Kedaulatan Migas dan Reformasi Kebijakan Migas Nasional

Judul di atas menjadi catatan kritis dari diskusi yang bertajuk “Kajian Ekonomi Politik Kenaikan Harga BBM” pada 13 April 2012 lalu. Diskusi yang menghadirkan Ahmad Rizky M. Umar (Mahasiswa HI UGM, Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM) sebagai pembicara tunggal, digagas oleh KoMaHI (Korps Mahasiswa HI UGM) bekerjasama dengan CwtsPspd UGM. Diskusi ini diselenggarakan berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April lalu.

Rizky Umar mengawali pemaparannya dengan mengangkat alasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, yaitu subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dialihkan ke sektor yang lebih produktif, subsidi BBM menyebabkan pembengkakkan APBN, terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi asumsi yang tertera pada APBN 2012, mendorong pembatasan konsumsi BBM dan untuk memutus arus penyelundupan dan penyelewengan harga. Rizky Umar juga memaparkan argumen-argumen penolakan terhadap kenaikan harga BBM, yaitu dampak sosial yang besar, alasan “pengetatan subsidi” yang tidak tepat, ketidakjelasan infrastruktur kebijakan penanggulangan dampak sosial serta ‘fait accomplii’ terhadap ketahanan energi nasional.

Di awal presentasinya Rizky Umar juga menyinggung rencana kenaikan harga BBM menjadi sebuah komoditas politik antarpartai di legislatif yang tercermin dalam kompromi Pasal 7 Ayat 6A. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) naik/turun melebihi 15% dalam kurun waktu enam bulan dan tergantung harga ICP di pasar Internasional. Padahal, menurut Rizky Umar, jika berbicara tentang pasar internasional, relasi aktor-aktor internasional sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Sehingga hal tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan preskripsi neoliberal yang termaktub dalam 10 poin konsensus Washington, di antaranya rekonstruksi peran negara menjadi sebuah ‘rule of law’ yang  mengarah pada liberalisasi pasar, pemangkasan subsidi, penyesuaian struktural, penataan kelembagaan (privatisasi, deregulasi) dan menguatkan jaminan kebebasan ekonomi dari kooptasi politik.

Rizky Umar kemudian mengambil contoh kasus empat negara Afrika (Ghana, Kenya, Mali, dan Uganda), di mana menurut klaim Neoliberal, preskripsi tersebut dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mempromosikan kesetaraan regional dalam pengelolaan migas, memproteksi konsumen dari malpraktik/monopolistik pasar migas hingga meningkatkan efisiensi. Namun, lebih lanjut Rizky Umar mengungkapkan bahwa hal tersebut menuai kritik dari Neo-Marx: justru penghisapan kapital oleh negara-negara maju dengan instrumen kekuasaannya menjadi sangat kental dan menciptakan keuntungan yang tidak seimbang dari perdagangan internasional.

Liberalisasi Sektor Hulu dan Hilir Migas di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, kenaikan harga BBM—yang tidak dapat terpisah dari konstelasi perdagangan internasional—dapat dibaca melalui hipotesis bahwa kenaikan harga BBM dipengaruhi oleh liberalisasi sektor hulu dan hilir migas, liberalisasi melegitimasi penghisapan sumberdaya dari negara Dunia Ketiga oleh negara maju melalui proses exchange yang unequal dari perdagangan minyak internasional.

Di sektor hulu, liberalisasi tercermin dalam empat model pengelolaan migas, mulai dari konsesi, kontrak karya (1963-1966), Product Sharing Contract (1966-sekarang) sampai dengan kontrak kerjasama. Sebagai payung hukumnya adalah UU No.11/1967 dan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada UU No.22/2001, Rizky Umar menggarisbawahi salah satunya yaitu wewenang BP Migas yang dapat menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Implikasinya, pertama, di sektor hulu Pertamina hanya menjadi ‘pemain’ sama seperti perusahaan multinasional lain yang terbatas pada wilayah operasional sebesar 12,2% dari 275 wilayah kerja migas di Indonesia (sisanya dikuasai asing). Kedua, penjualan minyak harus melalui broker yang ditunjuk BP Migas. Ketiga, eksplorasi dan eksploitasi bebas dilakukan tanpa campur tangan pemerintah.

Sedangkan di sektor hilir, yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas, liberalisasi dapat terlihat dari adanya 40 perusahaan asing yang memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisin bahan bakar umum (SPBU), dan terbuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi di hilir tanpa harus berinvestasi di sektor hulu. Di samping itu, ketika subsidi BBM ditarik, maka harga BBM di pasar akan terus mengejar harga minyak dunia.

Politik Harga Minyak Dunia

Selepas Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada 2009 lalu, secara tidak langsung Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara importir minyak. Imbasnya, acuan harga minyak yang digunakan pemerintah amat bergantung pada harga minyak dunia yang dikendalikan oleh OPEC Reference Basket, New York Mercantile Exchange, Intercontinental Exhange, negara produsen minyak terbesar (Dubai, Oman, dll) serta ICP. Hanya saja harga ICP juga sangat tergantung pada kontraktor yang menjadi rekan Pertamina. Dengan demikian, menurut analisis Rizky Umar, pasar tunduk pada kartel negara-negara anggota OPEC yang mengatur harga minyak internasional dan struktur perdagangan minyak internasional menjadi oligopolistik.

Pada kesempatan terakhir Rizky Umar juga meyakini bahwa penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara IMF dan Indonesia pada 20 Januari 2000, adalah bagian dari representasi kepentingan internasional terhadap sektor minyak dan gas bumi Indonesia dan titik masuk liberalisasi migas Indonesia. LoI itu menyebutkan bahwa pemerintah harus mengganti aturan main yang baru dalam pengelolaan migas, restrukturisasi dan reformasi pertamina, memastikan aturan dan undang-undang memperhatikan kepentingan pasar internasional, harga minyak domestik mencerminkan harga minyak dunia dan membuat kebijakan yang efisien dan sesuai prinsip sustainable development.

Menghadapi hal yang demikian itu, Rizky Umar menyatakan perlunya ‘merebut’ kembali kedaulatan migas dan mereformasi kebijakan migas nasional dengan melakukan peninjauan ulang UU No.22/2001, reformasi dan penguatan Pertamina, renegosiasi kontrak kerjasama migas dan menguatkan doplomasi energi.

Disadur oleh: Dewa Mahendra S., Dimas Wijanarko

Catatan: CwtsPspd UGM tiap Jumat seminggu sekali mengadakan diskusi yang terbuka untuk umum. Siapa saja dapat menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, terutama yang mengangkat tema perdagangan internasional. Silakan menghubungi Neily Cholida untuk informasi lebih detil. Pemikiran dan/atau pemaparan pembicara diskusi hanya mewakili pendapat individu pembicara dan tidak serta merta mewakili sikap/opini CwtsPspd UGM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>