Senin (5/2), Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman isu perdagangan dunia terkait persiapan pelaksanaan kegiatan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership Tahun 2024. Selain itu, kunjungan ini dilakukan untuk mendiskusikan terkait penajaman rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional. Sekretaris Eksekutif PSPD UGM, Dr. Maharani Hapsari, bersama Siti Daulah Khoiriati, MA dan Taufik Adiyanto, S.H., LL.M., yang merupakan tim pakar PSPD UGM menyambut hangat perwakilan yang hadir.
Pada sesi diskusi, Dr. Maharani Hapsari menyampaikan bahwa keresahan negara berkembang adalah adanya simplifikasi tenaga kerja yang terjadi akibat fluktuasi setelah pandemi serta kebutuhan untuk perdagangan secara makro. Oleh karena itu, untuk membangun kebijakan diperlukan adanya peran aktif dari berbagai pihak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah intervensi korporasi pada regulasi dan melihat bagaimana sebuah negara bisa mengambil pajak untuk redistribusi global sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja di level mikro.
Langkah yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dalam pembuatan regulasi dan pemetaan data yakni diperlukan bingkai di level daerah untuk mengikutsertakan suara daerah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sedangkan untuk jangka panjang, dibutuhkan upskilling dan upgrading Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi permasalahan daya saing buruh yang rendah.
Siti Daulah Khoiriati, MA, menambahkan bahwa saat ini industri manufaktur ringan tidak lompat ke sektor yang bernilai tinggi, tetapi kembali menjadi eksportir komoditas mentah. Sedangkan, negara-negara tujuan ekspor menginginkan produk dengan nilai yang tinggi. Free trade yang sekarang terjadi dinilai tidak adil karena resiprositas, upah buruh tinggi yang dibarengi dengan produktivitas rendah, dan adanya ekspor buruh. Untuk itu, dibutuhkan perancangan komoditas unggulan yang didorong oleh pemerintah. Sedangkan kondisi Indonesia saat ini yaitu tidak memiliki fokus komoditas unggulan. Di sisi lain, hal tersebut juga perlu disesuaikan dengan banyaknya UMKM dengan berbagai sektor yang menjadi fokus mereka.
Pemaparan dilanjutkan oleh Taufik Adiyanto, S.H., LL.M., yang menyampaikan mengenai isu keamanan nasional yang masih menjadi pertimbangan dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya promosi globalisasi yang inklusif dari World Trade Organization (WTO) agar kembali ke multilateralisme. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain yang muncul diantaranya Indonesia yang perlu mengadakan inspeksi pra-pengiriman sehingga terdapat kenaikan biaya, isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan standardisasi, belum adanya kepastian hukum terkait trade and sustainability yang dibahas di G20, TRIPS Waiver yang tidak boleh kaku ke negara berkembang, dan perlunya subsidi perikanan.
Diskusi ditutup dengan tanggapan dari pihak Bappenas bahwa perlu mendongkrak kualitas pendidikan untuk mengatasi gap SDM yang terjadi karena belum adanya keselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, pemetaan sumber daya buruh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat memiliki data tersebut hanya dari kementerian. Oleh karena itu, perlu diadakan pemetaan resources center daerah dalam bidang apapun, yang tentunya perlu didukung melalui integrasi data dari berbagai kementerian yang ada di Indonesia.
