Oleh Taufiq Adiyanto dan Saiful Alim Rosyadi, Universitas Gadjah Mada
Kondisi Perekonomian Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan 5,26 persen dan 6,02 persen pada 2017 dan 2018. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor jasa kontruksi yang tumbuh 7,03 dan 13,1 persen pada 2017 dan 2018. Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta merupakan salah satu pendorong pertumbuhan sektor ini, di samping pembangunan sekolah, hotel, dan perumahan (BPS, 2019a). Perekonomian provinsi ini disumbang paling besar oleh industri pengolahan, sektor jasa hotel dan restoran, dan sektor jasa konstruksi.
Ekspor dari DI Yogyakarta pada 2018 meningkat 8,7 persen. Komoditas unggulan ekspor adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot dan penerangan rumah, dan barang-barang rajutan. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (37,39 persen), Jerman (11,34 persen), dan Jepang (8,3 persen). Impor tahun 2018 menurun 7,11 persen dari tahun 2017. Komoditas impor terbesar adalah bahan baku tekstil yang diimpor dari Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan (BPS, 2019c).
Terdapat realisasi PMA Rp8,04 triliun dan PMDN Rp4,8 triliun pada 2017. PMA terbesar terdapat pada sektor perdagangan dan reparasi (22,5 persen) sementara PMDN terbesar terdapat pada sektor hotel dan restoran (37, 4 persen).
Kondisi Perkembangan Sosial
Pembangunan sosial di DI Yogyakarta pada tahun 2017-2019 cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia provinsi ini tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta dengan nilai 79,53. Usia Harapan Hidup pada 2018 adalah 74,8 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk usia tujuh tahun mencapai 15,6 tahun. Kedua indikator tersebut menempati peringkat tertinggi nasional. Pengeluaran perkapita riil penduduk DI Yogyakarta adalah Rp13,59 juta per tahun.
Tingkat kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Walaupun begitu, persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta menurun dari 13 persen pada tahun 2017 menjadi 11,7 persen pada Maret 2019. Populasi penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul (BPS, 2019b).
Rencana pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta sempat ditolak oleh warga terdampak pembangunan. Beberapa demonstrasi sempat dilakukan yang berujung pada bentrokan. Namun, melalui berbagai skema ganti rugi, pemerintah mampu meyakinkan warga untuk mendukung proyek tersebut.
Kebijakan Pemerintah Provinsi
Perkembangan terbaru kebijakan Pemerintah DI Yogyakarta cukup dinamis. Pada tahun 2018, Pemerintah dan DPRD DI Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan energi terbarukan pertama di Indonesia yaitu Perda 15 tahun 2018 tentang Energi Terbarukan. Perda ini membuka kesempatan dan memberi insentif bagi masyarakat dan badan usaha yang melakukan usaha di bidang energi terbarukan.
Pada tahun 2019, Pemda DI Yogyakarta juga mendesain rencana kebijakan industri melalui Rencana Pembangunan Industri DI Yogyakarta Tahun 2019-2039. Rencana Pembangunan Industri DI Yogyakarta akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang akan disahkan tahun ini. Perda ini akan menjadi acuan pembangunan industri di DIY 20 tahun ke depan. Rencana pembangunan industri DI Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, meningkatkan nilai tambah komoditas produk industri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri.
Di sisi lain, perkembangan infrastruktur di DIY juga terbilang baik. Pembangunan infrastruktur di DI Yogyakarta masih memprioritaskan untuk proyek-proyek pendukung sektor pariwisata dan pemerataan ekonomi. Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dijadwalkan akan selesai Desember 2019 dan beroperasi penuh mulai Januari 2020. Pemerintah juga membangun Pelabuhan Tanjung Adikarta di pesisir Kulon Progo untuk pendorong bangkitnya perekonomian di wilayah selatan DIY. Ditambah lagi, Pemda DI Yogyakarta juga melakukan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), yang ditargetkan pada tahun 2021 mendatang sudah selesai. Untuk menangkap potensi pertumbuhan industri pariwisata yang dibawa oleh bandara baru, Pemerintah Kota Yogyakarta akan kembali memberikan izin pembangunan hotel secara terbatas mulai tahun 2019.
Situasi Politik Setempat
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, DIY mempunyai keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan oleh DPRD setiap 5 tahun terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pada Agustus 2017, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam kembali ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Februari 2017 menetapkan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta; Hasto Wardoyo dan Sutedjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Kemudian pada tahun 2018 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat kabupatan/kota, akan tetapi tahun 2019 menjadi tahun konsolidasi politik karena tiga kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2020.
Gambaran situasi politik saat ini juga dapat dilihat dari komposisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DI Yogyakarta. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan 55 anggota DPRD DIY periode 2019-2024. DPRD DIY periode ini terdiri dari sepuluh partai dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan kursi terbanyak yaitu 17 kursi (30,9 persen). Selanjutnya diduduki oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dengan masing-masing mendapat 7 kursi (12,7 persen), kursi sisanya diisi oleh PKB 6 kursi, Golkar 5 kursi, NasDem 3 Kursi, dan PPP, PSI dan Demokrat masing-masing mendapatkan 1 kursi.
Referensi
BPS. 2019a. Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
BPS. 2019b. Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
BPS. 2019c. Statistik Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Yogyakarta.
Kompas. 2017. Sultan HB X Ditetapkan Kembali sebagai Gubernur DIY. 3 Agustus. Diakses 25 September 2019. https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/13444271/sultan-hb-x-ditetapkan-kembali-sebagai-gubernur-diy.
KPU DIY. 2019. Anggota DPRD DIY Masa Jabatan 2019-2024 Resmi Dilantik. diakses 25 September 2019. http://diy.kpu.go.id/web/2019/09/02/anggota-dprd-diy-masa-jabatan-2019-2024-resmi-dilantik/
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan, dapat diakses di Website Biro Hukum Pemerintah Daerah DIY, http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/index.php.
Radar Jogja. 2019. Raperda RPI, Songsong Pembangunan Industri 2019-2039, diakses 25 September 2019. https://radarjogja.jawapos.com/2019/04/24/raperda-rpi-songsong-pembangunan-industri-2019-2039/.
Tribun Jogja. 2019. JJLS akan Kembali Dibangun, Ditargetkan pada 2021 Selesai. diakses 25 September 2019. https://jogja.tribunnews.com/2019/07/10/jjls-akan-kembali-dibangun-ditargetkan-pada-2021-selesai