venture. Namun, hingga kini terdapat keganjilan bahwa mitra PT Freeport bukanlah jenis perusahaan, melainkan dari pemerintah Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mekanisme investasinya bukan Business to Business (B to B). Lebih dari 50 tahun saham yang dimiliki Indonesia tidak pernah lebih dari 9,6%.

Tentang Community Officer (CO)

Tugas utama dari peserta magang yang menempati posisi sebagai CO adalah untuk menjalankan program-program rutin PSPD yang ditujukan bagi mahasiswa. Program tersebut antara lain adalah kajian pekanan (diselenggarakan setiap hari Jumat, pukul 15.00, dengan mahasiswa/akademisi sebagai pemateri), seminar bulanan (diselenggarakan setiap akhir bulan dengan dosen/peneliti/praktisi sebagai pemateri) dan kepenulisan artikel di surat kabar. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CO meliputi setiap aspek dalam pelaksanaan tersebut, seperti publikasi, konsumsi, surat-menyurat, moderator diskusi, serta dokumentasi. Dalam melaksanakan program-program tersebut, CO juga berstatus sebagai deputi dalam komunitas Empowering Perspective of International Commerce (EPIC) yang hingga saat ini memiliki 200+ anggota pasif. Selain itu, CO juga diharapkan dapat memberikan ide dan masukan agar PSPD dapat terus merangkul mahasiswa-mahasiswa pegiat isu perdagangan melalui program-program yang akan dicapai dalam waktu tertentu.

Di Indonesia, Trans-Pacific Partnership (TPP) telah menjadi wacana yang berkembang di ranah pemerintah pusat, dunia usaha, dan akademik. Namun, data dan kajian yang tersedia mengenai implikasi TPP bagi perekonomian Indonesia masih sangat terbatas, sehingga memengaruhi kesiapan pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terhadap TPP. Untuk itu diperlukan banyak kajian yang mendalam mengenai berbagai dampak dan konsekuensi dari bergabungnya Indonesia ke dalam TPP. Dan perlu juga meninjau berbagai hal yang harus disiapkan sebagai akibat dari keputusan tersebut. Dalam rangka memenuhi tujuan itu, kini telah dibentuk Tim Persiapan TPP yang terdiri dari para akademisi, kementerian/lembaga pemerintah terkait serta para pelaku usaha guna menyiapkan suatu studi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kesepakatan di dalam TPP. Kaitannya dengan hal tersebut, seminar ini merupakan agenda untuk memberikan gambaran proyeksi dampak TPP terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan hasil  kajian terhadap salah satu aspek kesepakatan dalam TPP, yaitu perlindungan investasi.

Pada minggu kedua bulan Mei ini, PSPD UGM mengirimkan salah satu penelitinya untuk mengikuti pelatihan atau training yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pelatihan tersebut bertemakan “WTO Dispute Settlement Mechanism” yang diisi oleh pengacara senior di bidang dispute settlement WTO, Duane W. Layton dari Mayer Brown. Layton adalah pengacara yang mewakili Indonesia pada saat terjadi kasus sengketa tembakau antara Indonesia melawan Amerika Serikat di tahun 2011-2012. Saat ini, Layton kembali mewakili Indonesia dalam kasus sengketa tembakau “plain package” antara Indonesia melawan Australia yang juga diklaim sebagai kasus terbesar dalam sejarah dispute settlement WTO.