Liberalisasi Perusahaan Migas: Melihat Pengalaman Brazil

Studi Kasus: Privatisasi Petroleo Brasileiro S.A

Pada diskusi mingguan kali ini, PSPD UGM mengundang seorang mahasiswa S1 HI UGM, Hardya Pranadipa, yang juga seorang peneliti di Institute of International Studies (IIS) dan Sociedad Indonesia Para América Latina (SIPAL). Topik yang diangkat masih membahas sektor migas, namun, pemateri mengambil studi kasus liberalisasi perusahaan minyak nasional yang dilakukan oleh pemerintah Brazil.

Di awal presentasi, Hardya mengungkapkan bahwa industri minyak bumi dan gas di Amerika Latin sudah dimulai sejak tahun 1920 di Argentina. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yascimientos Petroliferos Fiscales (YPF). Tren awal yang terjadi pada masa pendirian perusahaan energi yakni adanya keinginan dari setiap negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara independen.

Brazil pun mengalami hal yang serupa, namun, adanya cadangan minyak bumi yang melimpah membuat banyak perusahaan asing mulai masuk ke negara ini pada tahun 1930-an. Setelah potensi migas ditemukan, banyak hal yang membuat sektor migas menjadi alat kepentingan. Salah satunya adalah ketika perkembangan PETROBRAS digunakan sebagai alat kepentingan junta militer Brazil.

Ketika situasi ekonomi dunia mengalami krisis ekonomi, Brazil juga terkena dampak yang buruk. Krisis ekonomi juga merambah ke perusahaan minyak nasional Brazil, PETROBRAS. Mismanagement PETROBRAS semakin menambah buruk situasi ekonomi, bahkan, Brazil nyaris bangkrut karena mekanisme subsidi BBM yang dilakukan pemerintah. Untuk mencegah resiko berkepanjangan dari krisis, pemerintah Brazil akhirnya menerapkan sistem ekonomi neoliberal dan yang cukup menarik dalam bahasan kali ini adalah, Hardya menjabarkan bahwa praktek neoliberal dalam rekonstruksi management PETROBRAS ternyata bisa membawa keuntungan bagi negara.

Brazil mulai mengadopsi kebijakan neoliberalisme di awal tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Presiden Fernando Collor de Mello dan Fernando Henrique Cardoso. Praktek neoliberalisme semakin nyata ketika pemerintah menginisiasi kebijakan Real Plan yang dimanifestasikan ke dalam liberalisasi perusahaan kereta api, perusahaan mineral dan lainnya. Tekanan inflasi dan dukungan teknokrat neoliberal dalam negeri membuat PETROBRAS akhirnya diliberalisasi. Sebesar 46-49% kepemilikannya diberikan kepada modal asing. Selain itu, monopoli dan subsidi negara terhadap PETROBRAS juga dicabut.

Meskipun demikian, Hardya menekankan bahwa meskipun praktek neoliberalisme dilakukan, namun ada strategi yang dilakukan pemerintah Brazil yang membuat praktek tersebut menjadi menguntungkan bagi negara. Bentuk intervensi pemerintah terhadap liberalisasi dilakukan dengan cara mengontrol hak suara dalam PETROBRAS, bahkan ketika penerintahan Brazil berada dibawah kepemimpinan Presiden Ignacio Lula Da Silva, ia mendirikan National Petroleum Agency untuk melakukan supervisi industri perdagangan minyak di Brazil.

Keberhasilan Liberalisasi

Keputusan pemerintah Brazil dalam melakukan privatisasi sektor migas memberikan dampak positif bagi perekonomian Brazil secara keseluruhan. Beberapa contohnya yakni, PETROBRAS menjadi perusahaan minyak dan gas terbesar kedelapan di dunia (Forbes, April 2011); Brazil menjadi salah satu negara penghasil minyak non-OPEC terbesar  di dunia; Pada tahun 2006 berhasil memenuhi kebutuhan energi dalam negeri Brazil. Tahun 2008 dianugerahi sebagai World Most Sustainable Oil Companies. Prestasi diatas dikatakan Hardya sebagai hasil kerja keras pemerintah yang bisa ditelusuri kedalam dua faktor, internal dan eksternal.

Faktor Internal

  • Industri minyak dan gasnya cukup siap menerima transisi dan perubahan struktur ekonomi.
  • Kompensasi yang diberikan oleh Petrobras kepada stakeholder cukup tepat sasaran dan berbasis riset.
  • Mengembangkan teknik eksplorasi deep water offshore yang menjadi aset berharga perusahaan.
  • Mengembangkan energi alternatif (Biodiesel dan Bioethanol)
  • Mengalami proses internasionalisasi terlebih dahulu sebelum diprivatisasi.

Faktor Eksternal

  • emerintah Brazil yang ikut mendesain skema FDI dan perdagangan dalam urusan minyak dan gas / energi di Brazil.
  • Memiliki National Development Council dan National Petroleum Agency yang bertujuan mendukung kinerja Petrobras.
  • Hak suara yang secara masih dimiliki oleh Pemerintah Brazil menjadi modal penting dalam mengendalikan kepentingan Petrobras, khususnya dalam Ekonomi Politik Global.

Mengacu pada pengalaman Brazil, sedikit banyak bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk memperlakukan situasi politik ekonomi internasional secara bijak, dengan kata lain, jika neoliberalisme memang tidak bisa dihindari, harus ada mekanisme pertahanan dalam negeri yang cerdas dalam pembuatan kebijakan sampai dengan implementasinya. Meskipun perlu diingat bahwa privatisasi yang dibicarakan memang sangat berbeda dengan Indonesia. Privatisasi Petrobras yang berhasil dilakukan ternyata membawa kemajuan bagi Brazil sebagai negara, terutama dalam aspek ekonomi politik global. Ini membuktikan bahwa Neoliberalisme sebetulnya bukan masalah yang paling utama dalam soal pengelolaan perusahaan migas. Jauh di akar, masalah yang paling serius adalah kemampuan dan akuntabilitas pemerintah sebagai agen untuk mereproduksi sistem dalam globalisasi ekonomi  yang sedang berjalan.

Disadur oleh: Neily Cholida

Catatan: CwtsPspd UGM tiap Jumat seminggu sekali mengadakan diskusi yang terbuka untuk umum. Siapa saja dapat menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, terutama yang mengangkat tema perdagangan internasional. Silakan menghubungi Neily Cholida untuk informasi lebih detil. Pemikiran dan/atau pemaparan pembicara diskusi hanya mewakili pendapat individu pembicara dan tidak serta merta mewakili sikap/opini CwtsPspd UGM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>